Katakata.id – Rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi membuka harapan baru bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun, di balik ambisi besar tersebut, persoalan mendasar masih membayangi yakni bagaimana memastikan pendidikan gratis benar-benar menghasilkan pembelajaran yang berkualitas?
Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji mengingatkan bahwa pendidikan gratis bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah kepada rakyat. Sebaliknya, pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara.
Pandangan tersebut mengemuka dalam sebuah diskusi podcast yang membahas arah kebijakan pendidikan nasional. Indra menilai, selama ini pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan bantuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.
Salah satu contohnya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini menjadi instrumen pembiayaan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, dana tersebut belum sepenuhnya mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah. Akibatnya, sejumlah sekolah masih membebankan biaya tambahan kepada orang tua murid.
Menurut Indra, kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan gratis tidak cukup diselesaikan melalui program bantuan. Negara harus hadir dengan tanggung jawab yang lebih menyeluruh untuk menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi.
Di tengah upaya memperluas akses pendidikan, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
Indra menyoroti hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan kemampuan matematika dan membaca siswa Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN.
Rendahnya capaian tersebut menjadi gambaran bahwa keberhasilan pendidikan tidak bisa hanya diukur dari jumlah anak yang bersekolah atau besarnya anggaran pendidikan. Kemampuan siswa dalam memahami bacaan, berpikir logis, dan memecahkan persoalan justru menjadi ukuran penting kualitas pembelajaran.
Persoalan lain muncul dari kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Menurut Indra, sebagian orang tua mulai mempertanyakan kualitas pendidikan di sekolah negeri dan memilih sekolah swasta meskipun harus mengeluarkan biaya lebih besar.
Fenomena ini memperlihatkan adanya persoalan ketimpangan mutu dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah negeri yang seharusnya menjadi instrumen utama pemerataan pendidikan justru menghadapi tantangan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Jika pemerintah hanya berfokus pada pembebasan biaya tanpa memperbaiki kualitas pembelajaran, pendidikan gratis dikhawatirkan tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini membelenggu dunia pendidikan Indonesia.
Pendidikan seharusnya tidak sekadar memastikan anak-anak mendapatkan tempat di ruang kelas, tetapi juga menjamin mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi masa depan.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: Youtube Singkat Berita