Katakata.id – Pemerintah mulai memperluas penindakan administratif terhadap perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin enam perusahaan di Kalimantan Tengah, Rabu (21/10/2026). Dengan penambahan tersebut, total 32 perusahaan telah dikenai tindakan administratif dengan cakupan konsesi mencapai 1,93 juta hektare.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum di tengah persoalan karhutla yang terus membayangi sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah menegaskan, penindakan tidak boleh berhenti pada masyarakat kecil, tetapi juga harus menyasar korporasi apabila ditemukan pelanggaran.
“Clear perintah Bapak Presiden bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak saja mengena kepada orang-orang kecil, petani-petani kecil, tetapi juga kepada korporasi,” tegas Raja Juli saat memberikan keterangan pers menjelang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam siaran pers Kementerian Kehutanan Nomor SP. 631/HKLN/10/2026, disebutkan bahwa enam perusahaan yang izinnya dibekukan berada di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah.
Mereka adalah PT Hasil Kalimantan Jaya dan PT Taiyoung Enggreen di Kabupaten Gunung Mas; PT Hutan Produksi Lestari di Kabupaten Kapuas; serta PT Ramang Agro Lestari, PT Puspa Warna Cemerlang, dan PT Sinergi Hutan Sejati di Kabupaten Barito Utara.
Pembekuan tersebut disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan. Secara keseluruhan, tindakan administratif terhadap 32 perusahaan itu mencakup areal konsesi seluas 1.931.115 hektare.
Raja Juli mengungkapkan, hingga 21 Oktober 2026 terdapat sekitar 120 kasus yang sedang berproses di Kementerian Kehutanan. Untuk memperkuat penanganan perkara, ia telah berkoordinasi dengan Kapolri dan akan melanjutkan koordinasi dengan Badan Reserse Kriminal Polri.
Pemerintah juga membuka kemungkinan membawa perusahaan ke ranah pidana apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
“Kami tidak tertutup kemungkinan perusahaan ini proses pidana jika ada arah ke sana,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembekuan izin dan sanksi administratif bukan satu-satunya instrumen penindakan. Namun, proses pidana tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain penindakan terhadap perusahaan, Kementerian Kehutanan menyatakan terus memperkuat pencegahan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor untuk mengendalikan karhutla.
Masyarakat Peduli Api, masyarakat adat, kelompok tani hutan, dan relawan turut dilibatkan dalam deteksi dini serta penanganan kebakaran di tingkat tapak.
Meski demikian, besarnya cakupan konsesi yang masuk dalam tindakan administratif membuat tindak lanjut penegakan hukum menjadi penting. Publik perlu memperoleh kejelasan mengenai bentuk pelanggaran yang ditemukan, perkembangan pemeriksaan setiap perusahaan, serta pelaksanaan kewajiban pemulihan ekosistem.
Pembekuan izin merupakan langkah administratif yang diumumkan pemerintah, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap perusahaan telah melakukan tindak pidana pembakaran hutan.
Ujian berikutnya adalah memastikan sanksi tersebut benar-benar dijalankan, kerusakan lingkungan dipulihkan, dan pelanggaran yang terbukti diproses sesuai hukum. Tanpa pengawasan dan tindak lanjut yang terukur, penindakan berisiko berhenti pada pengumuman, sementara ancaman karhutla terus berulang.
Kementerian Kehutanan menyatakan langkah terpadu tersebut merupakan bagian dari komitmen melindungi kawasan hutan, mencegah kebakaran berulang, dan memastikan pemegang izin bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.(Rasid Ahmad)