Katakata.id – Banjir bandang, longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga konflik ruang hidup masyarakat adat menjadi sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah aktivis lingkungan dan bantuan hukum menilai, bencana tidak cukup ditangani melalui bantuan darurat dan rehabilitasi. Kebijakan tata ruang, pemberian izin industri ekstraktif, serta penegakan hukum juga perlu diperiksa untuk mengetahui sejauh mana risiko kerusakan lingkungan dapat dicegah.
Dalam diskusi Bencana Ekologis dan Perampasan Ruang Hidup dalam Dua Tahun Rezim Prabowo-Gibran yang digelar YLBHI, Rabu (21/10/2026), para pembicara menyoroti perlunya pertanggungjawaban negara atas kebijakan pembangunan, perlindungan masyarakat terdampak, dan pemulihan lingkungan.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, Melky Nahar, mengatakan orientasi pembangunan yang menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi harus dievaluasi, terutama ketika berlangsung di wilayah yang rentan terhadap bencana.
“Negara sejak rezim-rezim sebelumnya termasuk hari ini rezim Prabowo-Gibran yang sudah dua tahun berkuasa, politik pembangunannya memang sangat menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai leading sector untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi,” kata Melky.
Menurut dia, evaluasi bencana tidak semestinya berhenti pada jumlah titik kebakaran, luas wilayah banjir, atau banyaknya kejadian longsor. Pemerintah juga perlu menguji keterkaitan antara perizinan, perubahan fungsi lahan, daya dukung lingkungan, dan kerentanan wilayah.
Melky merujuk data Kementerian ESDM yang, menurut pemaparannya, mencatat lebih dari 2.000 izin tambang di Sumatera. Sekitar tiga perempatnya disebut berada di kawasan rawan bencana. Data tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen resmi untuk memastikan cakupan izin dan kategori kerawanan yang dimaksud.
“Jadi mestinya salah satu yang harus ditagih secara serius adalah mempertanggungjawabkan politik yang diambil oleh negara,” ujarnya.
Kritik serupa disampaikan Majelis Pengetahuan YLBHI, Rahma Mary. Ia menilai persoalan lingkungan berkaitan erat dengan hak asasi manusia, terutama ketika proyek pembangunan dan kegiatan industri berdampak pada tanah, sumber penghidupan, serta ruang hidup masyarakat lokal dan masyarakat adat.
Rahma juga mempertanyakan efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan yang terkait dengan kasus karhutla. Menurut dia, pembekuan izin tidak cukup jika tidak disertai pengawasan, pemulihan lingkungan, dan proses hukum berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur LBH Padang, Diki Rafiqi, menyoroti persoalan lain yakni kemampuan pemerintah membiayai pemulihan bencana. Ia menyebut kebutuhan pemulihan di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp16,9 triliun, sementara APBD provinsi tersebut sekitar Rp4 triliun per tahun.
Jika angka tersebut merujuk pada keseluruhan kebutuhan pemulihan yang disampaikan, selisihnya menunjukkan besarnya tantangan fiskal yang harus dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, Diki mendorong keterlibatan pemerintah pusat agar rehabilitasi tidak terhambat keterbatasan anggaran dan koordinasi.
“Karena kita bernegara tujuannya adalah kita diberi keselamatan atas ruang-ruang hidup kita. Bukan hanya untuk membayar pajak saja,” kata Diki.
Ia juga menyebut adanya gugatan di PTUN Jakarta dan PTUN Padang terkait penanganan, mitigasi, dan pemulihan bencana. Status serta ruang lingkup perkara tersebut perlu dipastikan melalui dokumen pengadilan.
Sementara itu, relawan bencana banjir Sumatera, Gustika Jusuf, mengingatkan bahwa bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan warga di lapangan. Pengalaman di Sumatera Barat dan Aceh Tamiang, menurut dia, memperlihatkan pentingnya memahami kondisi setiap daerah, termasuk akses air bersih, transportasi, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Gustika turut menyoroti anggaran penanggulangan bencana yang disebutnya turun dari sekitar Rp2 triliun menjadi Rp491 miliar pada 2026. Perbandingan itu perlu dikonfirmasi melalui dokumen anggaran resmi untuk memastikan pos anggaran dan periode pembandingnya.
Bagi para pembicara, persoalan bencana ekologis tidak hanya menyangkut kecepatan pemerintah merespons keadaan darurat. Pengawasan izin, penegakan hukum, perlindungan masyarakat terdampak, dan pemulihan lingkungan merupakan bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana.
Namun, hubungan antara kegiatan perusahaan, kebijakan pembangunan, dan kejadian bencana harus dibuktikan berdasarkan data serta kondisi setiap kasus. Tidak semua bencana dapat dikaitkan secara langsung dengan satu perusahaan atau kebijakan tertentu.
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan demikian, menjadi momentum untuk menguji apakah pembangunan telah berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Bagi warga yang kehilangan rumah dan sumber penghidupan, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kepastian pemulihan dan langkah nyata untuk mengurangi risiko kejadian serupa.
(Rasid Ahmad)