Katakata.id – Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan di Provinsi Riau yang terdiri dari Perkumpulan Elang, YLBHI–LBH Pekanbaru, WALHI Riau, Mapala Humendala, Wanapalhi, GEMAS, Kabut Riau, BEM Faperta UNRI, Paradigma, XR Riau, Mapala UMRI, LPE_Riau, KPA EMC2 dan Pondok Belantara melakukan konsolidasi bersama untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Indonesia yang diperingati setiap tanggal 10 Januari.
Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Indonesia ini, Aksi Peduli Lingkungan (APEL) Riau akan melaksanakan aksi cabut paku dan APK bersama di Kota Pekanbaru. Maraknya alat peraga kampanye yang terpaku dipohon, melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2023 yang berbunyi:
“Bahan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan ditempat umum sebagai berikut:
a. Tempat ibadah;
b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
d. Gedung atau fasilitas milik Pemerintah;
e. Jalan-jalan Protokol;
f. Jalan bebas hambatan;
g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
h. Taman dan pepohonan.
Fachrul Adam dari Perkumpulan Elang selaku Koordinator Aksi APEL Riau mengatakan bahwa Aksi bersama ini adalah bentuk solidaritas kepedulian dan kritikan terhadap tidak responsifnya pihak yang berwenang seperti Bawaslu dan Satpol PP yang kurang tegas menindak pelanggaran aturan kampanye.
“Seperti pembiaran terhadap praktik yang merusak lingkungan, dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat,” kata Fachrul dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jumat (12/1/2024).
Khariq selaku mahasiswa agroteknologi UNRI mengatakan bahwa kita selalu mengatakan hukum tumpul keatas dan runcing kebawah, maka dapat dilihat di Pemilu 2024 bahwa mayoritas Caleg dalam berkampanye tidak mempunyai etika dan kepatuhan pada aturan dan hukum lewat APK yang disebarkan ditempat-tempat terlarang.
“Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau seakan-akan melakukan pembiaran terhadap hal ini,” kata Khariq.
Menurutnya, buktinya masih banyak alat peraga kampanye yang dibuat di tempat terlarang.
“Seharusnya, Bawaslu dan Satpol PP Kota Pekanbaru harus menindak tegas para peserta pemilu dan tim kampanye yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Misalnya, kata dia, masih banyak alat peraga kampanye yang ditempel dipohon atau dipaku pada pohon disepanjang jalan di Kota Pekanbaru.
Khariq menyampaikan padahal dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 alat peraga kampanye dibuat pada tempat-tempat yang memperhatikan keindahan ketika dipandang.
“Seharusnya para peserta memahami dampak dari dipakunya pohon membuat pertumbuhan pohon menjadi terganggu,” ujarnya.
Depi dari perwakilan WALHI Riau juga menyesalkan sikap Bawaslu yang tidak cermat dan tegas dalam menyikapi atribut “Dari atribut kampanye calon legislatif yang dipasang tanpa memperdulikan aturan bahkan merusak lingkungan.
“Saya dan kawan-kawan Aksi Peduli Lingkungan sepakat bahwa calon legislatif hanya berambisi untuk sebuah kepentingan yang tidak memiliki perspektif lingkungan dan Bawaslu sangat abai dalam hal ini, ” tegas Depi.
Sementara itu, Khairul Azwan Staff Kampanye Paradigma mengatakan seharusnya para Caleg paham dengan Pasal 33huruf (F) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, yang melarang memasang APK di Tanaman dan Pepohonan.
“Jika tidak masyarakat berhak mencatat nama Caleg yang membandel dan memberi catatan khusus untuk mereka,” katanya.
Erwin Hariadi Simamora dari perwakilan YLBHI-LBH Pekanbaru mengatakan bahwa seharusnya Bawaslu dan Satpol PP malu. Karena aksi bersih-bersih APK pada tempat terlarang ini merupakan tugas dan tanggungjawab mereka.
“Bagaimana mungkin masyarakat yang membersihkannya. Padahal mereka mempunyai sumber daya dan anggaran untuk itu,” katanya.
Riska Syintiandari selaku perwakilan Mapala mengatakan ini adalah aksi yang positif menggerakkan anak muda untuk lebih melek lagi terhadap politik dan lingkungan.
“Saya mengajak masyarakat terutama anak muda apabila melihat pelanggaran pemasangan APK langsung ditertibkan atau dilaporkan ke pihak yang berwenang,” ajak Riska.
Konsolidasi aksi ini dihadiri oleh puluhan komunitas yang ada di Kota Pekanbaru. Aksi ini akan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10:00 WIB, dimana nantinya masa aksi akan melakukan aksi cabut paku yang dipaku di pohon sepanjang jalan protokol Pekanbaru. Masyarakat juga bisa ikut andil di aksi tersebut. (Rls)