Katakata.id – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat penilaian positif dari masyarakat yang mengenalnya. Namun, tingkat pengenalan program pendidikan bagi keluarga kurang mampu tersebut masih menjadi tantangan.
Survei nasional Poltracking Indonesia pada awal Oktober 2026 mencatat, sebanyak 65,5 persen responden yang mengetahui Sekolah Rakyat sebagai program unggulan pemerintah menyatakan puas. Sebaliknya, 15,3 persen menyatakan tidak puas.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, Senin (19/10/2026), menyampaikan bahwa tingkat pengenalan Sekolah Rakyat belum merata. Sebanyak 45,6 persen responden mengetahui program tersebut sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, sedangkan 45,9 persen mengaku tidak mengetahuinya.
Data ini menunjukkan adanya kontras di antara masyarakat yang mengenal program tersebut, penilaian positif cukup dominan. Namun, hampir separuh responden belum mengetahui Sekolah Rakyat sebagai program unggulan pemerintah.
Penilaian terhadap tujuan Sekolah Rakyat juga cenderung positif. Sebanyak 49,3 persen responden menyatakan yakin bahwa program tersebut dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu.
Sebaliknya, 16,5 persen responden menyatakan tidak yakin. Sementara itu, data yang disampaikan Poltracking tidak merinci penilaian kelompok responden lainnya dalam informasi yang tersedia.
Temuan ini menunjukkan adanya harapan terhadap peran Sekolah Rakyat dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Meski demikian, tingkat keyakinan publik perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang mampu membuktikan kualitas pendidikan, pemerataan akses, serta manfaat nyata bagi peserta didik dan keluarganya.
Di sisi lain, rendahnya pengenalan program menjadi tantangan tersendiri. Sosialisasi yang lebih luas diperlukan agar masyarakat memahami tujuan, sasaran penerima, dan mekanisme Sekolah Rakyat.
Survei yang sama juga memotret pengalaman masyarakat dalam menerima bantuan sosial selama 2026. Sebanyak 57 persen responden menyatakan tidak pernah menerima bantuan sosial sepanjang tahun ini. Sementara itu, 37,4 persen mengaku pernah menerima bansos.
Di antara responden yang pernah menerima bantuan, bansos beras menjadi jenis bantuan yang paling banyak disebut, yakni 70,9 persen. Berikutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 14,2 persen dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar 5,2 persen.
Angka tersebut menggambarkan jenis bantuan yang dilaporkan oleh responden penerima bansos. Namun, data ini saja belum cukup untuk menyimpulkan apakah penyaluran bantuan telah tepat sasaran atau apakah masyarakat yang belum menerima bantuan memang tidak memenuhi kriteria penerima.
Evaluasi lebih lanjut membutuhkan data mengenai kriteria kelayakan, cakupan program, dan distribusi bantuan di berbagai wilayah.
Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei nasional menggunakan metode stratified multistage random sampling. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.220 responden.
Survei memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel menjangkau 38 provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, dengan stratifikasi berdasarkan proporsi jenis kelamin pemilih.
Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih terhadap responden yang dipilih secara acak, dengan bantuan teknologi aplikasi.
Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat mendapat penilaian positif di antara responden yang mengenalnya. Namun, tantangan pemerintah tidak berhenti pada kepuasan tersebut. Pengenalan program perlu diperluas, sementara kualitas dan akses pendidikan harus terus dibuktikan melalui pelaksanaan yang dirasakan langsung oleh keluarga kurang mampu.
Editor: Rasid Ahmad