Katakata.id – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang menjadi penggerak kemandirian ekonomi masyarakat desa masih menghadapi tantangan kepercayaan publik. Survei nasional Poltracking Indonesia menunjukkan, tingkat ketidakpuasan terhadap program tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, Senin (19/10/2026), menyampaikan bahwa sebanyak 46,1 persen responden yang mengetahui KDMP sebagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak puas terhadap program tersebut.
Sementara itu, hanya 27,8 persen responden yang menyatakan puas. Selisih 18,3 poin persentase antara ketidakpuasan dan kepuasan ini menjadi catatan bagi pemerintah dalam menjalankan program koperasi yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa.
Survei yang dilaksanakan pada awal Oktober 2026 itu juga mengungkapkan bahwa 75,5 persen responden mengetahui KDMP sebagai salah satu program unggulan pemerintah. Adapun 18,8 persen mengaku belum mengetahui program tersebut.
Tingginya tingkat pengenalan program ternyata belum sejalan dengan keyakinan masyarakat terhadap kemampuannya dalam membangun kemandirian ekonomi desa.
Sebanyak 45,1 persen responden menyatakan tidak yakin bahwa KDMP dapat memperkuat dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Sebaliknya, hanya 28,5 persen yang menyatakan yakin.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa tantangan KDMP bukan hanya memperluas pengenalan program, melainkan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap manfaat dan efektivitasnya.
Dalam pelaksanaannya, KDMP juga menghadapi sejumlah persoalan di tingkat lokal. Survei Poltracking mencatat, persaingan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan toko lokal menjadi masalah yang paling banyak disebut responden, yakni 13,5 persen.
Berikutnya, lokasi koperasi yang jauh dari permukiman atau tempat tinggal disebut oleh 13 persen responden. Sementara itu, kurangnya sosialisasi menjadi persoalan bagi 10,2 persen responden.
Temuan ini menyoroti pentingnya perencanaan operasional KDMP yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran koperasi desa semestinya memperkuat ekosistem ekonomi lokal, bukan justru memicu persaingan yang tidak produktif dengan pelaku usaha yang telah lebih dahulu melayani masyarakat.
Lokasi yang mudah dijangkau dan sosialisasi yang memadai juga menjadi faktor penting agar warga memahami layanan koperasi serta dapat memanfaatkannya secara optimal.
Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan adanya jarak antara pengenalan KDMP dan keyakinan publik terhadap efektivitas program tersebut. Mayoritas responden mengetahui program ini, tetapi ketidakpuasan lebih tinggi daripada kepuasan, sementara kelompok yang tidak yakin program mampu memperkuat ekonomi desa juga lebih besar daripada kelompok yang yakin.
Bagi pemerintah, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah untuk membuktikan bahwa KDMP dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat desa. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembentukan koperasi atau luasnya sosialisasi, tetapi juga dari akses masyarakat terhadap layanan, keberlanjutan usaha, dan kontribusinya terhadap ekonomi lokal.
Tanpa pengelolaan yang sesuai kebutuhan warga serta hubungan yang sehat dengan usaha lokal, tujuan membangun kemandirian ekonomi desa berisiko sulit memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat.
Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei nasional menggunakan metode stratified multistage random sampling. Pengumpulan data lapangan berlangsung pada 30 September hingga 7 Oktober 2026, dengan melibatkan 1.220 responden.
Editor: Rasid Ahmad