Katakata.id – Produk merica bubuk merek Ladaku menjadi sorotan setelah ditolak masuk oleh otoritas pangan Taiwan. Penolakan tersebut bukan berkaitan dengan izin edar produk di Indonesia, melainkan karena kandungan residu dua jenis pestisida dalam produk itu dilaporkan melampaui batas maksimum yang ditetapkan Taiwan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan, kedua residu pestisida yang menjadi persoalan adalah tiametoksam dan fipronil. Kadar kedua zat tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan keamanan pangan yang berlaku di negara tujuan ekspor.
Mengutip penjelasan publik bernomor HM.01.1.11.26.313 tertanggal 20 November 2026 , BPOM menyatakan telah memantau pemberitaan media massa dan media sosial terkait penolakan produk Ladaku Merica Bubuk oleh otoritas Taiwan.
BPOM menjelaskan, produk tersebut sebelumnya telah terdaftar di Indonesia setelah melalui proses penilaian terhadap aspek keamanan, mutu, dan label.
Namun, status terdaftar di BPOM tidak serta-merta menjamin produk memenuhi seluruh persyaratan negara tujuan ekspor. Taiwan memiliki ketentuan batas maksimum residu pestisida yang harus dipatuhi setiap produk pangan yang masuk ke wilayahnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan BPOM, Taiwan menetapkan batas maksimum residu tiametoksam sebesar 0,05 ppm dan fipronil sebesar 0,002 ppm.
Menindaklanjuti penolakan tersebut, BPOM mengaku telah meminta klarifikasi kepada pelaku usaha. Pelaku usaha juga diinstruksikan melakukan pengujian produk, termasuk terhadap batch atau kelompok produksi yang sama dengan produk yang dinotifikasi oleh Taiwan FDA, melalui laboratorium terakreditasi.
“BPOM telah meminta klarifikasi dan menginstruksikan pelaku usaha untuk melakukan pengujian produk termasuk batch yang sama dengan yang dinotifikasi oleh Taiwan FDA di laboratorium terakreditasi,” demikian penjelasan BPOM.
Tak berhenti di situ, BPOM juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti penolakan tersebut. Koordinasi dilakukan guna memastikan penerapan prinsip praktik pengelolaan pangan yang baik di sepanjang rantai produksi.
BPOM turut menjalin komunikasi dengan Taiwan FDA melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei). Langkah ini dilakukan untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Standar Residu Pestisida Berbeda di Setiap Negara
Dalam penjelasannya, BPOM mengingatkan bahwa ketentuan batas maksimum residu pestisida tidak selalu sama di setiap negara. Perbedaan regulasi tersebut dipengaruhi pertimbangan keamanan pangan dan kebijakan perlindungan produk dalam negeri.
Untuk residu tiametoksam, misalnya, Thailand, Australia, dan Selandia Baru menetapkan batas maksimum 7 ppm. Singapura menetapkan 5 ppm, sedangkan Amerika Serikat sebesar 0,15 ppm. Sementara itu, CODEX, Tiongkok, dan Indonesia tidak mengatur batas maksimum residu tiametoksam sebagaimana daftar yang disampaikan BPOM.
Adapun untuk fipronil, Singapura menetapkan batas maksimum 0,05 ppm, Thailand 0,04 ppm, dan Uni Eropa 0,005 ppm. Sementara CODEX, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Tiongkok tidak mengatur batas tersebut.
Perbedaan standar ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha bahwa pemenuhan persyaratan peredaran produk di dalam negeri tidak otomatis memenuhi ketentuan ekspor.
Karena itu, BPOM meminta seluruh pelaku usaha pangan untuk memastikan setiap produk yang dipasarkan ke luar negeri telah memenuhi regulasi negara tujuan, termasuk ketentuan batas maksimum residu pestisida.
Di sisi lain, masyarakat juga diminta tetap cermat dalam memilih produk pangan olahan dengan menerapkan prinsip CEK KLIK, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau mengonsumsi produk.
BPOM mengimbau masyarakat yang mengalami keluhan setelah mengonsumsi pangan olahan atau menemukan produk yang diduga tidak sesuai ketentuan agar segera melapor melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau kantor BPOM terdekat.
Penolakan produk Ladaku di Taiwan kini menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan keamanan pangan, konsistensi mutu produksi, serta kepatuhan industri terhadap standar internasional. Sebab, izin edar di dalam negeri bukan satu-satunya ukuran ketika produk pangan hendak menembus pasar global.
Editor: Rasid Ahmad
