Katakata.id – Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi ditertibkan. Sementara itu, izin usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Kabupaten Pelalawan resmi dicabut.
Keputusan pemerintah terhadap PT RAPP terbilang besar. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) itu dicabut untuk areal kerja seluas sekitar 338.536 hektare. Pemerintah juga menghentikan seluruh kegiatan di dalam areal perizinan tersebut dan mengambil alih kembali penguasaannya.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dalam keterangan pers yang dikutip dari situs resmi pada Jumat (20/11/2026), menegaskan bahwa penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus membenahi tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.
Dalam kasus PT GSL di Kuantan Singingi, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Aktivitas pabrik tersebut juga diduga ikut mendorong semakin masifnya perambahan hutan di kawasan sekitar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare. Permohonan tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak dan arealnya dikuasai kembali oleh negara melalui Satgas PKH.
Namun, langkah lebih besar dilakukan terhadap PT RAPP. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan PBPH perusahaan tersebut.
Keputusan itu didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran serius. Mulai dari kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, hingga bukaan tambang tanpa izin seluas kurang lebih 541,46 hektare.
Satgas PKH juga menemukan kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, perusahaan tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.
Barita menegaskan, penertiban terhadap PT GSL dan pencabutan izin PT RAPP menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Satgas PKH, lanjutnya, akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, pencabutan izin bukanlah garis akhir.
Publik kini menunggu pembuktian di lapangan apakah kawasan yang kembali dikuasai negara benar-benar dipulihkan, kerusakan lingkungan ditangani, dan habitat gajah Sumatera dilindungi? Sebab, hutan tidak cukup hanya diselamatkan lewat surat keputusan. Ia harus dijaga dari perambahan, kerusakan, dan eksploitasi yang mengancam keberlanjutannya.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: satgaspkh.id
