Katakata.id – Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan, pemerintah memperkuat penanganan darurat kesehatan. Kementerian Kesehatan menyiapkan tambahan 3,5 juta masker, memperkuat layanan rumah oksigen, serta mempercepat distribusi obat-obatan untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla bidang kesehatan di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Pemerintah menekankan pentingnya gerak cepat dan koordinasi terpadu antara pusat dan daerah agar bantuan medis tidak terlambat menjangkau masyarakat terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menegaskan, kebutuhan medis dan logistik harus segera dipenuhi untuk menghadapi ancaman kesehatan akibat karhutla.
“Pemenuhan kebutuhan medis dan logistik harus dieksekusi sesegera mungkin. Kita semua harus bergerak bersama mengambil langkah cepat dan sigap untuk mengatasi ancaman kesehatan yang dihadapi masyarakat terdampak Karhutla,” ujar Sugiono.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menginstruksikan percepatan distribusi logistik medis dan penyiapan layanan kesehatan darurat melalui koordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
Tujuh provinsi menjadi sasaran penanganan, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Untuk masing-masing provinsi, Kemenkes menginstruksikan pengiriman tambahan 500 ribu masker. Dengan demikian, total alokasi masker tambahan yang direncanakan mencapai 3,5 juta masker.
Selain masker, pemerintah menyiapkan *oxygen concentrator* atau alat pemekat oksigen dan obat-obatan sesuai kebutuhan di setiap daerah. Seluruh puskesmas di wilayah terdampak juga diwajibkan membuka layanan rumah oksigen serta memastikan ketersediaan obat, terutama untuk menangani infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare.
“Kirimkan segera 500 ribu masker tambahan untuk setiap provinsi terdampak, beserta oxygen concentrator, dan pasokan obat-obatan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Seluruh Puskesmas di wilayah terdampak wajib membuka layanan rumah oksigen dan menjamin ketersediaan obat-obatan, khususnya untuk penanganan ISPA dan diare,” tegas Budi.
Di tengah kondisi asap, anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia menjadi kelompok yang mendapat perhatian khusus. Kemenkes bersama pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tenaga kesehatan setempat menyiapkan layanan Posyandu dari rumah ke rumah.
Layanan ini ditujukan untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh pelayanan kesehatan ketika masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah akibat paparan asap.
Perhatian juga diberikan kepada petugas pemadam kebakaran. Menkes meminta tenaga kesehatan memberikan pertolongan kepada petugas yang membutuhkan layanan medis saat menjalankan tugas di lapangan.
Langkah ini memperluas penanganan darurat, bukan hanya kepada warga yang terpapar asap, tetapi juga kepada petugas yang bekerja memadamkan kebakaran di tengah kondisi lingkungan yang berat.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Kemenkes kembali menerjunkan tim Pusat Krisis Kesehatan (Puskris). Tim tersebut bertugas memantau distribusi bantuan, operasional rumah oksigen, serta kebutuhan kesehatan masyarakat di daerah terdampak.
Koordinasi harian antara pemerintah pusat dan daerah juga dilakukan untuk memperbarui pemetaan kondisi warga dan memastikan bantuan tiba tepat waktu serta tepat sasaran. Pertemuan ini melibatkan kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, kepala puskesmas, serta kepala unit pelaksana teknis Kemenkes.
Namun, keberhasilan langkah tersebut akan sangat ditentukan oleh pelaksanaannya di lapangan. Pengiriman masker perlu diikuti kepastian ketersediaan, distribusi yang merata, kesiapan layanan oksigen, dan akses masyarakat terhadap pengobatan.
Di tengah ancaman karhutla, perlindungan kesehatan tidak cukup berhenti pada penyiapan logistik. Masyarakat membutuhkan bantuan yang benar-benar dapat diakses, terutama ketika kabut asap mengganggu aktivitas sehari-hari dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan.
Editor: Rasid Ahmad
*Berita ini diolah dari siaran Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.*