Katakata.id – Ratusan buruh dan mahasiswa dari berbagai elemen masyarakat kembali turun ke jalan untuk menuntut keadilan di depan Kantor KSOP dan Gate Pelabuhan Dumai, Senin (16/6/2025).
Aksi yang dipimpin oleh Kurniawan, Ketua TKBM Bumi Melayu Berkah Bersama, menyoroti lambannya respons dari pihak KSOP Dumai dalam mengeluarkan izin PMKU (Penetapan Mitra Kerja Usaha), yang telah lama diajukan oleh koperasi buruh lokal.
Kurniawan dalam orasinya menyampaikan bahwa koperasi ini dibentuk oleh masyarakat yang tinggal di kawasan paling terdampak pelabuhan — bahkan beberapa hanya berjarak belasan meter dari pagar pelabuhan. Namun, hingga kini, mereka nyaris tak memiliki akses untuk bekerja di dalam pelabuhan.
“KSOP seperti menutup mata. Kami sudah berkali-kali mengajukan, namun sampai hari ini tak ada tanggapan yang jelas. Masyarakat hanya dijadikan penonton di tanah sendiri,” tegas Kurniawan di tengah massa aksi yang memadati kawasan pelabuhan.
Sudirman, Ketua Aliansi Perusahaan Bongkar Muat, juga ikut bersuara keras. Ia menyebutkan bahwa tidak ada regulasi yang melarang keberadaan lebih dari satu koperasi TKBM di pelabuhan. Bahkan secara normatif, hal tersebut sejalan dengan semangat reformasi dan prinsip keadilan dalam pelayanan publik.
“KSOP seharusnya tidak berpihak. Jika mereka menahan izin tanpa alasan jelas, ini justru menciptakan kesan bahwa ada permainan monopoli yang dibiarkan,” ujar Sudirman.
Rizal, tokoh masyarakat yang juga Ketua RT di kawasan Ring 1 pelabuhan, menuturkan bahwa warga sudah terlalu lama hanya menerima debu dan kebisingan dari aktivitas pelabuhan tanpa pernah merasakan manfaat nyata. Ia juga mengingatkan bahwa tanah pelabuhan dulu berasal dari masyarakat, namun sekarang rakyat justru disisihkan.
“Kami ini bukan pendatang. Kami ini pemilik tanah yang dulu menyerahkan untuk pembangunan pelabuhan. Tapi balasannya? Anak cucu kami bahkan tak bisa bekerja di dalamnya,” ungkap Rizal dengan nada kecewa.
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kota Dumai turut turun mendampingi buruh. Mereka menilai perjuangan ini adalah bentuk perlawanan terhadap sistem ketenagakerjaan pelabuhan yang selama ini tertutup dan sarat ketimpangan.
“Kami akan terus mengawal. Jika KSOP terus diam, kami akan terus bergerak lebih besar,” kata Bimo Laksono, Koordinator BEM.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa jika suara rakyat terus diabaikan, maka ketegangan di kawasan pelabuhan Dumai akan terus meningkat. KSOP harus bertanggung jawab, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral.(Rls)