Katakata.id – Krisis ekologis yang terus meluas di Pulau Sumatera mendorong sembilan Eksekutif Daerah WALHI se-Sumatera mendeklarasikan sebuah gerakan bersama bernama Aliansi Daulat Sumatera (Andalas). Deklarasi tersebut berlangsung dalam konsolidasi regional yang digelar di Pekanbaru pada 24–25 Mei 2026.
Aliansi ini dibentuk sebagai respons atas semakin masifnya kerusakan lingkungan yang terjadi hampir di seluruh bentang alam Sumatera, mulai dari hutan, sungai, gambut, pesisir, hingga wilayah kelola masyarakat adat dan komunitas lokal.
Dalam pernyataan bersama, WALHI menilai Pulau Sumatera saat ini berada dalam situasi darurat ekologis yang tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan sektoral atau bencana musiman semata. Banjir bandang, longsor, kebakaran hutan dan lahan, abrasi pesisir, hingga konflik agraria disebut telah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan jutaan masyarakat.
“Aliansi Daulat Sumatera lahir sebagai wadah perjuangan bersama untuk menyelamatkan ruang hidup masyarakat Sumatera. Kerusakan ekologis yang terjadi saat ini sudah mencapai titik kritis,” demikian pernyataan bersama sembilan Direktur WALHI se-Sumatera.
Lima Juta Warga Rentan Terdampak
Berdasarkan catatan WALHI, sekitar lima juta masyarakat miskin di Sumatera menjadi kelompok paling rentan terdampak krisis iklim dan bencana ekologis yang terus berulang.
Mereka menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan konflik agraria, rusaknya lahan pertanian, hilangnya mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, kesulitan air bersih, hingga meningkatnya penyakit pasca-bencana seperti ISPA dan diare.
WALHI juga menyoroti meningkatnya korban jiwa akibat bencana ekologis serta konflik perebutan sumber daya alam yang terus terjadi di berbagai wilayah.
Aceh hingga Lampung Hadapi Ancaman Serius
Dalam konsolidasi tersebut, masing-masing WALHI daerah memaparkan kondisi krisis ekologis di wilayahnya.
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menyebut Aceh kini menghadapi lonjakan deforestasi dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang memicu meningkatnya banjir bandang dan tanah longsor.
Sementara WALHI Sumatera Utara menyoroti ancaman serius terhadap kawasan Ekosistem Leuser dan Batang Toru yang menjadi habitat penting satwa langka seperti Orangutan Tapanuli dan Harimau Sumatera.
“Banjir dan longsor yang terjadi di Tapanuli hingga Medan bukan semata fenomena alam, tetapi akibat pembukaan hutan secara masif,” ujar Direktur WALHI Sumut, Rianda Purba.
Di Sumatera Barat, aktivitas tambang emas ilegal atau PETI disebut semakin tak terkendali. WALHI Sumbar mencatat kerusakan hutan dan lahan akibat PETI mencapai lebih dari 10 ribu hektare dan telah memakan korban jiwa puluhan orang sejak 2012.
Direktur WALHI Sumbar, Tommy Adam, juga menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap pejuang lingkungan hidup yang menolak aktivitas tambang ilegal di wilayah mereka.
Riau dan Karhutla Berulang
Direktur WALHI Riau, Eko Yunanda, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang menunjukkan gagalnya tata kelola ekosistem gambut di wilayah tersebut.
Menurutnya, dominasi industri ekstraktif seperti perkebunan sawit dan hutan tanaman industri memperburuk kerentanan ekologis Sumatera.
“Riau kembali mencatat jumlah titik panas tertinggi di Sumatera. Namun mitigasi justru terhimpit efisiensi dan pengawasan lebih banyak menyasar individu kecil, bukan korporasi besar,” kata Eko.
Kondisi serupa juga dipaparkan WALHI Jambi yang menyoroti peminggiran masyarakat adat dari ruang hidupnya akibat ekspansi sawit dan industri ekstraktif.
Sedangkan WALHI Bengkulu menilai konflik agraria semakin parah dan disertai kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan hak atas tanah.
Krisis Sampah dan Kerusakan Pesisir
Di Lampung, WALHI mengkritik buruknya tata kelola sampah dan minimnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) juga dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru karena ancaman polusi dari pembakaran sampah.
Sementara itu, WALHI Bangka Belitung menyoroti dampak besar pertambangan timah terhadap kerusakan ekosistem pesisir dan laut.
Kerusakan terumbu karang disebut telah mencapai 67 ribu hektare, sedangkan kawasan mangrove terus menyusut akibat ekspansi tambang.
Sumatera Selatan Dikepung Bencana
WALHI Sumatera Selatan mencatat sedikitnya 33 peristiwa banjir dan longsor hanya dalam kurun Januari hingga awal Maret 2026.
Akibatnya, lebih dari 26 ribu kepala keluarga terdampak dan ribuan hektare sawah serta kebun rusak terendam banjir.
Direktur WALHI Sumsel, Ersyah H Suhada, menilai bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan buah dari buruknya tata kelola sumber daya alam dan eksploitasi besar-besaran oleh korporasi.
Desak Pertemuan Gubernur se-Sumatera
Melalui Aliansi Daulat Sumatera, WALHI menyampaikan delapan tuntutan penting kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Salah satu tuntutan utama adalah mendesak digelarnya pertemuan gubernur se-Sumatera guna merumuskan langkah penyelamatan ekologis Pulau Sumatera secara terpadu dan berbasis ekoregion.
Selain itu, Andalas juga mendesak pemerintah memberikan pengakuan hukum terhadap wilayah kelola rakyat, mencabut izin konsesi industri perusak lingkungan, memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi, serta mempercepat pemulihan ekosistem penting seperti gambut, mangrove, dan daerah aliran sungai.
“Sumatera harus dipandang sebagai satu kesatuan ekologis, bukan sekadar terpisah berdasarkan batas administrasi provinsi,” tegas Aliansi Daulat Sumatera.
Deklarasi Andalas menjadi penanda semakin kuatnya konsolidasi gerakan lingkungan di Sumatera di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim dan eksploitasi sumber daya alam yang dinilai semakin tidak terkendali.(SID/RLS)