Katakata.id – Komisi II DPR RI resmi menetapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Kamis (8/10/2026).
Penetapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya Panja RUU Pemilu dibentuk dengan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sebagai ketua panja secara administratif. Setelah dilakukan rapat internal dan konsultasi dengan pimpinan DPR, struktur Panja kemudian disesuaikan sehingga posisi ketua Panja RUU Pemilu dijabat oleh Wakil Ketua Komisi II.
Rifqinizamy mengatakan penetapan Bahtra merupakan hasil kesepakatan pimpinan Komisi II setelah mempertimbangkan kebutuhan pembagian kerja di dalam dua Panja yang akan dibentuk.
“Pertama-tama kami pimpinan Komisi II DPR RI hari ini mengucapkan selamat kepada Adinda Bahtra, Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang hari ini kami tetapkan sebagai Ketua Panja penyusunan RUU Pemilu,” kata Rifqinizamy.
Menurutnya, setelah penetapan tersebut Panja akan mulai menjalankan agenda sesuai jadwal yang telah disusun. Jika dalam proses pembahasan terdapat kebutuhan mendesak, kegiatan tambahan dapat dilakukan untuk memperkaya pembahasan.
Rifqinizamy menjelaskan bahwa pada awal pembentukan Panja, dirinya mengambil posisi sebagai ketua karena kebutuhan administratif dan formal agar agenda kerja dapat segera berjalan.
“Pada saat dibentuk itu harus ada ketua panja dan pimpinan panja. Maka secara ex officio sebagai Ketua Komisi II DPR RI saya harus mengambil posisi itu,” ujarnya.
Setelah agenda awal berjalan, pimpinan Komisi II kemudian melakukan rapat internal dan berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Dari proses tersebut disepakati pembentukan dua Panja, yakni Panja RUU Pemilu dan Panja pembahasan RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk).
“Nah, setelah itu tentu kami melakukan berbagai macam rapat internal termasuk rapat pimpinan dan berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Kami mendapatkan penugasan akan ada dua panja,” kata Rifqinizamy.
Bahtra Banong menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Panja RUU Pemilu.
Ia mengatakan Panja telah menyusun jadwal kerja dan akan segera memulai pembahasan, termasuk membuka ruang bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi.
“Insyaallah kami akan segera bekerja. Walaupun di masa reses jika diperlukan, kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak,” kata Bahtra.
Menurutnya, pihak-pihak yang akan diundang untuk memberikan masukan telah mulai dipetakan. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan dalam pembahasan RUU Pemilu.
“Kami juga sudah mencantumkan pihak-pihak mana saja yang akan kami undang untuk kemudian kita mintai masukan, pendapat, pandangan-pandangan berkenaan dengan RUU Pemilu,” ujarnya.
Bahtra menegaskan pembahasan RUU Pemilu tidak hanya diarahkan agar tahapan pemilu dapat terlaksana secara baik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan demokrasi.
“Tentu kita juga ingin agar kualitas pemilu kita makin baik, agar kualitas demokrasi kita juga sebagaimana apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat yang kita cintai,” katanya.
Komitmen membuka ruang partisipasi publik juga menjadi perhatian Komisi II dalam proses penyusunan RUU Pemilu. Sebelumnya, Rifqinizamy menyatakan pembahasan RUU Pemilu akan diarahkan dengan memperhatikan substansi dan meaningful participation atau partisipasi bermakna dari masyarakat.
Selain Panja RUU Pemilu, Komisi II juga akan segera membentuk Panja pembahasan RUU Administrasi Kependudukan.
Rifqinizamy mengatakan posisi ketua Panja untuk kedua RUU tersebut nantinya akan dijabat oleh masing-masing Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
“Karena itu posisi ketua panja, ketua panja Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Adminduk nanti akan dijabat masing-masing oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI,” ujarnya.
Untuk Panja RUU Pemilu, posisi tersebut kini dipercayakan kepada Bahtra Banong. Sementara ketua Panja RUU Adminduk akan diumumkan kepada publik setelah penetapannya dilakukan.
Rifqinizamy menilai pembahasan RUU Adminduk tidak kalah penting karena berkaitan dengan penguatan sistem administrasi kependudukan nasional.
Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut akan mempertegas penggunaan single ID number atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai bagian penting dari pengembangan kebijakan Satu Data.
“Undang-Undang Adminduk ke depan itu akan mempertegas single ID number, Nomor Induk Kependudukan kita sebagai pintu masuk bagi Undang-Undang Satu Data yang sudah disahkan oleh DPR,” katanya.
Ia juga mengaitkan pembaruan administrasi kependudukan dengan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal pendataan pemilih.
“Termasuk Undang-Undang Pemilu ini terkait dengan pendataan pemilih dan seterusnya,” ujar Rifqinizamy.
Dengan penetapan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja, pembahasan RUU Pemilu memasuki fase kerja yang lebih substantif. Sebelumnya, Panja telah dibentuk dengan 23 anggota yang berasal dari delapan fraksi di DPR. Bahtra mengatakan seluruh pimpinan dan anggota Komisi II akan bekerja bersama dalam proses tersebut.
Sementara Rifqinizamy menegaskan bahwa kepemimpinan Panja tidak berarti seluruh tanggung jawab pembahasan berada pada satu orang.
“Saya kira itu, tapi secara kolektif seluruh pimpinan akan menjadi bagian dari pimpinan panja ini,” pungkas Rifqinizamy.
Dengan demikian, agenda revisi UU Pemilu kini tidak hanya menyangkut penyusunan norma baru dalam sistem pemilu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Komisi II menata kembali berbagai aspek kepemiluan, termasuk pendataan pemilih dan keterhubungannya dengan sistem administrasi kependudukan.
Proses berikutnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana Panja membuka ruang bagi masukan publik dan mengolah berbagai pandangan tersebut menjadi substansi regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: metrotvnews.com