Katakata.id – Mayoritas masyarakat menilai harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Survei nasional Poltracking Indonesia pada awal Oktober 2026 mencatat, sebanyak 58,6 persen responden menyatakan harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau. Temuan ini menjadi salah satu gambaran tekanan ekonomi yang dirasakan rumah tangga di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, Senin (19/10/2026), menyampaikan bahwa hanya 39,5 persen responden yang menilai harga kebutuhan pokok masih terjangkau.
Di sisi lain, sebanyak 65,3 persen responden mengaku pengeluaran rumah tangga saat ini lebih besar dibandingkan tahun lalu. Hanya 31,3 persen yang mengatakan pengeluaran mereka lebih sedikit.
Data tersebut memperlihatkan adanya tekanan pada anggaran rumah tangga. Ketika pengeluaran meningkat dan harga kebutuhan pokok dinilai sulit dijangkau, kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi persoalan penting dalam menilai kondisi ekonomi masyarakat.
Di tengah keluhan mengenai harga kebutuhan pokok, penilaian masyarakat terhadap kondisi keuangan keluarga dan penghasilan rumah tangga menunjukkan gambaran yang relatif positif.
Sebanyak 52,9 persen responden menilai kondisi ekonomi dan keuangan keluarga mereka selama setahun terakhir baik. Sementara itu, 41,6 persen menilai kondisinya tidak baik.
Penilaian terhadap penghasilan rumah tangga juga menunjukkan kecenderungan serupa. Sebanyak 53,5 persen responden menyatakan kondisi penghasilan mereka baik dalam setahun terakhir, sedangkan 40,8 persen menilainya tidak baik.
Namun, penilaian positif terhadap keuangan keluarga dan penghasilan tidak serta-merta berarti tekanan biaya hidup telah mereda. Sebanyak 65,3 persen responden justru menyebut pengeluaran rumah tangga saat ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya.
Kombinasi temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak bisa dinilai hanya dari penghasilan. Besarnya pengeluaran dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok turut menentukan seberapa jauh pendapatan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Bagi pemerintah, persoalan ini menjadi tantangan untuk memastikan perbaikan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga terasa dalam daya beli dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain memotret kondisi ekonomi keluarga, survei Poltracking Indonesia juga menilai sejumlah persoalan sosial dan kebangsaan yang dianggap berhasil ditangani pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menjaga kerukunan antarumat beragama menjadi aspek dengan penilaian tertinggi, yakni 73,8 persen. Berikutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memperoleh angka 67 persen, sementara menjaga keamanan mencapai 66,9 persen.
Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan keamanan.
Penilaian tersebut menjadi kontras dengan persoalan ekonomi rumah tangga yang masih dirasakan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah dinilai berhasil menangani sejumlah persoalan sosial dan kebangsaan. Di sisi lain, keterjangkauan kebutuhan pokok tetap menjadi tantangan yang menonjol.
Poltracking Indonesia melaksanakan survei nasional menggunakan metode stratified multistage random sampling. Pengumpulan data lapangan berlangsung pada 30 September hingga 7 Oktober 2026, melibatkan 1.220 responden.
Survei memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel menjangkau 38 provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, dengan stratifikasi berdasarkan proporsi jenis kelamin pemilih.
Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih terhadap responden yang dipilih secara acak, dengan bantuan teknologi aplikasi. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden di setiap desa atau kelurahan terpilih.
Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan dua sisi kehidupan masyarakat: penilaian positif terhadap kondisi penghasilan dan sejumlah persoalan sosial, tetapi juga tekanan pengeluaran serta keluhan mengenai mahalnya kebutuhan pokok.
Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, keterjangkauan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu isu penting yang perlu dijawab. Sebab, bagi rumah tangga, keberhasilan ekonomi bukan sekadar soal berapa besar pendapatan yang diterima, melainkan juga seberapa banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi dari pendapatan tersebut.
Editor: Rasid Ahmad