Katakata.id – Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat penilaian beragam dari masyarakat. Survei nasional Poltracking Indonesia pada awal Oktober 2026 menunjukkan, sektor pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya memperoleh tingkat kepuasan relatif tinggi. Sebaliknya, sektor ekonomi dan hukum menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, Senin (19/10/2026), menyampaikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang pendidikan mencapai 66,3 persen. Sementara itu, bidang pertahanan dan keamanan serta sosial budaya masing-masing memperoleh kepuasan sebesar 63,7 persen.
Di bidang kesehatan, sebanyak 62,1 persen responden menyatakan puas. Adapun bidang politik dan stabilitas nasional memperoleh tingkat kepuasan 53,6 persen.
Namun, penilaian berbeda muncul pada sektor hukum dan pemberantasan korupsi. Sebanyak 47,5 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 43,1 persen mengaku puas.
Penilaian paling rendah diberikan terhadap bidang ekonomi. Hanya 36,8 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di sektor ini, sementara 57,8 persen menyatakan tidak puas.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak seragam. Kepuasan relatif tinggi pada sejumlah layanan dan bidang pemerintahan belum diikuti penilaian positif terhadap kondisi ekonomi maupun upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Sektor ekonomi menjadi sorotan utama dalam hasil survei ini. Selisih antara responden yang tidak puas dan yang puas mencapai 21 poin persentase.
Sebanyak 57,8 persen responden merasa kurang puas atau sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Sebaliknya, kelompok yang puas hanya mencapai 36,8 persen.
Angka ini sejalan dengan hasil survei Poltracking yang menunjukkan bahwa persoalan ekonomi yang belum stabil dan mahalnya harga kebutuhan pokok menjadi alasan utama sebagian masyarakat tidak puas terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Bagi pemerintah, data tersebut menjadi sinyal bahwa capaian program dan kebijakan perlu diikuti perbaikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Stabilitas ekonomi, keterjangkauan harga kebutuhan pokok, serta daya beli menjadi aspek penting yang dapat memengaruhi penilaian publik.
Selain ekonomi, sektor hukum dan pemberantasan korupsi juga menghadapi tantangan. Tingkat ketidakpuasan mencapai 47,5 persen, lebih tinggi daripada kepuasan yang tercatat sebesar 43,1 persen. Selisih 4,4 poin persentase itu menunjukkan bahwa penilaian negatif masih lebih dominan dibandingkan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah di bidang tersebut.
Hasil ini menjadi catatan penting bagi pemerintah, mengingat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Konsistensi penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas menjadi hal yang perlu dibuktikan melalui pelaksanaan kebijakan.
Di sisi lain, sektor pendidikan menjadi bidang dengan tingkat kepuasan tertinggi, yakni 66,3 persen. Sebanyak 27,6 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ini.
Bidang pertahanan dan keamanan serta sosial budaya masing-masing memperoleh kepuasan 63,7 persen. Tingkat ketidakpuasan pada pertahanan dan keamanan mencapai 25,5 persen, sedangkan pada sosial budaya sebesar 22,4 persen.
Sementara itu, kinerja pemerintah di bidang kesehatan memperoleh kepuasan 62,1 persen dan ketidakpuasan 32,4 persen.
Adapun di bidang politik dan stabilitas nasional, sebanyak 53,6 persen responden menyatakan puas dan 32 persen menyatakan tidak puas.
Meski penilaian pada sektor-sektor tersebut cenderung positif, angka survei ini menggambarkan persepsi responden terhadap kinerja pemerintah. Data tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan faktor penyebab penilaian maupun membuktikan capaian konkret setiap program.
Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei nasional dengan metode stratified multistage random sampling. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.220 responden.
Survei memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel mencakup 38 provinsi di Indonesia secara proporsional berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, dengan stratifikasi berdasarkan proporsi jenis kelamin pemilih.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih terhadap responden yang dipilih secara acak, dengan bantuan teknologi aplikasi. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden di setiap desa atau kelurahan terpilih.
Secara keseluruhan, survei ini menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bergantung pada bidang yang dinilai. Pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya mendapat penilaian relatif positif. Namun, ekonomi menjadi sektor dengan tingkat kepuasan terendah, sementara hukum dan pemberantasan korupsi juga mencatat ketidakpuasan yang lebih tinggi daripada kepuasan.
Tantangan pemerintah bukan hanya mempertahankan penilaian positif pada sektor yang telah mendapat apresiasi, melainkan juga menjawab keluhan masyarakat di bidang ekonomi dan hukum. Pada akhirnya, persepsi publik akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan pemerintah menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Editor: Rasid Ahmad