Katakata.id – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 55,3 persen. Namun, di balik angka tersebut, persoalan ekonomi masih menjadi sumber utama ketidakpuasan masyarakat.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, Senin (19/10/2026), menyampaikan bahwa sebanyak 55,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka ini merupakan gabungan responden yang mengaku cukup puas dan sangat puas.
Sementara itu, 40,9 persen responden menyatakan tidak puas, yakni gabungan mereka yang kurang puas dan sangat tidak puas. Tren kepuasan tersebut cenderung stabil dibandingkan dengan hasil survei pada Agustus 2026.
Data ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih memperoleh dukungan dari mayoritas responden. Namun, besarnya kelompok yang tidak puas juga memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah belum sepenuhnya solid.
Di antara responden yang menyatakan puas, alasan terbesar adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran, dengan angka 16,5 persen. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alasan berikutnya dengan 15 persen, disusul penilaian bahwa kondisi ekonomi stabil sebesar 6,9 persen.
Sebaliknya, responden yang tidak puas paling banyak menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil, yakni 18,9 persen. Keluhan mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok mencapai 15,4 persen, sementara bantuan pemerintah yang dianggap tidak tepat sasaran disebut oleh 14,3 persen responden.
Temuan ini memperlihatkan kontras dalam penilaian masyarakat. Program bantuan sosial dan MBG menjadi faktor yang mendorong kepuasan, sedangkan persoalan daya beli dan stabilitas ekonomi menjadi beban bagi penilaian terhadap pemerintah.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan semata mempertahankan program yang mendapat respons positif, melainkan memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan harga dan tekanan ekonomi.
Ketika penilaian dipisahkan berdasarkan jabatan, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 52,3 persen. Sementara itu, 45,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden.
Adapun tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 50,9 persen, sedangkan 44,7 persen menyatakan tidak puas.
Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kedua pemimpin berada di kisaran 50 persen. Meski responden yang puas masih lebih banyak, proporsi ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden maupun Wakil Presiden juga cukup besar.
Di sisi lain, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap kinerjanya.
Sebanyak 64,8 persen responden menyatakan percaya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, sedangkan 32,1 persen menyatakan tidak percaya. Tingkat kepercayaan ini juga cenderung stabil dibandingkan dengan survei Agustus 2026.
Sebanyak 61,3 persen responden percaya bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kecil. Sebaliknya, 34,2 persen menyatakan tidak percaya terhadap hal tersebut.
Dalam hal keseriusan pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat, 62,1 persen responden menilai pemerintah serius, sementara 33,1 persen menilai tidak serius.
Adapun 64,7 persen responden menilai posisi Presiden Prabowo kuat dalam memimpin dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Sebanyak 28,9 persen lainnya menilai posisi Presiden tidak kuat.
Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih relatif tinggi, tetapi kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada pada tingkat yang lebih rendah.
Selisih tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap arah dan kepemimpinan pemerintah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penilaian atas hasil kerjanya. Persoalan ekonomi, harga kebutuhan pokok, serta ketepatan penyaluran bantuan menjadi isu yang perlu mendapat perhatian.
Bagi pemerintah, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan kepercayaan publik menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, pada akhirnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah tidak hanya ditentukan oleh program yang diumumkan, tetapi juga oleh sejauh mana manfaatnya dirasakan.
Editor: Rasid Ahmad