Katakata.id – Pidato Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, menuai kritik tajam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Organisasi lingkungan itu menilai komitmen pemerintah untuk melindungi hutan dan mengatasi krisis iklim justru bertolak belakang dengan kebijakan yang berlangsung di dalam negeri.
Dalam pernyataan nasional Indonesia pada segmen tingkat tinggi COP31, 12 November 2026, Hashim meminta konferensi tersebut dikenang bukan karena janji, melainkan tindakan nyata.
Namun, menurut WALHI, pidato itu justru sarat janji yang belum sejalan dengan kenyataan di lapangan. Mulai dari komitmen tidak membuka hutan untuk pertanian, perlindungan taman nasional dan satwa langka, hingga pembangunan 100 gigawatt (GW) tenaga surya.
WALHI juga menyoroti pernyataan pemerintah yang mengaitkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan fenomena El Niño, sementara persoalan aktivitas korporasi dan penggunaan lahan berizin dinilai belum mendapat perhatian serius.
Kontradiksi paling mencolok, menurut WALHI, terlihat dari pernyataan Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisol Nurofiq yang membuka kemungkinan pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah disebut menargetkan penyediaan 6 juta hektare lahan pangan dan 2 juta hektare kebun tebu untuk mendukung program E50.
“Di Antalya, pemerintah bilang tidak akan membuka hutan. Di Jakarta, pemerintah menyiapkan lahan bekas terbakar untuk PSN. Kalau lahan terbakar boleh dialihfungsikan, membakar menjadi cara termurah membuka lahan. Ini bukan solusi iklim, ini insentif bagi pembakar,” kata Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI Nasional, Dana Tarigan.
WALHI menilai narasi bahwa karhutla semata-mata akibat El Niño berisiko menutupi persoalan tanggung jawab korporasi. Sepanjang Agustus hingga Oktober 2026, WALHI mencatat sekitar 74 ribu titik panas dan titik api di 30 provinsi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.576 titik tercatat berada di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). WALHI juga mengaku telah melaporkan 372 perusahaan terkait karhutla.
Selain itu, pemantauan organisasi tersebut menemukan 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang berkaitan dengan proyek karbon selama periode 1 Januari hingga 14 September 2026.
Sorotan juga diarahkan ke proyek-proyek pemerintah di Tanah Papua. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, WALHI mencatat 8.324 titik panas di wilayah tersebut. Sebanyak 2.747 titik di antaranya berada di kawasan PSN, terdiri dari 1.834 titik di area food estate dan 913 titik di kebun tebu atau energy estate.
Khusus di Merauke, WALHI menemukan 674 titik panas pada Januari hingga Agustus 2026 di klaster food estate yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pangan dan Kementerian Pertanian.
“Wamenko Pangan bicara soal memulihkan lahan terbakar, padahal 674 titik panas justru muncul di klaster food estate yang diampu kementeriannya sendiri. Negara tidak bisa menjadi pemadam sekaligus pembakar. Yang harus diperiksa pertama kali justru proyek pemerintah,” ujar Dana.
Kritik WALHI juga menyasar klaim pemerintah mengenai perlindungan kawasan konservasi. Dalam pidatonya, Hashim menyebut pemerintah memperluas kawasan lindung dan taman nasional serta berinvestasi dalam konservasi untuk melindungi orangutan, gajah, dan harimau Sumatra.
Namun, Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menyebut data indikatif WALHI mencatat 13 taman nasional terbakar sepanjang Januari hingga September 2026, dengan total luas sekitar 83.315 hektare.
Taman Nasional Wasur di Merauke tercatat sebagai kawasan dengan kebakaran terluas, mencapai 24.544 hektare. Disusul Taman Nasional Tambora seluas 17.358 hektare, Lorentz 12.545 hektare, dan Tanjung Puting 11.608 hektare.
Kondisi tersebut dinilai mengancam habitat satwa yang justru disebut dalam pidato pemerintah. Taman Nasional Tanjung Puting merupakan habitat orangutan, sedangkan Taman Nasional Way Kambas, yang menjadi rumah bagi gajah dan harimau Sumatra, tercatat terbakar seluas 6.960 hektare.
“Hashim membanggakan orangutan, gajah, dan harimau di Antalya, sementara rumah mereka terbakar di 13 taman nasional. Memperluas taman nasional di atas kertas tidak ada artinya kalau api dibiarkan merambat dari konsesi dan proyek pemerintah ke kawasan konservasi,” kata Uli.
WALHI turut mempertanyakan pembentukan badan nasional pengelola gambut dan mangrove yang disebut Hashim berada langsung di bawah Presiden.
Organisasi tersebut mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 31 Desember 2024, sebelum membentuk badan baru setelah kebakaran besar pada 2026.
Bagi WALHI, pemulihan gambut tidak akan efektif jika tidak menyasar wilayah konsesi. Karena itu, badan baru yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) diminta memiliki kewenangan bekerja di wilayah berizin maupun nonberizin, termasuk mengevaluasi dan merekomendasikan pencabutan izin.
WALHI juga mengkritik penggunaan istilah “pengelolaan” dalam nama badan tersebut. Menurut mereka, mandat pemulihan harus menjadi prioritas agar badan itu tidak justru menjadi instrumen yang melegitimasi pemanfaatan lahan gambut untuk kepentingan usaha.
Tanpa perubahan mendasar, WALHI khawatir badan baru tersebut hanya mengulang persoalan yang sebelumnya terjadi pada BRGM.
Dalam pidatonya, Hashim menyebut lebih dari 25.000 warga telah dilibatkan dalam pencegahan kebakaran. Jumlah petugas penjaga dan pemadam kebakaran hutan juga diklaim meningkat dari 8.000 menjadi 70.000 orang.
Namun, WALHI menilai narasi tersebut belum menyentuh akar persoalan karena tanggung jawab korporasi atas kebakaran di wilayah berizin tidak mendapat penekanan yang memadai.
“Pemerintah menghitung petugas pemadam di podium, tetapi melupakan anak-anak yang menghirup asap dan peladang yang dipenjara. Yang menjaga dihukum, yang membakar justru disiapkan lahannya. Lalu apa gunanya menambah petugas penjaga dan pemadam jika korporasi tetap dibiarkan melakukan pelanggaran bahkan kejahatan?” tutur Uli.
Di sektor kelautan, WALHI juga menyoroti komitmen pemerintah mengenai karbon biru melalui perlindungan mangrove dan lamun serta target perlindungan 30 persen wilayah laut. Organisasi itu menyebut sekitar 750.000 hektare dari total 3,44 juta hektare mangrove Indonesia dilaporkan rusak atau hilang, sementara pemerintah telah menyiapkan pasar karbon biru.
WALHI Tolak Pendanaan Iklim Berbasis Utang dan Perdagangan Karbon
Persoalan lain yang disorot adalah arah pendanaan iklim. WALHI mendukung tuntutan agar negara maju memenuhi target pendanaan iklim baru atau New Collective Quantified Goal (NCQG). Namun, pendanaan tersebut harus dipandang sebagai kewajiban negara maju sebagai penyumbang emisi terbesar, bukan transaksi perdagangan karbon.
WALHI menolak pendekatan yang membuka seluruh jalur pendanaan, termasuk penetapan harga karbon. Menurut organisasi itu, perdagangan karbon berisiko memberikan ruang bagi negara maju dan korporasi pencemar untuk terus menghasilkan emisi dengan membeli kredit karbon, sementara hutan, gambut, dan pesisir Indonesia dijadikan jaminan.
Pendanaan iklim juga diminta berbentuk hibah, bukan utang yang pada akhirnya menambah beban masyarakat.
WALHI mencontohkan penyaluran dana result-based payment (RBP) dari Green Climate Fund (GCF) senilai 103,78 juta dolar AS. Hingga Juli 2026, menurut data yang disampaikan WALHI, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalurkan.
Organisasi itu juga menyoroti aliran dana iklim melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada Medco Group untuk pengembangan kebun energi di atas wilayah adat masyarakat Marind di Merauke.
Menutup pernyataannya, WALHI mendesak pemerintah melakukan pembenahan kebijakan iklim di dalam negeri, bukan sekadar menyampaikan komitmen dalam forum internasional.
Dana Tarigan meminta pemerintah dan para pihak di COP31 menghentikan pendekatan yang menjadikan pasar dan keuntungan sebagai dasar penyusunan rencana aksi iklim.
WALHI mendorong pengesahan RUU Keadilan Iklim dengan substansi yang kuat, RUU Masyarakat Adat, serta Belém Action Mechanism. Mereka juga meminta emisi dari kebakaran hutan dan tanggung jawab korporasi dimasukkan ke dalam laporan FOLU Net Sink dan kerangka akuntabilitas deforestasi 2030.
Selain itu, pendanaan iklim harus disalurkan dalam bentuk hibah yang menjangkau langsung komunitas, sementara komitmen iklim nasional atau NDC perlu dikoreksi melalui peta jalan pengurangan penggunaan batu bara, termasuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive.
Bagi WALHI, ukuran keberhasilan komitmen iklim Indonesia bukan terletak pada banyaknya janji yang disampaikan di panggung internasional, melainkan keberanian pemerintah membenahi kebijakan di dalam negeri, menindak pelanggaran korporasi, dan memastikan hutan serta ruang hidup masyarakat benar-benar terlindungi.
Editor: Rasid Ahmad || Sumber: Siaran Pers Walhi
