Katakata.id – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Riau untuk memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai kritik dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari).
Jikalahari menilai kunjungan Presiden ke Posko Aju Provinsi Riau di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8/2026), belum menyentuh persoalan utama karhutla. Presiden dinilai terlalu cepat menerima laporan bawahannya tanpa melihat langsung kondisi lapangan, khususnya areal konsesi perusahaan yang terbakar.
Koordinator Jikalahari Okto Yugo Setiyo menyebut Presiden semestinya tidak hanya memimpin rapat, tetapi turun langsung memastikan kondisi kebakaran sekaligus mengecek kinerja aparat dan pemerintah daerah dalam menangani krisis asap.
Kritik itu disampaikan menyusul pernyataan Presiden Prabowo dalam rapat yang justru memberikan apresiasi terhadap penanganan karhutla oleh jajaran TNI dan Polri di Riau.
“Saya benar-benar gembira, melihat penanganan saudara-saudara. Saya pikir ini bisa jadi catatan untuk daerah lain,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut.
Presiden bahkan meminta agar kinerja Pangdam dan Kapolda mendapat apresiasi berupa kenaikan jabatan, sembari menekankan penyelesaian sekitar 900 hektare lahan yang terbakar.
Bagi Jikalahari, pernyataan tersebut semestinya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kondisi masyarakat yang sedang berhadapan dengan polusi asap.
“Presiden Prabowo harus berempati kepada rakyatnya atas polusi asap akibat karhutla yang semakin buruk dan sampai pada level sangat tidak sehat. Mestinya mengecek kinerja bawahannya dan tak buru-buru mempercayai laporannya begitu saja. Faktanya seminggu terakhir justru hotspot meningkat,” kata Okto.
Jikalahari menyoroti kualitas udara Riau yang disebut memburuk dalam dua pekan terakhir. Mengacu pada data IQAir yang dikutip Jikalahari, kualitas udara Riau pada 10–24 Agustus 2026 berada pada level tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Pada 24 Agustus, indeks kualitas udara yang mereka rujuk mencapai angka 256 atau kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut, menurut Okto, seharusnya mendorong pemerintah segera mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat.
Ia menilai pemerintah daerah belum memberikan respons memadai untuk melindungi warga dari dampak asap.
“Plt. Gubernur belum melakukan apa-apa untuk menjamin keselamatan korban, padahal warga yang terdampak polusi asap dan menderita ISPA terus bertambah mencapai 376 kasus di Agustus 2026 saja,” ujarnya.
Persoalan kesehatan tersebut dinilai tidak bisa dipisahkan dari tingginya aktivitas kebakaran dan keberadaan hotspot di berbagai wilayah Riau.
Berdasarkan analisis Jikalahari menggunakan citra satelit Suomi NPP–VIIRS periode Januari–Agustus 2026, terdeteksi 4.492 hotspot di Riau. Khusus Agustus, jumlahnya mencapai 1.083 hotspot.
Dari total tersebut, Jikalahari menyebut sekitar 3.330 hotspot atau 74 persen berada di lahan gambut.
Sementara itu, sebanyak 875 hotspot atau sekitar 19,4 persen berada di kawasan konsesi perusahaan. Rinciannya, 214 hotspot berada di konsesi hutan tanaman industri (HTI), sedangkan 661 hotspot berada di perkebunan kelapa sawit.
Data tersebut menjadi dasar Jikalahari untuk kembali mempertanyakan penegakan hukum terhadap korporasi.
“Semestinya Presiden mengunjungi area konsesi korporasi yang terbakar sebagai wujud penindakan tegas pemerintah dan memberi warning bagi semua pemegang izin,” kata Okto.
Jikalahari juga mengklaim menemukan lahan bekas terbakar yang diduga berada di lima konsesi berdasarkan pemantauan lapangan pada 15–24 Agustus 2026.
Kelima perusahaan tersebut adalah PT Arara Abadi, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Blok Mandau, PT Tani Subur Makmur, PT Sari Lembah Subur, dan PT Teguh Karsa Wana Lestari. Total luas lahan yang disebut mencapai sekitar 583 hektare.
Jikalahari meminta temuan tersebut tidak berhenti sebagai data pemantauan lingkungan, tetapi menjadi pintu masuk penyelidikan aparat penegak hukum.
“Presiden harus memimpin langsung penegakan hukum terhadap korporasi yang arealnya terbakar,” tegas Okto.
Jikalahari juga membawa persoalan lama ke momentum kunjungan Presiden. Pada 4 Agustus 2025, organisasi tersebut mengaku telah melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan hidup kepada Polda Riau terkait pencemaran udara dan dugaan terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan akibat karhutla.
Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah perusahaan, yakni PT Arara Abadi Distrik Rohil, PT RAPP Estate Pelalawan, PT Ruas Utama Jaya, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, dan PT Selaras Abadi Utama.
Berdasarkan investigasi Jikalahari, luas areal terbakar di lima perusahaan tersebut mencapai sekitar 179 hektare.
Namun, menurut Jikalahari, hingga kini belum ada satu pun korporasi dalam laporan tersebut yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kondisi inilah yang membuat Jikalahari menilai penanganan karhutla perlu bergeser dari sekadar pemadaman menuju penegakan hukum dan pembenahan tata kelola lingkungan.
Jikalahari juga mengingatkan janji politik Prabowo saat mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam visi, misi, dan program Prabowo-Gibran, disebutkan komitmen untuk mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, serta pembakaran hutan.
Karena itu, kunjungan perdana Prabowo ke Riau dinilai menjadi momentum untuk membuktikan komitmen tersebut.
“Presiden harus menjalankan janjinya menindak tegas pelaku kebakaran hutan dengan memimpin langsung dan tak hanya berhenti pada laporan di atas kertas. Presiden juga harus memastikan keselamatan dan kesehatan warga Riau yang terdampak asap,” ujar Okto.
Jikalahari pun mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, meminta Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri mengevaluasi kinerja Plt Gubernur Riau terkait penanganan dan perlindungan masyarakat yang terdampak asap.
Kedua, meminta Menteri Kehutanan dan Kepala BPN mengevaluasi izin konsesi yang wilayahnya mengalami karhutla, terutama konsesi yang berada di lahan gambut.
Ketiga, meminta Kapolri segera memerintahkan penindakan terhadap korporasi yang wilayah kerjanya mengalami karhutla, baik kasus pada 2026 maupun laporan Jikalahari pada 2025.
Bagi Jikalahari, persoalan karhutla Riau tidak akan selesai hanya dengan pengerahan personel, helikopter, pemadaman, atau rapat koordinasi.
Api mungkin bisa dipadamkan hari ini. Tetapi jika tata kelola lahan tidak dibenahi dan korporasi yang terbukti melanggar tidak disentuh, asap yang sama dikhawatirkan akan kembali menyelimuti Riau tahun depan. Karena itu, Jikalahari menegaskan, yang kini ditunggu masyarakat bukan lagi sekadar laporan tentang penanganan karhutla, melainkan tindakan nyata negara terhadap sumber persoalan dan perlindungan bagi warga yang menjadi korban asap.(Rasid Ahmad)