Oleh : Zainuddin
KataKata.id – Herd imunity, itu yang menjadi tameng ketika kebijakan vaksinasi massal dilakukan oleh pemerintah. ada beberapa tahap dan metode vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah supaya program vaksinasi massal ini berhasil (hingga saat ini). Pertama, melakukan vaksinasi seperti berharap masyarakat menjemput sembako di Kantor Bulog. ini bentuk coba-coba saja dahulu. memang Indonesia sering menggunakan sistem try dan error.
Ternyata, sebagian masyarakat merasa khawatir dengan program vaksinasi tersebut, sehingga banyak yang tidak mau divaksin. ada 2 sebab, yakni transparansi pemerintah terhadap vaksin dan isu negatif yang dibangun oleh sebagian masyarakat yang tahu tentang vaksin di media sosial. memang, pemerintah sudah menangkis isu tersebut dengan slogan dan testimoni Vaksin halal dan aman. namun demikian, sebagian masyarakat juga masih belum percaya.
Kedua, pemerintah melakukan vaksinasi massal dengan sistem “jemput bola”. untuk kasus di Pekanbaru, melakukan sosialisasi dan mendatangi masyarakat tiap kecamatan bahkan kelurahan secara bergiliran dengan menggunakan Fasilitas bus milik pemerintah Pekanbaru. hasilnya kurang maksimal. masih banyak warga yang meragukan vaksin yang datang dari Cina tersebut.
Ketiga, pemerintah bekerja sama dengan berbagai elemen dan lembaga. semacam memberikan otonomi pada elemen atau lembaga tersebut untuk melakukan kegiatan vaksinasi massal kepada masyarakat, tetapi dengan kontrol tenaga kesehatan dan gugus Covid-19. hasilnya sedikit memuaskan karena masyarakat sudah mulai memahami pentingnya vaksin atau ada isu lain yang sedang terbangun.
Keempat, pemerintah menggunakan hak otoritatifnya dengan cara menghentikan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat penerima bantuan sosial dalam berbagai bentuk serta adanya berbagai keperluan masyarakat yang harus menunjukkan sertifikat vaksin. masyarakat mulai terpojok. sehingga animo masyarakat untuk melakukan vaksinasi menjadi sangat tinggi. masyarakat mencari-cari informasi di mana vaksin pertama dan kedua dilaksanakan. pada saat antusiasnya masyarakat untuk mendapatkan vaksin tersebut, di saat itu pulalah negara sedang tidak siap menyediakan vaksin.
Banyak kasus di Pekanbaru terjadi gerombolan massa untuk antrian vaksin, lama antrian menunggu, kehabisan stok vaksin meski sudah hadir dan menunggu, serta kejadian lainnya yang menunjukkan ketidaksiapan pemerintah untuk melayani masyarakatnya.
Terlebih lagi, ada kebijakan kontradiktif dari pemerintah bahwa masyarakat dilarang untuk berkerumun bahkan sekadar duduk berdua di warung kopi saja diusir oleh pemerintah. adanya pengaturan pembatasan jam untuk duduk di warung makan, berjualan hanya boleh dari pagi hingga jam 21.00 WIB, serta masih banyak lagi kebijakan lainnya yang kontradiktif dengan perilaku pemerintah itu sendiri.
Pada saat PPKM level 4 dilakukan, vaksinasi tetap dijalankan tanpa memperhatikan protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan. beranikah aparat keamanan untuk bertindak tegas untuk kasus seperti ini. memenjarakan pemerintah yang melanggar protokol kesehatan saat menjalankan vaksinasi massal? silakan dijawab sendiri.
Apa yang semestinya dilakukan? pemerintah mesti punya tim yang mengkaji untuk diimplementasikannya sebuah kebijakan. mesti sudah diprediksi apa yang akan terjadi sebagai akibat dari kebijakan tersebut. karena setiap kebijakan punya konsekuensi. Pemerintah mesti berpikir Futuristic (memprediksi masa depan) terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan.
Cobalah sediakan terlebih dahulu infrastruktur untuk vaksinasi massal baru kemudian membuat konsekuensi bagi masyarakat yang tidak mau divaksin. sehingga, berbanding lurus antara implementasi kebijakan dengan konsekuensi kebijakan tersebut. kondisi saat ini, masyarakat hanya terhukum dengan kondisi negara yang tidak siap dan selalu memaksakan kehendak di tengah ketidaksiapannya.
Penulis merupakan pemerhati isu-isu kebijakan publik di kota Pekanbaru