Katakata.id – Gelombang keprihatinan publik terhadap maraknya korupsi di tingkat pimpinan Provinsi Riau kembali mencuat setelah Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka. Menyikapi kondisi tersebut, tiga organisasi pemuda dan kebudayaan yakni Independen Demokrasi (IDE), Pemuda Melayu Riau Indonesia (PMRI), dan Rembuk Pemuda Riau menggelar aksi “Mimbar Demokrasi” di area Car Free Day (CFD) Kota Pekanbaru, Ahad (16/11/2025).
Aksi ini menjadi simbol protes terhadap tragedi “Quattrick Korupsi”, di mana empat gubernur Riau secara berturut-turut terjerat kasus korupsi. Para peserta aksi menilai praktik pemerasan, gratifikasi, hingga dugaan “jatah preman” yang melibatkan oknum pejabat semakin merusak sendi-sendi pemerintahan di daerah tersebut.
Korupsi Dinilai Mengakar dan Merampas Hak Publik
Koordinator lapangan, Arif Nanda Kusuma, S.TP, menyampaikan bahwa budaya korupsi di Riau telah tumbuh subur dan menjadi ancaman serius bagi demokrasi daerah.
“Data ICW menyebutkan Riau menjadi daerah terkorup di Indonesia dengan 76 tersangka. Otonomi daerah seharusnya menjadi ruang penerapan demokrasi substansi, bukan ladang rente kekuasaan. Aksi ini adalah bentuk kecaman keras terhadap praktik korupsi apa pun motif dan pelakunya,” tegas Arif.
Sementara itu, Izhaq Ramadhan, S.H, Sekretaris Rembuk Pemuda Riau, menyoroti tingginya angka kemiskinan sebagai bukti kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi kesejahteraan rakyat.
“Kami sebagai pemuda Riau sangat menolak praktik korupsi di tubuh pemerintahan. Ini bukan hanya masalah pejabat, tetapi masalah masa depan rakyat,” ujarnya dalam orasi penuh semangat.
Dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi juga disampaikan M. Aditya Putra, Bendahara Rembuk Pemuda Riau.
“Sudah berkali-kali pemimpin di Riau terjerat korupsi. Saya sangat mendukung KPK untuk memberantas habis tindakan tersebut,” katanya lantang.
Direktur Utama Independensi Demokrasi, Firman Edi, S.E, menambahkan bahwa Riau sebagai daerah kaya sumber daya alam justru harusnya memiliki tata kelola yang lebih bersih.
“Ironis, provinsi yang kaya sumber daya tetapi kepala daerahnya berkali-kali terjaring OTT KPK,” ucapnya.
Tuntutan Aksi Mimbar Demokrasi
Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, para pemuda menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Mendesak KPK mengusut tuntas seluruh jaringan korupsi, tidak hanya berhenti pada kepala daerah.
- Menuntut aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal serta menyita seluruh aset hasil korupsi untuk dikembalikan kepada negara dan masyarakat Riau.
- Mengajak masyarakat sipil, mahasiswa, dan pemuda untuk bersatu melawan budaya korupsi demi memastikan tidak ada lagi pemimpin Riau yang mengkhianati amanah rakyat.
Aksi Mimbar Demokrasi ini menjadi refleksi kekhawatiran generasi muda terhadap masa depan Riau, sekaligus seruan untuk mengakhiri lingkaran korupsi yang telah berulang selama bertahun-tahun.(Rls/RA)