Katakata.id – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah desentralisasi di Indonesia. Di tengah ambisi pemerintah pusat mempercepat pembangunan, muncul kritik bahwa kewenangan dan sumber daya semakin terkonsentrasi di pusat, sementara pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang untuk menentukan kebijakannya sendiri.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi Apkasi Talks yang membahas rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan sorotan pada kecenderungan resentralisasi politik dan masa depan otonomi daerah.
Pegiat demokrasi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai otonomi daerah menghadapi tekanan akibat menguatnya kembali kendali pemerintah pusat. Dalam kondisi tersebut, daerah berisiko hanya menerima dampak dan persoalan yang ditinggalkan kebijakan pembangunan yang dirancang dari pusat.
Kritik ini menyentuh salah satu semangat utama Reformasi 1998 yakni mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat melalui desentralisasi, sekaligus memberi daerah ruang untuk mengelola potensi dan menjawab kebutuhan warganya.
Persoalan resentralisasi bukan semata-mata tentang siapa yang memiliki kewenangan administratif. Lebih jauh, persoalannya menyangkut siapa yang menentukan prioritas pembangunan, mengendalikan sumber daya, dan menanggung konsekuensi kebijakan.
Dalam diskusi tersebut, Titi menyoroti kecenderungan sumber daya ditarik ke pusat, sementara daerah menghadapi dampak atau residu persoalan dari proyek-proyek strategis.
Situasi seperti ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam hubungan pusat dan daerah. Pemerintah pusat memiliki kendali lebih besar atas arah kebijakan, sedangkan pemerintah daerah tetap berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan publik hingga persoalan sosial dan lingkungan.
Jika ruang pengambilan keputusan daerah semakin sempit, pemerintah daerah berisiko kesulitan menyesuaikan kebijakan nasional dengan karakteristik wilayahnya. Padahal, kebutuhan setiap daerah tidak selalu sama dan tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui pendekatan seragam dari pusat.
Tantangannya adalah memastikan bahwa percepatan pembangunan nasional tidak menghilangkan substansi otonomi daerah.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau Cak Ipin, mengangkat persoalan lain yang tidak kalah penting yakni kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, kolaborasi tidak cukup dibangun melalui instruksi dan pembagian tugas. Pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan, termasuk ketika pemerintah pusat merancang program yang nantinya harus dilaksanakan atau berdampak langsung di daerah.
Minimnya ruang deliberasi atau dialog dalam perancangan kebijakan dapat memperlemah hubungan kedua tingkat pemerintahan. Daerah berisiko menjadi pelaksana keputusan yang sudah ditetapkan, bukan mitra yang ikut merumuskan solusi.
Padahal, kepala daerah memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi sosial, kapasitas birokrasi, kebutuhan masyarakat, dan keterbatasan anggaran di wilayah masing-masing.
Pelibatan daerah sejak awal dapat membantu pemerintah pusat menguji kelayakan kebijakan, mengidentifikasi risiko pelaksanaan, dan mencegah munculnya persoalan yang baru diketahui setelah program berjalan.
Dengan demikian, membangun kepercayaan bukan sekadar persoalan komunikasi politik. Hal itu juga berkaitan dengan kualitas kebijakan dan efektivitas pembangunan.
Persoalan otonomi daerah juga berkaitan erat dengan kemampuan fiskal. Dalam diskusi tersebut, Cak Ipin mengkritik cara pandang yang menempatkan kemandirian fiskal seolah-olah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, tanpa memperhitungkan skema pendapatan dan sumber daya yang dikendalikan pemerintah pusat.
Tuntutan agar daerah lebih mandiri perlu dilihat bersama dengan pembagian kewenangan dan sumber pendapatan. Kemampuan setiap daerah untuk membiayai pembangunan berbeda-beda, bergantung pada potensi ekonomi, basis pajak, kebutuhan pelayanan, dan kapasitas pengelolaan keuangan.
Ketika sumber pendapatan tertentu lebih banyak dikelola di tingkat pusat, sementara daerah tetap harus membiayai pelayanan publik dan pembangunan lokal, muncul pertanyaan mengenai keseimbangan antara kewajiban dan sumber daya yang tersedia.
Karena itu, kemandirian fiskal tidak cukup diukur dari kemampuan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah. Evaluasinya juga perlu memperhatikan desain hubungan keuangan pusat-daerah, pembagian hasil penerimaan, serta kecukupan transfer untuk menjalankan urusan pemerintahan.
Tanpa keseimbangan tersebut, tuntutan kemandirian berisiko berubah menjadi beban yang tidak sebanding dengan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah.
Diskusi Apkasi Talks juga menyinggung masa depan pemilihan kepala daerah dan pembahasan regulasi pemilu.
Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada memang dapat dilakukan untuk memperbaiki tata kelola, efisiensi, dan kualitas demokrasi. Namun, pembenahan tersebut perlu mempertimbangkan hak masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri.
Titi dan Cak Ipin menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam setiap perubahan mekanisme pemilihan. Perbaikan sistem tidak seharusnya dilakukan dengan mengabaikan partisipasi masyarakat atau mempersempit hak politik warga.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu juga perlu dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kejelasan aturan serta proses legislasi yang terbuka penting untuk menghindari ketidakpastian dan konflik politik pada masa transisi.
Sebab, demokrasi lokal bukan hanya mekanisme memilih kepala daerah. Pilkada juga merupakan ruang bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin, menentukan arah pembangunan, dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang dijalankan.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk menilai kembali hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Percepatan pembangunan nasional membutuhkan koordinasi yang kuat, tetapi koordinasi tidak harus berarti seluruh keputusan ditarik ke pusat.
Pemerintah pusat tetap memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan nasional dan menjaga pemerataan. Namun, kebijakan tersebut perlu dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas, aspirasi, serta keragaman kebutuhan daerah.
Sebaliknya, pemerintah daerah juga dituntut memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan.
Hubungan pusat-daerah yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kewenangan, pendanaan, tanggung jawab, dan ruang partisipasi. Tanpa itu, desentralisasi berisiko kehilangan makna, sementara pemerintah daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan yang tidak sepenuhnya mereka rumuskan.
Pesan utama diskusi Apkasi Talks tersebut jelas yaitu pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak cukup dibangun melalui keputusan dari pusat. Daerah perlu ditempatkan sebagai mitra dalam merancang kebijakan, bukan sekadar penerima instruksi dan penanggung dampaknya.
Di tengah evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa cepat pembangunan dijalankan, melainkan juga apakah pembangunan itu tetap memberi ruang bagi otonomi daerah dan menjaga kedaulatan masyarakat.
Editor: Rasid Ahmad