Oleh : M Rawa El Amady
KataKata.id – Setiap bulan bahkan hampir setiap hari kita selalu disajikan tayangan kekerasan antar warga, antar pelajar, antar mahasiswa, antar kampung, antar suku, antara aliran agama, antar suku, antara masyarakat dengan aparat, kekerasan geng motor dan lainnya. Peristiwa tersebut hampir merata di seluruh daerah, baik kota dalam hal ini kota Jakarta sekalipun apalagi desa dan pedalaman.
Para pejabat, para pengamat dan para penggiat selalu mengambil kesimpulan cepat yang berfokus pada kasus per kasus yang sedang terjadi. Begitu pun penyelesaiannya cenderung bersifat simbolis hanya melalui proses pertemuan para pemuka masyarakat semata. Padahal konflik di Indonesia tidak bisa diselesaikan secara simbolis dan parsial. Penyelesaian secara simbolis berarti membiarkan bibit konflik makin membesar di kemudian hari. Sedangkan penyelesaian secara parsial, tidak akan pernah menyelesaikan masalah sesungguhnya, bahkan akan dilelahkan dan memunculkan konflik terus menerus di setiap daerah.
Konflik di Indonesia adalah konflik struktural, konflik yang sengaja diproduksi oleh negara untuk kepentingan politik dan kapitalisme. mengapa saya menyatakan bahwa konflik di Indonesia merupakan konflik struktural?
Pertama, sejarah kekuasaan di Indonesia adalah sejarah kekerasan dan kebencian. Sejarah pergantian rezim di era kerajaan di Indonesia selalu ditandai dengan peperangan dan penindasan terhadap raja-raja yang kalah. ditemukan di semua kerajaan di Indonesia yang tumbuh dan berganti ke kerajaan baru karena perebutan kekuasaan.
Kedua, Sejarah kebencian ini disambut pula oleh penjajah Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. semua penjajah tersebut menanamkan memori penindasan, kebencian dan kecurigaan. Belanda menggagas politik pecah belah, Inggris yang melakukan kekejaman pada sejarah pembangunan jalan, jepang dikenal dengan kebengisannya.
Ketiga, pada awal kemerdekaan masyarakat dikenalkan pula oleh kekerasan yang dibangun dengan dasar ideologi, Islam, Nasionalis, dan Komunis. pada tubuh islam sendiri terjadi pula perbedaan mencolok antara muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan garis keras yang berkeinginan mendirikan negara islam, antar ideologi tersebut selalu berhadapan, kemudian di dalam Islam pula antara aliran tersebut juga berhadapan. semua ini menjadi sumber utama dari konflik di Indonesia hingga sekarang.
Keempat, konflik antara militer pusat dan militer daerah, pada awal kemerdekaan panglima-panglima daerah merupakan panglima yang terpisah dengan panglima di pusat. Panglima daerah ini memegang kekuasaan penting terhadap sumber daya ekonomi di daerah. Puncak konflik itu munculnya pemberontakan daerah seperti PRRI, Permesta dan lain-lain. perebutan antara militer pusat dan daerah ini mempertajam memori kecurigaan, kekerasan dan penindasan karena makin kaburnya batas antara saudara, musuh dan teman.
Perang antara militer pusat dan daerah ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap penurunan kepercayaan sesama bangsa, sesama daerah dan sesama suku. dan tentu meningkatkan kebencian antara etnis karena pada waktu itu panglima yang dipakai untuk menumpas pemberontakan berasal dari etnis yang berbeda.
Selain itu, militer pusat melakukan militerisasi organisasi masyarakat dalam rangka perebutan kekuasaan politik dari rezim sipil Soekarno. kita mengenal Pemuda Pancasila yang didirikan oleh A H Nasution, yang hampir mirip militer, begitu FKPPI, kemudian organisasi karya, di pemerintahan kita mengenal Satpol PP yang berfungsi seperti polisi. selain itu juga didirikan sel-sel organisasi sipil yang dibentuk oleh tentara dan mendapat dukungan sepenuhnya dari tentara.
Kelima, berkuasanya rezim militer Soeharto. Soeharto melalui rezim militernya memperdalam memori kebencian sesama bangsa melalui konflik ideologi. memberi kesempatan untuk terjadinya pembunuhan massal kepada ideologi berbeda. Soeharto mempertajam konflik tersebut melalui perusakan sistem sosial di seluruh Indonesia dengan penggantian model pemerintah terkecil yang berbasis adat menjadi seragam menjadi desa.
Tujuannya tidak lain adalah menciptakan ketakutan massal dan eksploitasi sumber daya ekonomi masyarakat, termasuk tanah adat, dan sumber ekonomi lainnya. diciptakan tokoh baru yang merupakan perpanjangan tangan rezim yang bisa memperuncing perselisihan antara masyarakat dengan tokoh adat di tingkat desa tersebut Kemudian, dilanjutkan dengan kebijakan investasi yang memberi ruang yang sangat besar kepada pengusaha untuk dengan mudah dan sewenang-wenang mengambil hak atas tanah dari rakyat.
konsekuensi dari fakta sejarah di atas makin mengkristalnya memori penindasan, kekerasan, kebencian dan kecurigaan pada pihak lain. Kuatnya memori ini menimbulkan satu sikap “kita” dan “kamu”, sikap ini selalu melihat selain dirinya dan kelompok adalah orang lain yang bisa saja merupakan sumber ancaman. Pilihan berfikirnya hanya dua, pada “kita” maka yang dilakukan harus waspada dan solidaritas. Sedangkan pada “kamu” yang harus dilakukan curigai, ancaman dan harus diwaspadai.
Oleh karena itu, hubungan sosial yang tercipta di masyarakat Indonesia tidak akan pernah menyatu dengan kelompok, etnik, agama yang berbeda. tetap berinteraksi pada level publik saja, lalu menganggap “kamu” bukan bagian dari dirinya dan bangsanya.
Nah, maka penyelesaian konflik di Indonesia tidak akan tuntas jika diselesaikan satu persatu dari kasus yang muncul. konflik di Indonesia harus diselesaikan melalui kebijakan besar dan menyeluruh.
Penulis merupakan pemerhati isu – isu konflik sosial dan politik Indonesia