Katakata.id – Kualitas demokrasi Indonesia kembali menjadi sorotan. Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Saiful Mujani, menyimpulkan bahwa kondisi demokrasi nasional mengalami kemunduran, terutama dalam satu tahun terakhir pemerintahan Prabowo Subianto.
Kesimpulan itu disampaikan Saiful dalam program “Bedah Politik” di kanal YouTube SMRC TV bertajuk “Di Bawah Prabowo, Demokrasi Semakin Buruk” yang tayang pada 9 April 2026.
Menurut Saiful, penilaian tersebut merujuk pada laporan terbaru Varieties of Democracy (V-Dem) tahun 2026 yang mengukur kondisi demokrasi Indonesia sepanjang 2025. Dalam laporan itu, skor demokrasi Indonesia berada di angka 0,30 dalam skala 0 hingga 1—menurun dari 0,33 pada tahun sebelumnya.
“Selisih 0,03 dalam satu tahun itu signifikan dalam pengukuran ini,” ujar Saiful.
Ia menjelaskan, tren penurunan kualitas demokrasi sebenarnya sudah berlangsung sejak era pemerintahan Joko Widodo, terutama pada periode kedua. Namun, menurutnya, penurunan tersebut semakin tajam di awal masa pemerintahan Prabowo.
Sebagai perbandingan, Saiful menyebut skor tertinggi demokrasi Indonesia sejak reformasi terjadi pada 2008, yakni 0,55, saat dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sekarang ini kondisinya lebih buruk dibanding masa Jokowi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saiful mengungkapkan bahwa berdasarkan klasifikasi V-Dem, Indonesia kini masuk dalam kategori electoral autocracy atau otokrasi elektoral. Artinya, pemilu tetap dilaksanakan, namun kualitasnya dinilai tidak sepenuhnya demokratis.
Dalam mengukur demokrasi, V-Dem menggunakan berbagai indikator, mulai dari kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, kualitas pemilu, kesetaraan di hadapan hukum, hingga independensi penegak hukum dan efektivitas kontrol lembaga legislatif terhadap eksekutif.
Saiful menyoroti salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi demokrasi, yakni melemahnya mekanisme checks and balances. Hal ini terjadi karena minimnya kekuatan oposisi di parlemen.
“Hampir semua partai politik berada di dalam pemerintahan. Kalau semua bergabung, siapa yang mengontrol pemerintah?” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan oposisi yang kuat merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Tanpa kontrol yang memadai, kekuasaan eksekutif berpotensi berjalan tanpa pengawasan yang efektif.
Pernyataan ini kembali memantik diskusi publik tentang arah demokrasi Indonesia ke depan, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.(RSD)
Video utuh presentasi Prof. Saiful bisa disimak disini