Katakata.id – Ambisi pemerintah membangun 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Mulai dari akses lokasi yang sulit, ketidakpastian lahan, perizinan bangunan, hingga kendaraan operasional yang menumpuk akibat koperasi belum beroperasi maksimal.
Temuan tersebut diungkap Ombudsman Republik Indonesia setelah melakukan pengawasan terhadap 14 gerai KDKMP di enam daerah. Ombudsman mengingatkan, program strategis nasional ini jangan sampai terjebak dalam perlombaan mengejar target pembangunan fisik, sementara kesiapan operasional, kepastian hukum, dan manfaatnya bagi masyarakat justru terabaikan.
Anggota Ombudsman RI, Associate Professor Dr. Radian Syam, SH., MH., mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan program KDKMP berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, transparan, akuntabel, serta bebas dari maladministrasi.
“Kami ingin program yang menjadi program prioritas pemerintah ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Radian dikutip dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Pengawasan tersebut dilakukan melalui mekanisme Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019.
Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap 14 gerai koperasi yang tersebar di Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Demak, dan Jakarta Selatan.
Hasilnya, ditemukan sejumlah persoalan mendasar. Di Kota Batam, terdapat koperasi yang sulit diakses. Di Kabupaten Mamuju, lokasi lahan koperasi berbatasan langsung dengan kawasan rawa. Sementara di Kabupaten Purworejo ditemukan persoalan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Adapun di Kota Tual, kepastian lokasi lahan koperasi desa masih menjadi persoalan. Persoalan tersebut bukan sekadar urusan administratif. Kepastian lahan dan kelayakan bangunan menentukan apakah fasilitas koperasi dapat digunakan secara legal, aman, dan berkelanjutan.
Ombudsman juga mengingatkan agar lokasi pembangunan memperhatikan ketentuan tata ruang, termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta kawasan sempadan sungai.
Berdasarkan hasil klarifikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dokumen penggunaan lahan yang dijadikan lokasi pembangunan gerai diperoleh melalui kesepakatan dengan pengurus maupun masyarakat desa. Namun, Ombudsman meminta agar dokumen kesepakatan tersebut dibuka kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui dasar penentuan lokasi dan tidak muncul anggapan bahwa pembangunan dilakukan secara sepihak.
“Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui bahwa itu sudah menjadi kesepakatan desa. Ini kemudian dianggap sebagai keputusan sepihak yang dibuat PT Agrinas maupun Kementerian Koperasi,” kata Radian.
Selain temuan lapangan, Ombudsman mencatat delapan laporan masyarakat terkait pelaksanaan KDKMP. Laporan tersebut berasal dari sejumlah daerah, antara lain Pati, Lamongan, Kampar, Tasikmalaya, Pohuwato Timur, Polewali Mandar, Nusa Tenggara Timur, serta laporan di tingkat nasional.
Dari delapan laporan tersebut, enam telah ditutup karena persoalannya sudah diselesaikan, telah dilakukan tindakan korektif, tidak memenuhi persyaratan, atau tidak ditemukan dugaan maladministrasi. Sementara dua laporan lainnya masih dalam tahap pemeriksaan.
Ombudsman juga menerima tiga konsultasi masyarakat terkait penunjukan koperasi desa serta proses seleksi calon Project Management Officer (PMO) KDKMP. Persoalan sumber daya manusia turut menjadi perhatian. Sejumlah manajer koperasi dilaporkan mengundurkan diri, diduga karena penempatan lokasi kerja yang jauh dari tempat tinggal dan keluarga.
Menanggapi hal tersebut, PT Agrinas menyampaikan adanya mekanisme relokasi dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal manajer. Ombudsman menilai mekanisme tersebut merupakan langkah korektif yang positif. Namun, penataan sumber daya manusia harus segera diselesaikan agar tidak menghambat operasional koperasi.
Ribuan Kendaraan Menumpuk, Koperasi Belum Maksimal Beroperasi
Sorotan lain datang dari menumpuknya ribuan kendaraan operasional KDKMP di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Ombudsman mengingatkan agar kendaraan-kendaraan tersebut tidak dibiarkan terbengkalai. Penumpukan itu diduga berkaitan dengan belum maksimalnya operasional koperasi di sejumlah daerah.
“Kami mendorong jangan sampai hal ini ditelantarkan karena nanti juga dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru,” tegas Radian.
Menurutnya, pengadaan sarana dan prasarana harus berjalan seiring dengan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, lokasi, serta sistem pengelolaan koperasi. Sebab, keberadaan gedung dan kendaraan operasional tidak otomatis menjamin koperasi dapat menjalankan fungsi ekonominya. Tanpa kesiapan pengelolaan, aset yang telah disediakan justru berisiko menjadi beban dan tidak produktif.
Ombudsman Soroti 10 Indikator Pengawasan
Dalam pengawasan terhadap KDKMP, Ombudsman menetapkan 10 indikator yang menjadi perhatian, baik terhadap Kementerian Koperasi maupun PT Agrinas. Indikator tersebut meliputi model bisnis, modul pembentukan koperasi, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia, manajemen digital, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, mekanisme serah terima gerai, kesesuaian lokasi pembangunan, serta perizinan dan kelayakan bangunan.
Terhadap Kementerian Koperasi, pengawasan difokuskan pada pelaksanaan mandat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, mulai dari penyusunan model bisnis, pembentukan koperasi, inventarisasi, pendampingan SDM, digitalisasi, sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi.
Sementara terhadap PT Agrinas, Ombudsman menyoroti kepastian status lokasi pembangunan gerai, termasuk aspek clean and clear, serta pemenuhan prosedur administrasi dalam pembangunan fisik.
Kepastian mekanisme serah terima gerai juga dinilai penting, termasuk penentuan pihak yang bertanggung jawab terhadap biaya listrik dan air. Perizinan serta kelayakan bangunan harus dipastikan agar fasilitas yang dibangun tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ombudsman menegaskan pengawasan tidak berhenti pada penyampaian temuan kepada publik. Lembaga tersebut menjadwalkan penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas pada pekan berikutnya.
Laporan itu akan memuat hasil pemeriksaan, saran, pendapat, serta tindakan korektif yang perlu segera dilaksanakan kedua lembaga.
Radian mengatakan, sejauh ini Ombudsman belum menemukan persoalan koordinasi antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas. Pembagian kewenangan kedua lembaga tersebut telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.
Meski demikian, kejelasan pembagian kewenangan tidak boleh membuat pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan menjadi longgar. Ombudsman menilai target pembentukan 80.000 KDKMP hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak terlibat, termasuk masyarakat setempat.
“Kalau masyarakat setempat tidak dilibatkan, target 80.000 itu tidak bisa tercapai,” ujarnya.
Ombudsman juga mengajak masyarakat yang mengalami kendala dalam pelaksanaan program KDKMP untuk terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara. Jika tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman RI melalui kantor pusat maupun perwakilan di daerah.
“Kami tidak ingin program prioritas ini kemudian berhenti, terbengkalai, dan tidak mencapai targetnya. Karena itu, pengawasan akan terus kami lakukan,” tegas Radian.
Pada akhirnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak cukup diukur dari jumlah gedung yang berdiri, kendaraan yang dibagikan, atau target pembentukan yang tercapai. Ukuran sesungguhnya adalah apakah koperasi benar-benar beroperasi, dikelola secara profesional, memiliki kepastian hukum, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jangan sampai ambisi membangun 80.000 koperasi justru meninggalkan puluhan ribu bangunan dan aset yang tidak produktif. Program yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat harus benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar sukses dalam angka pembangunan.(Rasid Ahmad)
