Katakata.id – Praktik menyontek, plagiarisme, kebohongan, hingga pelanggaran disiplin masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia. Temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, persoalan integritas tidak hanya muncul di kalangan peserta didik, tetapi juga tercermin dalam perilaku tenaga pendidik, pimpinan satuan pendidikan, dan lingkungan keluarga.
Dalam temuan tersebut, sebanyak 27,78 persen peserta didik secara nasional mengaku melakukan kecurangan saat ujian atau menyontek. Bahkan, 16,93 persen menyatakan lebih memilih menyontek daripada belajar.
Tekanan lingkungan turut menjadi persoalan. Sebanyak 18,30 persen peserta didik mengaku tidak berani menolak ajakan menyontek, sedangkan 48,39 persen mengaku ikut menyontek karena melihat orang lain melakukannya. Praktik plagiarisme dalam berbagai bentuk juga ditemukan pada 39,68 persen peserta didik.
Angka-angka ini menunjukkan tantangan dalam membangun budaya kejujuran di lingkungan pendidikan. Ketika peserta didik mengikuti kecurangan yang dilakukan orang lain, persoalannya bukan lagi sebatas keputusan individual, melainkan juga menyangkut pengaruh lingkungan dan bagaimana pelanggaran ditanggapi.
Persoalan integritas juga terlihat dalam perilaku sehari-hari. SPI Pendidikan 2026 mencatat 71,54 persen peserta didik mengaku berbohong karena takut dimarahi orang tua atau wali. Sebanyak 57,46 persen mengaku pernah berbohong untuk menyembunyikan kesalahan.
Selain itu, 12,73 persen mengaku pernah menyalahkan teman untuk menghindari hukuman. Sebanyak 14,04 persen tidak berani melaporkan teman yang berperilaku buruk, sementara 10,94 persen tidak berani mengakui kesalahan sendiri.
Di bidang pembelajaran, 80,71 persen peserta didik mengalami kesulitan mengatur waktu belajar. Sebanyak 68,53 persen mengaku pernah terlalu asyik bermain hingga melupakan kegiatan belajar. Ada pula 7,38 persen yang mengaku tidak berkontribusi dalam tugas kelompok dan 6,48 persen yang menyatakan tidak mengerjakan tugas yang dianggap sulit.
Masalah kedisiplinan juga menonjol. Sebanyak 77,57 persen peserta didik dilaporkan melanggar tata tertib satuan pendidikan. Sementara itu, 67,28 persen pernah terlambat mengumpulkan tugas dan 44,59 persen mengaku pernah datang terlambat.
Temuan KPK tidak hanya menyoroti perilaku peserta didik. Pada aspek kedisiplinan tenaga pendidik, responden di 76,85 persen satuan pendidikan melaporkan adanya guru atau dosen yang terlambat masuk kelas tanpa alasan jelas.
Responden di 43,62 persen satuan pendidikan juga melaporkan kejadian guru atau dosen tidak hadir mengajar. Sementara itu, responden di 32,21 persen satuan pendidikan menyebut adanya tenaga pendidik yang meninggalkan kelas sebelum kegiatan pembelajaran berakhir.
Persoalan integritas juga muncul dalam aktivitas akademik perguruan tinggi. Responden di 55,36 persen satuan pendidikan jenjang perguruan tinggi melaporkan adanya tenaga pendidik yang terindikasi melakukan kecurangan berupa pencantuman nama dalam penelitian tanpa memberikan kontribusi.
Temuan ini perlu dibaca secara cermat. Angka 55,36 persen merujuk pada satuan pendidikan yang respondennya melaporkan adanya indikasi tersebut, bukan berarti 55,36 persen seluruh dosen di Indonesia terbukti melakukan kecurangan.
Meski demikian, laporan itu menegaskan pentingnya pengawasan, transparansi, serta penegakan standar etika akademik. Praktik pencantuman nama tanpa kontribusi, apabila terbukti, dapat merusak kredibilitas penelitian dan kepercayaan terhadap perguruan tinggi.
SPI Pendidikan 2026 juga mengungkap indikasi pembiaran terhadap pelanggaran. Responden di 24,22 persen satuan pendidikan melaporkan adanya tenaga pendidik yang membiarkan peserta didik melakukan pelanggaran, seperti menyontek atau berbohong.
Pada aspek keteladanan, responden di 76,96 persen satuan pendidikan melaporkan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Sementara itu, responden di 57,18 persen satuan pendidikan melaporkan adanya pimpinan yang tidak memberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik dan saran.
Sebanyak 27,63 persen satuan pendidikan melaporkan adanya tenaga pendidik yang pernah mencontohkan perilaku buruk di hadapan peserta didik, seperti membuang sampah sembarangan, menyerobot antrean, atau berbohong. Selain itu, 21,31 persen satuan pendidikan melaporkan adanya tenaga pendidik yang berbicara atau berperilaku kasar kepada peserta didik.
Temuan tersebut menyoroti tantangan dalam menyelaraskan nilai yang diajarkan dengan perilaku yang dicontohkan. Pendidikan karakter akan sulit membentuk kebiasaan apabila pesan tentang kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab tidak tercermin dalam keseharian orang dewasa di lingkungan pendidikan.
Lingkungan keluarga juga menjadi perhatian dalam survei tersebut. Responden dari 84,26 persen satuan pendidikan melaporkan adanya orang tua atau wali yang mengalami kesulitan memantau perilaku anak. Responden di 84,63 persen satuan pendidikan melaporkan belum adanya pembiasaan untuk saling mengingatkan agar tidak berbuat curang.
Selain itu, 69,13 persen satuan pendidikan melaporkan adanya orang tua atau wali yang rela melakukan apa pun untuk menyelesaikan masalah anak. Responden di 67,82 persen satuan pendidikan melaporkan belum adanya aturan yang melarang pemberian hadiah.
Responden di 50,61 persen satuan pendidikan juga melaporkan adanya orang tua atau wali yang memaklumi perbuatan tidak baik anak. Sementara itu, 33,15 persen satuan pendidikan melaporkan adanya orang tua atau wali yang tidak mengingatkan anak tentang pentingnya berperilaku baik di mana pun.
Adapun 9,32 persen satuan pendidikan melaporkan adanya orang tua atau wali yang belum menjadi teladan dalam perilaku jujur.
Angka-angka tersebut menggambarkan laporan responden mengenai kondisi yang ditemukan di lingkungan satuan pendidikan. Angka itu tidak dapat langsung diartikan sebagai persentase seluruh orang tua di Indonesia yang melakukan perilaku tersebut.
Rangkaian temuan SPI Pendidikan 2026 menjadi pengingat bahwa integritas tidak cukup diajarkan melalui slogan atau kegiatan seremonial. Nilai kejujuran harus terlihat ketika peserta didik menghadapi ujian, guru menjalankan tanggung jawab, pimpinan menerima kritik, dan orang tua menyikapi kesalahan anak.
Penguatan integritas membutuhkan aturan yang konsisten, saluran pengaduan yang aman, penanganan pelanggaran yang adil, serta keteladanan dari seluruh pihak. Sekolah dan perguruan tinggi juga perlu memastikan bahwa pelanggaran tidak dibiarkan menjadi kebiasaan.
Survei ini tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh penyebab perilaku yang ditemukan. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab membangun integritas tidak dapat dibebankan kepada peserta didik semata.
Ketika kecurangan ditiru, pelanggaran dibiarkan, dan keteladanan dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pembelajaran, melainkan juga kepercayaan terhadap dunia pendidikan.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: KPK
