Katakata.id – Desakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Solar kembali mengemuka di Riau. Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) bersama Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau dan Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama solar.
Ketua GMKR, Edy Afrizal Natar Nasution, menilai persoalan distribusi solar bersubsidi seharusnya dapat ditangani di tingkat daerah apabila aspirasi dan hasil pembahasan bersama lembaga terkait ditindaklanjuti secara serius.
Ia mengatakan, pihaknya sebelumnya telah menggelar rapat dengan DPRD Provinsi Riau untuk membahas persoalan tersebut. Namun, karena menilai upaya itu belum membuahkan hasil yang diharapkan, GMKR bersama organisasi masyarakat lainnya kembali mendorong pembentukan satgas.
“Persoalan ini sebenarnya tidak perlu sampai ke pusat kalau di daerah mau memperhatikan apa yang sudah dilakukan. Kita sudah rapat dengan DPRD, dan hasil rapat itu sebenarnya sudah kita sampaikan. Tetapi karena itu tidak berjalan, saya harus mengambil langkah,” kata Edy Natar.
Menurut Edy, persoalan utama yang mereka soroti bukan semata-mata kelangkaan BBM, melainkan dugaan praktik mafia yang memanfaatkan perbedaan harga antara solar bersubsidi jenis Biosolar dan BBM nonsubsidi, seperti Pertamina Dex dan Dexlite.
“Jadi persoalannya bukan kelangkaan ketersediaan. Kita sepakat semua, tidak ada kelangkaan ketersediaan, tetapi yang ada adalah mafia BBM yang akhirnya menyebabkan orang melakukan kecurangan karena adanya disparitas harga antara BBM Biosolar dengan Pertamina Dex maupun Dexlite,” ujarnya.
Edy mengungkapkan, pihaknya menduga terdapat oknum yang bermain dalam penyaluran BBM di lapangan. Karena itu, ia berharap satgas yang diusulkan nantinya tidak hanya dibentuk secara administratif, tetapi memiliki kewenangan, koordinasi, dan mekanisme kerja yang jelas untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan.
Ia juga menyebut pihaknya telah menemukan sejumlah lokasi yang dianggap perlu mendapat perhatian. Salah satunya di wilayah Tenayan, Pekanbaru, yang menurut Edy pernah menjadi lokasi penggerebekan setelah muncul keraguan dan laporan dari masyarakat.
“Temuannya titiknya banyak sekali. Ada beberapa titik yang tidak perlulah saya sampaikan. Tetapi ketika ada masyarakat yang meragukan, kemudian kita lakukan penggerebekan, faktanya memang terjadi. Itulah yang kemarin kita lihat di daerah Tenayan,” ungkapnya.
Mantan Gubernur Riau itu menegaskan bahwa tuduhan yang disampaikan pihaknya didasarkan pada data dan temuan yang mereka klaim telah diperoleh.
“Saya kira enggak masalah, itu tidak ada fitnah di sini. Semua berdasarkan data yang autentik,” tegas Edy.
Meski demikian, dugaan praktik mafia BBM tersebut tetap perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang agar setiap kesimpulan didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dukungan terhadap pembentukan satgas juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan Riau, Achmad. Ia mendorong pembentukan Satgas Terpadu untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar sesuai kuota dan tepat sasaran.
Menurut Achmad, pengawasan distribusi solar bersubsidi membutuhkan keterlibatan lintas instansi. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memperjelas pembagian tugas, memperkuat pengawasan, serta memastikan penyaluran BBM sesuai ketentuan.
“Tim khusus ini dirancang untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tidak melenceng dari kuota dan tepat sasaran,” tegas Achmad.
Ia mengatakan, pendataan unsur-unsur yang akan dilibatkan menjadi langkah awal yang perlu segera dilakukan. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk merumuskan struktur organisasi, tugas, serta mekanisme kerja satgas.
“Pendataan unsur yang akan dilibatkan sangat diperlukan hari ini, agar kita bisa merumuskan struktur, tugas, serta mekanisme kerja Satgas. Tujuannya satu, memastikan BBM bersubsidi ini disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan,” kata Achmad.
Desakan pembentukan Satgas Mafia Solar ini menempatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi sebagai persoalan yang perlu ditangani secara terkoordinasi. Selain memastikan solar tersedia bagi masyarakat yang berhak, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kuota dan menindak dugaan penyimpangan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan usulan pembentukan satgas ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Kejelasan kewenangan, keterlibatan instansi terkait, transparansi pengawasan, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat akan menentukan efektivitas upaya tersebut.
Dengan demikian, pembentukan satgas diharapkan tidak berhenti sebagai tuntutan politik dan administratif, tetapi menjadi instrumen pengawasan yang terukur, akuntabel, serta mampu memastikan BBM bersubsidi diterima oleh pihak yang berhak.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: Mediacenterriau, Cakaplah