Katakata.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melontarkan sejumlah kritik dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. YLBHI menilai kecenderungan otoritarianisme menguat, peran militer semakin meluas ke ranah sipil, sementara ruang partisipasi publik dan kebebasan berekspresi menghadapi tekanan.
Dalam evaluasi yang dirilis di Jakarta, dikutip Selasa (20/10/2026), YLBHI menyoroti arah kebijakan pemerintah di bidang keamanan, program sosial, penegakan hukum, agraria, lingkungan hidup, dan penanganan konflik di Papua.
Menurut lembaga bantuan hukum tersebut, berbagai persoalan itu menunjukkan pentingnya mengukur pembangunan bukan hanya dari program pemerintah, tetapi juga dari perlindungan hak warga negara dan keterbukaan pengambilan keputusan.
Di sektor keamanan, YLBHI mencatat pembentukan 12 Kodam baru dan 192 Batalion Teritorial Pembangunan (BTP), serta keterlibatan TNI dalam sejumlah program sipil. YLBHI juga mencatat 58 kasus kekerasan dan intimidasi yang melibatkan TNI selama Oktober 2025 hingga September 2026.
Evaluasi tersebut turut mengkritik pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). YLBHI mengutip data yang menyebut lebih dari 50.000 orang menjadi korban keracunan makanan hingga September 2026. Sementara itu, pelaksanaan KDMP dinilai berisiko mengurangi kewenangan desa, termasuk terkait penggunaan Dana Desa.
Pada aspek kebebasan sipil, YLBHI bersama Koalisi Pencari Fakta mencatat hampir 7.000 orang ditahan setelah demonstrasi pada Agustus–September 2025. Lembaga ini juga menyoroti konflik agraria di sejumlah wilayah, termasuk Merauke, Rempang, dan Wawonii, serta kondisi kemanusiaan di Papua yang menurut catatannya menyebabkan 124.931 orang mengungsi hingga Agustus 2026.
Berdasarkan temuan tersebut, YLBHI mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan yang dinilai mempersempit ruang sipil, menghentikan perluasan peran militer di ranah sipil, memperbaiki pelaksanaan program sosial, serta memperkuat perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.
YLBHI juga meminta reformasi kepolisian, jaminan independensi peradilan, dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan, menurut perspektif YLBHI, perlu dilihat pula dari sejauh mana negara menjamin hak, keselamatan, dan partisipasi masyarakat.
Editor: Rasid Ahmad