Katakata.id – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka diwarnai bencana ekologis dan tekanan biaya hidup yang kian berat. Banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta cuaca ekstrem bukan hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga menggerus pendapatan dan daya beli masyarakat.
Pesan keras itu disuarakan Greenpeace Indonesia melalui aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Sejumlah aktivis membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang, menyoroti dampak krisis iklim sekaligus mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melindungi kehidupan rakyat.
Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, menghadap ke arah Istana Merdeka. Spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”, menghadap ke selatan Bundaran HI.
Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Greenpeace mendesak pemerintah agar tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat ketika bencana ekologis dan kenaikan biaya hidup datang bersamaan.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan krisis iklim semakin memperburuk kondisi kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis mengancam kesehatan, mengganggu aktivitas ekonomi, menekan pendapatan, hingga mendorong kenaikan harga pangan.
“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” kata Jeanny saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2026).
Menurut dia, kabut asap berkepanjangan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga terganggunya aktivitas ekonomi sehari-hari. Di tengah situasi tersebut, warga juga harus menghadapi kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja.
Tekanan yang dirasakan masyarakat itu tergambar dalam riset terbaru Greenpeace Indonesia bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.
Riset tersebut mengkaji dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Hasilnya, 41 persen responden merasakan dampak paling kuat pada pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39 persen merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya menghadapi persoalan terkait akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan ini memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan lagi semata-mata persoalan lingkungan. Dampaknya telah merembet ke ruang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat yakni kemampuan membeli makanan, mempertahankan penghasilan, membayar ongkos transportasi, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Nelayan serta pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, menjadi kelompok yang rentan terdampak karena penghasilan mereka sangat bergantung pada kondisi lingkungan, cuaca, dan aktivitas ekonomi harian.
Ketika cuaca ekstrem membatasi aktivitas kerja atau bencana mengganggu rantai pasok pangan, masyarakat bukan hanya kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan. Mereka juga berhadapan dengan kenaikan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, turut mempertanyakan klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada semester pertama 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026.
Menurut Atha, angka pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama kondisi nyata masyarakat, terutama ketika banyak rumah tangga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?” ujarnya.
Atha menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup dijadikan tolok ukur keberhasilan apabila manfaatnya tidak dirasakan secara merata, sementara masyarakat harus menanggung dampak eksploitasi lingkungan dan krisis iklim.
“Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang, apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” katanya.
Riset Greenpeace juga memperlihatkan bagaimana rumah tangga berusaha bertahan di tengah tekanan biaya hidup.
Sebanyak 57,34 persen responden mengurangi konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan. Sementara itu, 38,78 persen memilih menanam kebutuhan pokok di rumah, dengan penghematan sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Untuk menambah penghasilan, 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru, yang menghasilkan tambahan pemasukan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan. Adapun 17,73 persen mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, dengan nilai hasil sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Upaya tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat mencari jalan keluar di tengah tekanan. Namun, pada saat yang sama, angka-angka itu juga menggambarkan besarnya beban adaptasi yang harus ditanggung rumah tangga.
Warga mesti mengencangkan ikat pinggang, mencari pekerjaan tambahan, bahkan memproduksi pangan sendiri untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali. Padahal, krisis iklim dan penanganan bencana membutuhkan kebijakan publik yang mampu melindungi kelompok paling rentan.
Greenpeace juga menyoroti prioritas anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana. Organisasi lingkungan tersebut menilai kebijakan anggaran perlu dievaluasi agar tidak menambah tekanan terhadap masyarakat di tengah bencana dan kenaikan biaya hidup.
Jeanny menegaskan, hasil riset Besok Harga Naik! semestinya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak kepada masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” ujarnya.
Ia kemudian melontarkan pertanyaan yang menjadi inti aksi Greenpeace di Bundaran HI “Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” (Rasid Ahmad)