Katakata.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nusron memastikan Kementerian ATR/BPN akan mengikuti dan membantu proses penegakan hukum tersebut. Ia berharap perkara yang sedang diproses KPK menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan pelayanan di internal kementerian.
“Pertama kami menghormati apa yang diproses oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini,” kata Nusron dalam keterangannya setelah menunaikan salat Jumat di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR/BPN,” lanjutnya.
Nusron mengatakan proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada KPK sebagai aparat penegak hukum.
Di sisi lain, ia meminta seluruh jajaran ATR/BPN tetap solid dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa.
“Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai aparat penegak hukum,” ujar Nusron.
Ia menegaskan, pelayanan pertanahan tidak boleh berhenti akibat proses hukum yang sedang berlangsung. Sejumlah komitmen pelayanan, termasuk peralihan hak dan pengukuran tanah, dipastikan tetap berjalan.
“InsyaAllah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan,” katanya.
Nusron menyebut pelayanan peralihan hak yang ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari tetap dilaksanakan. Demikian pula dengan layanan pengukuran tanah yang telah dijadwalkan.
“Peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Sebelum ini kita sudah komit untuk itu, untuk dilakukan beberapa inovasi dan perubahan-perubahan,” tuturnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron di tengah proses hukum KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.
Ia menekankan bahwa proses penegakan hukum dan perbaikan pelayanan harus berjalan beriringan. Kasus yang sedang ditangani KPK diharapkan tidak mengganggu pelayanan publik, tetapi justru menjadi pemicu pembenahan internal agar layanan pertanahan semakin cepat, transparan, dan akuntabel.(Rasid Ahmad)
