Katakata.id – Demokrasi Indonesia dinilai tengah menghadapi persoalan mendasar. Di balik rutinitas pemilihan umum lima tahunan, sistem politik dianggap semakin kehilangan substansi karena kekuasaan dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elite.
Pandangan tersebut disampaikan jurnalis sekaligus pembuat film Dandhy Laksono dalam perbincangan bersama Ryza Fardiansyah yang membahas kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.
Menurut Dandhy, demokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural, seperti sekadar menyelenggarakan pemilu. Yang jauh lebih penting adalah memastikan sistem tersebut mampu menghadirkan keadilan, akuntabilitas, serta ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan.
Ia menilai, ketika fungsi-fungsi tersebut melemah, demokrasi berpotensi berubah menjadi sistem yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Salah satu persoalan yang disorotnya adalah hubungan erat antara kekuasaan politik dan penguasaan sumber daya alam. Dandhy mencontohkan daerah-daerah kaya tambang seperti Papua dan Maluku Utara yang, menurutnya, masih menghadapi tingkat kemiskinan relatif tinggi meski menyimpan kekayaan alam bernilai besar.
Dalam pandangannya, persoalan itu bukan terletak pada minimnya sumber daya, melainkan pada struktur kepemilikan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat lokal.
Ia juga mengkritik praktik politik yang dinilainya semakin menjadi pintu masuk bagi dominasi ekonomi. Kedekatan dengan pusat kekuasaan, menurutnya, sering kali lebih menentukan dibanding kemampuan menciptakan inovasi atau meningkatkan produktivitas.
Akibatnya, ekonomi nasional dinilai menjadi kurang kompetitif karena terlalu bergantung pada akses terhadap kebijakan.
Selain menyoroti struktur ekonomi, Dandhy mempertanyakan efektivitas sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko tidak menyelesaikan persoalan mendasar apabila tidak dibarengi pembenahan sektor hulu, seperti peningkatan kesejahteraan petani, kualitas produksi pangan, hingga tata niaga yang lebih adil.
Ia juga menilai kesiapan birokrasi dalam menjalankan berbagai program strategis nasional masih menjadi tantangan. Dalam pandangannya, besarnya anggaran tidak selalu sejalan dengan dampak nyata apabila perencanaan dan pelaksanaan kebijakan belum matang.
Dandhy turut menyoroti melemahnya fungsi partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menilai banyak partai tidak lagi menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun mencari perlindungan ketika menghadapi ketidakadilan.
Sebaliknya, partai dinilai lebih sering berfungsi sebagai kendaraan politik yang berorientasi pada perebutan kekuasaan dan transaksi elektoral.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat mekanisme kontrol terhadap pemerintah semakin lemah. Padahal, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan kekuasaan atau *check and balance* agar setiap kebijakan dapat diawasi secara efektif.
Ia menegaskan bahwa kritik seharusnya dipandang sebagai bagian penting dari demokrasi, bukan sebagai ancaman terhadap pemerintah.
Dalam diskusi tersebut, Dandhy juga menawarkan sejumlah gagasan untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Ia menilai reformasi sistem kepartaian menjadi kebutuhan mendesak agar biaya politik tidak terlalu mahal dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu. Menurutnya, sistem yang lebih terbuka akan memberi kesempatan lebih besar bagi lahirnya representasi politik yang benar-benar berasal dari masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun mekanisme *check and balance* yang kuat agar tidak terjadi dominasi satu kelompok politik. Dalam pandangannya, setiap lembaga harus memiliki penyeimbang sehingga praktik kartel politik dapat diminimalkan.
Dandhy juga menyoroti pentingnya memperkuat kekuatan ekstra-parlementer melalui masyarakat sipil (*civil society*) dan pers yang independen. Ia meyakini warga negara yang kritis, sadar hak dan kewajibannya sebagai pembayar pajak, memiliki peran penting dalam memberikan sanksi politik kepada partai maupun politisi yang dianggap menyimpang dari kepentingan publik.
Baginya, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang benar-benar berada di bawah kontrol warga negara. Partai politik, menurutnya, harus kembali menjalankan fungsi sebagai tempat masyarakat mengadu, memperjuangkan kepentingan publik, dan hadir sepanjang waktu, bukan hanya ketika musim pemilu tiba.
Di akhir diskusi, Dandhy menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak diukur dari seberapa sering pemilu diselenggarakan, melainkan dari seberapa besar kekuasaan dapat diawasi, dikoreksi, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: Podcast Cerita Masyarakat (CEMAS)
Catatan: Artikel ini merupakan rangkuman pandangan dan opini yang disampaikan Dandhy Laksono dalam diskusi bersama Ryza Fardiansyah. Seluruh pernyataan yang dimuat merupakan pendapat narasumber dan tidak serta-merta merepresentasikan fakta yang telah diverifikasi secara independen.