Katakata.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau terus memperkuat konsolidasi demokrasi dengan berbagai elemen politik menjelang pelaksanaan pemilu mendatang. Salah satunya melalui pertemuan dan dialog bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Riau yang berlangsung di Kantor DPW PAN Riau, Jumat (19/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi strategis untuk mempererat sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik, sekaligus membahas berbagai upaya peningkatan kualitas pengawasan pemilu yang lebih transparan, partisipatif, dan berintegritas.
Rombongan Bawaslu Riau dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal, didampingi Anggota Bawaslu Riau Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Indra Khalid Nasution, serta jajaran tim Bawaslu. Kehadiran mereka disambut Ketua DPW PAN Riau, Sahidin, bersama Sekretaris DPW PAN Riau Dodi Irawan dan jajaran pengurus partai.
Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, Bawaslu Riau menegaskan pentingnya peran partai politik sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan menciptakan pemilu yang jujur, adil, serta dipercaya masyarakat.
Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, mengatakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu sebelumnya tidak bisa dilakukan hanya oleh penyelenggara, melainkan membutuhkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik sebagai peserta pemilu.
“Terhadap pelaksanaan Pemilu sebelumnya, tentu kami membutuhkan masukan, catatan, dan evaluasi dari partai politik. Apa yang sudah berjalan baik perlu dipertahankan, sementara berbagai kekurangan menjadi bahan perbaikan bersama untuk pemilu yang lebih baik ke depan,” ujar Alnofrizal dikutip dari keterangan tertulis.
Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen terlibat aktif dalam proses pengawasan dan penguatan sistem demokrasi.
Karena itu, Bawaslu terus mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh partai politik.
“Kami berharap partai politik dapat ikut menggerakkan pengawasan partisipatif. Dengan komunikasi yang baik, berbagai potensi persoalan dapat dicegah sejak dini,” tambahnya.
Ketua DPW PAN Riau, Sahidin, menyambut baik langkah Bawaslu yang membuka ruang dialog dan evaluasi bersama partai politik.
Menurutnya, komunikasi yang intensif antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.
“Ini rumah PAN, pintu kami terbuka untuk semua. Kami menyambut baik kehadiran Bawaslu Riau dan berharap komunikasi seperti ini terus terjalin,” kata Sahidin.
Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Riau, Dodi Irawan, menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemilu, khususnya terkait akses informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh peserta pemilu.
Ia berharap sistem informasi dan penghitungan yang digunakan dalam proses pengawasan dapat memberikan kepastian serta meningkatkan kepercayaan seluruh peserta pemilu.
“Kami berharap ada sistem informasi dan penghitungan yang valid serta dapat diakses secara terbuka, sehingga partai politik memperoleh informasi yang jelas dan dapat memahami setiap proses pengawasan maupun tahapan pemilu,” ujarnya.
Dodi menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan terhadap hasil pemilu.
“Transparansi pengawasan sangat penting untuk menjaga kepercayaan kami dan membuat kami yakin terhadap seluruh proses serta hasil pemilu,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Riau, Indra Khalid Nasution, menjelaskan bahwa sistem penghitungan yang dimiliki Bawaslu merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal yang digunakan untuk memantau proses pemilu di setiap tingkatan.
Menurutnya, Bawaslu terus melakukan evaluasi agar seluruh peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang setara dan akses informasi yang sesuai dengan ketentuan.
“Penghitungan versi Bawaslu pada dasarnya merupakan bagian dari kebutuhan pengawasan internal. Namun, pelaksanaannya terus dievaluasi agar seluruh peserta pemilu mendapatkan akses informasi yang sama sesuai aturan,” jelas Indra.
Ia juga menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki program penyediaan informasi yang substansinya serupa dengan formulir hasil penghitungan suara (C1), sebagai bagian dari upaya keterbukaan informasi kepada publik.
“Informasi yang kami sajikan substansinya sama dengan yang ada pada formulir C1, namun perlu dipahami bahwa itu bukan hasil resmi penetapan pemilu. Fungsinya untuk mendukung transparansi dan proses pengawasan,” terangnya.
Di penghujung pertemuan, Sahidin kembali menekankan bahwa komunikasi merupakan elemen utama dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Politik dibangun dengan komunikasi. Komunikasi dengan masyarakat, dengan KPU, dan dengan Bawaslu sangat penting. Jika informasi pengawasan dapat dibagikan sesuai aturan, maka kepercayaan publik akan semakin kuat karena transparansi dapat mengurangi prasangka,” tutupnya.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan plakat dari Bawaslu Riau kepada DPW PAN Riau, yang dilanjutkan dengan pemberian koleksi buku dari PAN kepada Bawaslu Riau sebagai simbol penguatan hubungan kelembagaan dan komitmen bersama dalam menjaga kualitas demokrasi di Provinsi Riau.
Editor: Rasid Ahmad