Katakata.id – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pentingnya menempatkan konstitusi dan institusi negara di atas kepentingan pribadi pemimpin. Presiden, menurutnya, bukan sekadar individu yang memegang kekuasaan, melainkan bagian dari sistem ketatanegaraan yang harus bekerja berdasarkan aturan.
“Presiden itu lembaga, bukan orang,” menjadi pesan utama SBY dalam perbincangannya bersama Gita Wirjawan dikutip dari Endgame Podcast with Gita Wirjawan, Jumat (23/10/2026).
Prinsip ini menegaskan bahwa kuatnya pemerintahan tidak semestinya bergantung pada figur, tetapi pada sistem yang kokoh dan mampu menjaga keberlangsungan negara.
Berbekal pengalaman memimpin Indonesia melewati krisis keuangan global 2008–2009, SBY menyoroti pentingnya antisipasi, koordinasi, dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Saat krisis melanda, pemimpin harus mampu mengarahkan seluruh perangkat pemerintahan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Ia juga menggarisbawahi lima ancaman yang dapat menggoyahkan suatu peradaban, merujuk pemikiran Ray Dalio yakni utang, konflik eksternal, konflik internal, bencana alam, dan disrupsi teknologi. Ketahanan negara, karena itu, tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari stabilitas politik dan keadilan sosial.
Di sisi lain, kepastian hukum menjadi prasyarat penting bagi investasi dan kepercayaan masyarakat. Pemerintahan juga perlu membuka ruang komunikasi agar kritik dan aspirasi publik sampai kepada pemimpin tanpa terhalang birokrasi atau kepentingan orang-orang di sekitarnya.
Tantangan tersebut semakin kompleks di era post-truth dan kecerdasan buatan (AI). Pemanfaatan teknologi perlu disertai kesiapan sumber daya manusia dan regulasi yang memadai agar membawa manfaat, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Pesan SBY bermuara pada satu hal yakni kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi, hukum harus memberikan kepastian, dan institusi negara harus tetap kuat siapa pun pemimpinnya. Sebab, fondasi negara yang sehat bukanlah dominasi seorang figur, melainkan sistem yang bekerja untuk kepentingan rakyat.
Editor: Rasid Ahmad