Katakata.id – Indonesia mulai memangkas ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari sejak Sabtu (24/10/2026). Langkah ini dilakukan untuk mengalihkan pasokan bagi kebutuhan energi dalam negeri, terutama pembangkit listrik, di tengah menguatnya dorongan pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan nasional.
Kebijakan tersebut berlangsung di tengah ketegangan hubungan Indonesia dan sejumlah negara tetangga akibat kabut asap lintas batas dari kebakaran hutan dan lahan. Namun, pemerintah belum secara resmi menyatakan bahwa pengurangan ekspor gas ini merupakan tindakan balasan atas persoalan kabut asap.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengatakan pengurangan pasokan dilakukan melalui dua wilayah utama. Sebanyak 15 juta kaki kubik standar per hari dipangkas dari Natuna, sedangkan 16 juta kaki kubik standar per hari berasal dari Sumatera.
“Mulai besok (Sabtu 24/10), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko di Jakarta, Jumat (23/10) malam.
Gas dari Natuna dialihkan untuk mendukung kebutuhan listrik PT PLN Batam melalui jaringan pipa WNTS–Pulau Pemping–Batam. Sementara itu, pasokan dari Sumatera dialihkan melalui pipa Transportasi Gas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatera.
SKK Migas menyatakan pengalihan pasokan tersebut bertujuan menjaga keandalan pasokan gas domestik bagi pembangkit listrik. Pemerintah juga merujuk pada ketentuan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
Respons Singapura terhadap keputusan Indonesia relatif tenang. Otoritas Pasar Energi Singapura atau Energy Market Authority (EMA) menyatakan pengurangan pasokan tersebut hanya berdampak kecil terhadap total kebutuhan gas harian negara itu.
Mengutip laporan Channel NewsAsia (CNA), EMA menyebut pengurangan pasokan setara dengan 17 BBTUD selama 18 hari, atau kurang dari 2 persen dari kebutuhan gas harian Singapura yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD.
“Ini kurang dari 2 persen dari total kebutuhan gas harian kami yang melampaui 1.000 BBTUD,” kata juru bicara EMA.
EMA mengatakan Singapura telah memiliki rencana antisipasi untuk menghadapi gangguan pasokan. Importir dapat menempuh langkah sesuai ketentuan kontrak masing-masing, sedangkan Singapore GasCo siap meningkatkan impor gas alam cair atau *liquefied natural gas* (LNG).
Perusahaan pembangkit listrik di Singapura juga diwajibkan memiliki cadangan bahan bakar yang memadai, termasuk solar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan listrik ketika terjadi gangguan pengiriman gas.
Meski demikian, pengurangan pasokan bukan berarti tidak menimbulkan dampak sama sekali. Importir Gas Supply mengakui pengiriman kepada sejumlah pelanggannya terdampak oleh pengurangan sementara pasokan dari pemasok hulu di Indonesia.
Sekitar 95 persen kebutuhan listrik Singapura selama ini dipenuhi dari gas alam. Pasokannya berasal dari jaringan pipa Indonesia dan Malaysia, serta LNG yang didatangkan dari pasar internasional.
Pemangkasan ekspor gas tersebut menyusul pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang membuka kemungkinan mengevaluasi kontrak ekspor energi ke negara tetangga.
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Bahlil menegaskan pemerintah harus mengutamakan kebutuhan energi nasional, termasuk untuk mendukung pengembangan industri hilir petrokimia yang membutuhkan gas sebagai bahan baku.
“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga, karena kan harus survival, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri,” kata Bahlil.
Pernyataan itu menunjukkan arah kebijakan pemerintah untuk meninjau kembali alokasi gas yang selama ini diekspor, terutama ketika kebutuhan domestik dan agenda hilirisasi membutuhkan pasokan tambahan.
Namun, kebijakan tersebut juga membawa tantangan. Pengalihan gas harus diikuti perencanaan pasokan yang jelas agar kebutuhan pembangkit listrik dan industri dalam negeri benar-benar terpenuhi. Pada saat bersamaan, pemerintah perlu memperhitungkan kontrak yang telah berjalan dan dampaknya terhadap kepercayaan investor.
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal, mengingatkan pemerintah agar kebijakan prioritas domestik tetap memperhatikan kepastian hukum dan kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC).
“Kalau bagiannya si KKKS dipaksa untuk menjual ke dalam negeri, sedangkan mereka sudah ada kontrak dan lain sebagainya, itu enggak bisa seenak-enaknya seperti itu,” ujar Moshe.
Menurut kalangan industri, perubahan alokasi penjualan gas harus mempertimbangkan ketentuan kontrak, biaya produksi, dan harga keekonomian. Jika kontraktor menghadapi kerugian akibat perubahan kebijakan tanpa penyelesaian yang jelas, investasi maupun keberlanjutan produksi dapat terpengaruh.
Peringatan tersebut menjadi penting karena peningkatan pasokan domestik tidak hanya bergantung pada keputusan memangkas ekspor. Indonesia juga membutuhkan investasi untuk mempertahankan produksi lapangan migas yang ada, mengembangkan cadangan baru, dan membangun infrastruktur distribusi.
Di sisi lain, ketahanan energi merupakan kepentingan strategis yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah perlu memastikan sumber daya gas bumi memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional, tanpa mengesampingkan kepastian kontrak dan kelayakan investasi.
Pemangkasan ekspor gas ke Singapura pada akhirnya menjadi ujian bagi kebijakan energi Indonesia. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari berkurangnya gas yang dikirim ke luar negeri, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjamin pasokan domestik, memperkuat industri nasional, dan menjaga kepercayaan terhadap iklim investasi migas.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: ANTARA, Channel NewsAsia (CNA), dan The Jakarta Post.
