Katakata.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas praktik korupsi di daerah. Kali ini, operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang menyeret sejumlah pejabat pemerintah daerah dan pihak swasta.
Dalam operasi senyap yang digelar pada Senin (8/6/2026), KPK mengamankan 10 orang, termasuk Bupati Muara Enim, Edison. Penangkapan tersebut menjadi perhatian publik karena melibatkan kepala daerah yang masih aktif menjabat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa operasi dilakukan secara tertutup di wilayah Sumatera Selatan dan Jakarta sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan yang telah berlangsung sebelumnya.
“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan,” ujar Budi saat dimintai konfirmasi, Senin (8/6/2026).
Dari total pihak yang diamankan, lima orang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satunya adalah Bupati Muara Enim, Edison. Sementara lima orang lainnya merupakan pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik antirasuah.
Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci identitas seluruh pihak yang diamankan maupun perkara yang menjadi dasar pelaksanaan OTT tersebut. Seluruh pihak yang terjaring saat ini masih berstatus sebagai terperiksa.
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan setelah pemeriksaan awal.
Penangkapan ini kembali menambah daftar kepala daerah yang harus berhadapan dengan KPK. Publik kini menunggu pengumuman resmi lembaga antirasuah terkait konstruksi perkara, barang bukti yang diamankan, serta dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi operasi tersebut.
OTT di Muara Enim juga menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah terus menjadi perhatian serius KPK. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan akan menjadi sasaran penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Kini, sorotan tertuju ke Gedung Merah Putih KPK. Dalam hitungan jam ke depan, masyarakat akan mengetahui lebih jauh perkara yang menyeret Bupati Muara Enim dan sejumlah pihak lainnya dalam operasi yang mengguncang Sumatera Selatan tersebut.(Rasid Ahmad)
