Katakata.id — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran sektor energi menjadi ajang evaluasi sekaligus apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dalam forum tersebut, anggota Komisi XII dari Fraksi Golkar, Yulisman, menyampaikan pujian atas stabilitas harga dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai berhasil menjaga harga BBM tetap stabil tanpa terjadi kelangkaan secara nasional.
“Kita perlu memberikan apresiasi. Harga BBM tidak naik dan tidak terjadi kelangkaan. Ini langkah luar biasa,” ujar Yulisman dalam RDP bersama Dirjen Migas, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, serta Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Rabu (8/4/2026).
Ia menilai, dalam waktu kurang dari dua tahun, tema ketahanan energi yang digaungkan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. Meski demikian, Yulisman menekankan pentingnya memperkuat pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai langkah jangka panjang.
“Semangat mencari energi baru dan terbarukan harus terus didorong karena itu sebuah keniscayaan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung potensi peningkatan produksi minyak dalam negeri (lifting) yang diharapkan terus meningkat melalui temuan-temuan baru di sektor hulu migas. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas dan seluruh pelaku industri energi.
Namun demikian, Yulisman mengingatkan masih adanya persoalan di daerah, khususnya terkait distribusi BBM bersubsidi seperti Biosolar yang kerap mengalami kelangkaan, termasuk di daerah pemilihannya di Riau.
Ia mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BPH Migas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna mencegah penyalahgunaan distribusi BBM.
“Kita tidak ingin di masa sulit ini ada pihak yang mengambil keuntungan dan justru merusak citra pemerintah,” tegasnya.
Politisi Golkar itu juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas PT Pertamina Patra Niaga dalam menindak SPBU yang melakukan pelanggaran.
“Kalau ada SPBU nakal yang menyalahgunakan distribusi BBM, cabut saja izinnya. Tidak perlu diberi toleransi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Yulisman mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam pengawasan agar upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan energi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.(RSD)