Katakata.id – Perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan sekadar penyegaran pemerintahan. Di balik pergantian sejumlah pejabat, terdapat dinamika konsolidasi kekuasaan dan penataan ulang pengaruh politik di lingkaran pemerintahan.
Akademikus dan pengamat politik Indonesia, Pangi Syarwi Chaniago, membaca langkah tersebut sebagai bagian dari strategi “menggergaji”, yakni memangkas pengaruh kekuatan politik lama secara perlahan tanpa harus terlibat dalam konfrontasi terbuka.
Pangi menilai Prabowo telah memberikan waktu dan ruang bagi berbagai figur untuk menunjukkan sikap serta arah politiknya. Namun, ruang tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi presiden untuk mengamati siapa yang benar-benar mendukung agenda pemerintah dan siapa yang berpotensi membangun kekuatan politik tersendiri.
“Presiden sekarang mestinya menggergaji saja. Menggergaji angin, maksudnya jangan berikan ruang kesempatan sisa kekuasaan lama untuk melakukan konsolidasi politik, untuk membangun kekuatan baru,” kata Pangi dalam diskusi yang terekam dalam video tersebut dikutip, Selasa (13/10/2026).
Menurut dia, strategi ini tidak harus dilakukan melalui pemecatan atau pertarungan politik secara terbuka. Pengaruh seseorang dapat dikurangi dengan membatasi akses terhadap jabatan strategis dan pusat pengambilan keputusan.
Pangi menilai dinamika politik belakangan menunjukkan adanya ketidaknyamanan dalam hubungan antara Prabowo dan kelompok yang diasosiasikan dengan kekuasaan sebelumnya.
Ia menyoroti riuhnya perdebatan di media sosial, pernyataan sejumlah tokoh, serta pergantian pejabat yang dinilai dapat dibaca sebagai bagian dari perubahan konfigurasi kekuasaan.
Menurut Pangi, Prabowo tidak harus berhadapan langsung dengan Joko Widodo untuk memastikan konsolidasi pemerintahannya berjalan. Strategi yang lebih halus justru dapat ditempuh dengan menata ulang posisi orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan.
“Orang-orang yang pelan-pelan dibuang itu bukan digergaji saja sebenarnya, ditempatkan pada posisi yang tidak punya kewenangan besar sekali. Hanya dewan penasihat,” ujar Pangi.
Ia menilai penempatan figur pada jabatan yang tidak memiliki kewenangan eksekutif besar dapat menjadi cara untuk mengakomodasi kepentingan politik sekaligus membatasi pengaruhnya dalam pengambilan keputusan.
Namun, penempatan seseorang dalam jabatan penasihat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa figur tersebut sengaja disingkirkan. Penilaian mengenai perubahan pengaruh politik tetap membutuhkan bukti mengenai kewenangan, akses, dan peran aktual masing-masing pejabat.
Dalam analisis Pangi, Prabowo memahami bahwa pertarungan politik tidak selalu harus berlangsung secara frontal. Menghadapi tokoh berpengaruh secara terbuka justru dapat memperbesar konflik dan membuka ruang konsolidasi bagi pihak yang menjadi sasaran.
Karena itu, menurut Pangi, Prabowo cenderung memilih pendekatan bertahap yakni mengamati, menata posisi, kemudian memperkuat orang-orang yang dinilai sejalan dengan arah pemerintahannya.
“Prabowo juga ngerti cara Jokowi bertarung selama ini pakai tangan orang,” kata Pangi.
Pangi kemudian menggambarkan bahwa Prabowo juga dapat menggunakan orang-orang kepercayaannya untuk menjalankan agenda politik tanpa harus terlibat dalam pertarungan langsung dengan Jokowi.
Pembacaan ini menempatkan pergantian pejabat bukan semata-mata sebagai urusan evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai bagian dari perebutan pengaruh di dalam pemerintahan. Meski demikian, dugaan mengenai motif politik di balik setiap pergantian jabatan tetap perlu dibedakan dari alasan resmi yang disampaikan pemerintah.
Editor: Rasid Ahmad
Diolah dari Youtube @Bambang_Widjojanto