Katakata.id – Diusianya yang menginjak 25 tahun, Ombudsman Republik Indonesia menegaskan transformasi pengawasan pelayanan publik dari sekadar penyelesaian pengaduan individual menuju pengawasan yang berdampak sistemik. Sepanjang tahun 2025, Ombudsman RI menerima 23.596 laporan masyarakat dan berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat sebesar Rp130,26 miliar.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyampaikan capaian tersebut menjadi refleksi penting dalam Laporan Tahunan (Laptah) 2025 yang mengusung tema “25 Tahun Ombudsman RI Mengawasi Pelayanan Publik: Dari Penyelesaian Pengaduan ke Pengawasan Berdampak.”
“Selama seperempat abad, Ombudsman RI berkembang dari lembaga yang berfokus pada penyelesaian pengaduan individual menjadi pengawas yang mendorong perubahan sistemik. Pengawasan berdampak berarti setiap rekomendasi dan hasil pengawasan harus mampu memperbaiki kebijakan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kepercayaan publik kepada negara,” ujar Najih dalam sambutannya pada Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI di Jakarta Selatan mengutip siaran pers Ombudsman, Jumat (20/2/2026).
Sepanjang 2025, Ombudsman RI menerima 23.596 laporan masyarakat yang terdiri atas 1.756 Respons Cepat Ombudsman (RCO), 148 Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), 9.365 laporan masyarakat reguler, 9.607 konsultasi, serta 2.720 tembusan. Dari keseluruhan laporan tersebut, Ombudsman berhasil menyelesaikan 8.970 laporan, meliputi 1.674 RCO, 145 IAPS, dan 7.151 laporan reguler. Sementara konsultasi dan tembusan telah diselesaikan pada tahap penerimaan.
Selain itu, pada sektor ekonomi, potensi kerugian masyarakat yang berhasil diselamatkan sepanjang 2025 mencapai Rp130,26 miliar. Jika diakumulasikan selama periode kepemimpinan 2021–2025, total penyelamatan potensi kerugian masyarakat mencapai Rp1,603 triliun.
Adapun instansi yang paling banyak dilaporkan pada 2025 adalah pemerintahan daerah (4.766 laporan), instansi pemerintah/kementerian (1.235 laporan), Badan Pertanahan Nasional (965 laporan), lembaga pendidikan negeri (878 laporan), serta BUMN/BUMD (765 laporan). Sementara substansi laporan terbanyak berada pada bidang agraria/pertanahan (1.495 laporan), kepegawaian (1.452 laporan), hak sipil dan politik (717 laporan), kepolisian (713 laporan), serta perhubungan dan infrastruktur (622 laporan).
Untuk dugaan maladministrasi terbanyak, Ombudsman mencatat tidak memberikan pelayanan (40,68%), penundaan berlarut (21,25%), penyimpangan prosedur (18,79%), kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum (8,75%), dan tindakan tidak patut (4,29%).
Tahun 2025 juga menjadi tonggak penting dalam transformasi penilaian kepatuhan. Ombudsman tidak lagi hanya menilai kelengkapan 14 komponen standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tetapi bertransformasi menjadi Opini Ombudsman RI yang menilai potensi dan praktik maladministrasi dalam pelayanan publik.
“Transformasi ini menegaskan bahwa Ombudsman bukan sekadar memastikan layanan sesuai prosedur, tetapi memastikan layanan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Najih.
Sejumlah pelapor menyatakan kehadiran Ombudsman RI telah membantu menyelesaikan maladministrasi pada berbagai substansi pelayanan publik, seperti pengurusan sertifikasi tanah, penerimaan murid baru, pelayanan jaminan sosial, pengurusan keimigrasian, hingga perizinan usaha.
Kolaborasi juga terjalin di tingkat internasional bersama International Ombudsman Institute (IOI), Asian Ombudsman Association (AOA), Organization of Islamic Cooperation Ombudsman Association (OICOA), serta Southeast Asian Ombudsman Forum (SEAOF).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas tersusunnya Laporan Tahunan 2025 Ombudsman RI.
Menurutnya, laporan tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan potret kemajuan pengawasan pelayanan publik selama 25 tahun perjalanan Ombudsman RI sebagai institusi yang semakin relevan dalam memastikan negara hadir secara adil, profesional, dan responsif bagi seluruh masyarakat.
Editor: Rasid Ahmad