Katakata.id – Anggota DPR RI Firman Soebagyo melontarkan peringatan keras kepada pemerintah terkait sejumlah kebijakan yang dinilainya berpotensi menghambat pertumbuhan sektor swasta. Menurutnya, apabila ruang gerak dunia usaha terus tertekan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah hanya akan menjadi angan-angan.
Firman menegaskan bahwa sektor swasta selama ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Selain menjadi penggerak investasi, sektor ini juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta menyumbang penerimaan negara melalui pajak.
“Swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak. Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,” ujar Firman dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengejar target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, kemampuan fiskal negara memiliki keterbatasan yang cukup besar.
Ia menjelaskan, sebagian besar APBN saat ini telah terserap untuk berbagai kebutuhan strategis seperti sektor pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, hingga pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah semakin sempit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.
“Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh,” katanya.
Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mencontohkan negara-negara maju yang berhasil membangun ekonomi kuat bukan semata-mata karena besarnya anggaran negara, tetapi karena mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
Menurutnya, peran pemerintah seharusnya lebih diarahkan sebagai fasilitator yang menciptakan kepastian dan kenyamanan berusaha, bukan justru menjadi pihak yang berpotensi menghambat pertumbuhan dunia usaha.
“Negara maju tidak dibangun dengan mengandalkan APBN semata, tapi dengan ekosistem swasta yang sehat. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing,” tegasnya.
Firman juga menyoroti kondisi dunia usaha yang saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga meningkatnya tekanan biaya operasional. Ia menilai pelaku usaha lebih membutuhkan kepastian hukum, penyederhanaan perizinan, dan insentif yang jelas agar dapat terus berkembang.
Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi berbagai kebijakan yang dianggap kontraproduktif terhadap investasi dan aktivitas ekonomi nasional.
“Kalau swasta tumbuh, pajak naik, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, dan APBN pun ikut sehat. Inilah sinergi yang harus dibangun,” ujarnya.
Sebagai contoh nyata, Firman menyinggung maraknya penutupan sejumlah gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di berbagai daerah. Fenomena tersebut, menurutnya, tidak boleh dipandang sebagai persoalan bisnis semata, melainkan sinyal yang perlu dicermati oleh pemerintah.
Ia menekankan bahwa keberadaan ritel modern memiliki efek berganda terhadap perekonomian. Selain menyerap ribuan tenaga kerja, sektor ini juga menjadi mitra bagi banyak pelaku UMKM dan usaha menengah yang memasok berbagai kebutuhan barang dagangan.
“Kalau usaha-usaha besar maupun menengah mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada pekerja, UMKM pemasok, hingga perputaran ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Firman kembali mengingatkan bahwa agenda besar pemerintah seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen dan hilirisasi industri nasional membutuhkan dukungan kuat dari sektor swasta. Tanpa keberpihakan yang nyata terhadap dunia usaha, target-target tersebut akan sulit direalisasikan.
“Tanpa keberpihakan nyata pada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan hilirisasi industri akan sulit tercapai,” pungkasnya.(dpr.go.id)