Katakata.id – Apa yang tersembunyi di balik pagar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (23/9/2026).
Tim Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang tampak seperti rumah klaster atau homestay di area sekitar lapas. Di dalamnya terdapat fasilitas yang jauh berbeda dari gambaran hunian warga binaan pada umumnya, mulai dari sofa, televisi, kulkas, meja makan hingga fasilitas rumah tangga lainnya.
Yang membuat temuan tersebut semakin serius, Ombudsman menyatakan salah seorang penghuni yang ditemui mengaku sebagai warga binaan Lapas Kelas IIA Cibinong. Penghuni tersebut juga mengaku membayar untuk menempati fasilitas tersebut, meski Ombudsman belum memperoleh informasi mengenai besaran pembayaran maupun pihak yang menerima uang.
Temuan itu muncul setelah tim Ombudsman sempat mengalami penolakan ketika hendak melakukan pemeriksaan ke area blok sel.
Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan mengatakan tim datang dengan membawa surat tugas untuk menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik. Namun, akses menuju area tertentu sempat dihalangi petugas.
“Karena ditolak masuk ke dalam, tim kami justru menemukan sejumlah temuan lain yang berada di luar blok sel Lapas,” kata Syafrida dikutip dari siaran persnya, Kamis (24/9/2026).
Menurut Syafrida, temuan tersebut mencakup keberadaan bangunan yang diduga dihuni warga binaan serta sejumlah persoalan kerentanan keamanan di kawasan Lapas Cibinong.
Dalam penyisiran, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan atau kamar di area terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.
Sejumlah ruangan memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, meja makan, dan perlengkapan rumah tangga. Ombudsman juga menemukan fasilitas kebugaran serta pembangunan simulator golf yang sedang berlangsung.
Ombudsman menyebut fasilitas tersebut menyerupai hunian rumah tinggal atau apartemen mini.
Tim juga menemukan kendaraan yang disebut sebagai kendaraan mewah terparkir di kawasan tersebut. Selain itu, Ombudsman melaporkan adanya temuan botol minuman beralkohol di area sekitar fasilitas tersebut.
Bagi Ombudsman, persoalannya bukan semata-mata soal kemewahan fasilitas. Keberadaan hunian tersebut menjadi pertanyaan serius ketika terdapat indikasi bahwa sebagian penghuninya merupakan warga binaan.
Terlebih, salah seorang penghuni yang ditemui Ombudsman disebut mengaku sebagai WBP dan mengatakan dirinya membayar untuk menempati fasilitas tersebut. Namun, proses penggalian informasi terhenti setelah petugas lapas datang dan menghalangi komunikasi lebih lanjut.
Temuan Ombudsman juga menyentuh aspek keamanan. Di belakang deretan bangunan tersebut ditemukan akses keluar yang disebut tidak terkunci dan terhubung dengan area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kerentanan keamanan karena terdapat jalur yang memungkinkan akses keluar dari kawasan tersebut.
Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin mengatakan tim kembali mengalami penghalangan saat melakukan pemeriksaan. Dalam proses tersebut terjadi aksi saling dorong dan salah seorang anggota tim Ombudsman dilaporkan mengalami kaki terjepit.
Namun, situasi tersebut tidak menghentikan tim untuk melanjutkan pemeriksaan. “Semakin dihalangi semakin kami bertanya ada apa sebenarnya,” ujar Fikri.
Menurut Fikri, setelah berhasil memasuki kawasan tersebut, tim menemukan lebih dari 10 rumah dan memperoleh keterangan dari salah seorang penghuni yang mengaku sebagai narapidana.
Persoalan lain yang turut diungkap Ombudsman adalah dugaan pungutan sebesar Rp150 ribu per minggu.
Syafrida mengatakan informasi tersebut berasal dari laporan keluarga warga binaan terkait pungutan yang disebut terjadi di Blok A. Namun, pihak Ombudsman belum memastikan siapa yang melakukan pungutan tersebut.
Pada Kamis (24/9/2026), Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Yudi Suseno menyatakan pihaknya baru memperoleh informasi mengenai dugaan pungutan tersebut setelah disampaikan Ombudsman. Ia memastikan temuan tersebut akan didalami.
Dengan demikian, dugaan pungutan tersebut masih berada dalam tahap pendalaman dan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Temuan Ombudsman menjadi semakin mendapat perhatian karena Lapas Cibinong disebut telah memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Bagi Ombudsman, kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan menjadi semakin penting.
Syafrida mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelayanan di lapas, termasuk penempatan dan pengawasan petugas.
“Kami perlu mengingatkan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera melakukan evaluasi, dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Lapas,” tegasnya.
Ia menegaskan evaluasi tidak seharusnya berhenti pada satu lapas, tetapi juga perlu melihat seluruh unit pelayanan yang berada di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ombudsman juga menekankan pentingnya sinergi antarpenegak hukum dalam mengawasi sistem pemasyarakatan.
Syafrida menyebut pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Karena itu, pengawasan terhadap kondisi dan pelayanan warga binaan membutuhkan kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung.
Menurutnya, keterlibatan lembaga-lembaga tersebut penting karena sebagian warga binaan merupakan pihak yang perkaranya ditangani kepolisian maupun kejaksaan. Sementara itu, hakim pengawas dan pengamat memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan putusan serta kondisi warga binaan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Sidak Ombudsman di Cibinong pada akhirnya membuka lebih dari sekadar persoalan bangunan. Ada pertanyaan tentang kesetaraan perlakuan bagi warga binaan, standar pelayanan pemasyarakatan, keamanan, pengawasan petugas, dugaan komersialisasi fasilitas, hingga dugaan pungutan.
Ombudsman menyatakan fasilitas semacam itu tidak pernah mereka temukan dalam sejumlah kunjungan pengawasan ke berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, Tangerang, dan Rutan Pondok Bambu.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan proses pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan fakta, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan pelanggaran yang terjadi. Yang kini menjadi perhatian adalah tindak lanjutnya.
Kanwil Ditjenpas Jawa Barat telah menyatakan akan mendalami temuan Ombudsman dan menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindak.
Sementara itu, Ombudsman menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pemasyarakatan berjalan sesuai prinsip keadilan, akuntabilitas, keamanan, dan penghormatan terhadap hak warga binaan.
Di balik tembok lapas, standar perlakuan seharusnya tidak ditentukan oleh kemampuan membayar. Justru di situlah pengawasan negara diuji: apakah hukum benar-benar berlaku dengan standar yang sama bagi setiap warga binaan.
Editor: Rasid Ahmad