Katakata.id – Mendekati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah program prioritas pemerintah mulai diuji oleh penilaian publik.
Di tengah berbagai kebijakan yang terus digulirkan, persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja hingga efektivitas program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bagian dari evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi penting karena keberhasilan pemerintah pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, berdasarkan Temuan Survei Nasional Tatap Muka Periode 14–20 Agustus 2026, sebanyak 57,1 persen publik menilai kondisi ekonomi dan keuangan rumah tangga mereka saat ini baik.
Namun, 34,1 persen lainnya menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka tidak baik.
Di sisi lain, tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga justru cukup terasa. Sebanyak 62,5 persen responden mengatakan pengeluaran rumah tangga mereka saat ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Hanya 27,7 persen yang mengatakan pengeluaran mereka lebih sedikit.
Kondisi tersebut semakin terlihat ketika publik ditanya mengenai harga kebutuhan pokok.
“Mayoritas publik atau 55,6 persen mengatakan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam satu bulan terakhir dan hanya 38,3 persen publik mengatakan terjangkau,” kata Hanta Yuda.
Menurut Hanta, mahalnya harga kebutuhan pokok menjadi persoalan paling utama yang dirasakan masyarakat.
Sebanyak 44,3 persen publik menyebut harga kebutuhan pokok yang mahal sebagai persoalan paling pokok saat ini. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan persoalan lainnya yang masing-masing berada di bawah 10 persen.
Selain harga pangan, persoalan lapangan kerja juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Hanta Yuda mengatakan, 57,3 persen publik menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran. Sementara hanya 32,2 persen yang menilai pemerintah telah berhasil menangani persoalan tersebut.
“Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan harga barang, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Hanta.
Artinya, di tengah berbagai program prioritas pemerintah, masyarakat masih menaruh perhatian besar pada persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari yakni harga kebutuhan pokok dan kesempatan memperoleh pekerjaan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tingkat popularitas yang sangat tinggi.
Hanta menyebut, popularitas MBG mencapai 93,9 persen di kalangan publik.
Namun, tingginya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kepuasan.
Dari publik yang mengetahui program MBG, sebanyak 49,2 persen menyatakan tidak puas. Sementara 46,4 persen menyatakan puas. Perbedaan penilaian juga terlihat ketika masyarakat ditanya mengenai keberlanjutan program.
Sebanyak 44,6 persen publik mengatakan MBG tidak perlu dilanjutkan, sedangkan 42,1 persen menilai program tersebut tetap perlu dilanjutkan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun MBG telah dikenal hampir secara luas, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan program tersebut benar-benar memenuhi ekspektasi masyarakat. Popularitas program belum otomatis berarti kepuasan publik.
Sorotan serupa terlihat pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebanyak 76,9 persen publik mengaku telah mengetahui program tersebut. Namun, ketika ditanya mengenai kemampuannya menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan, mayoritas justru masih menunjukkan keraguan.
Sebanyak 55,6 persen publik menyatakan tidak yakin KDMP mampu mencapai tujuan tersebut. Hanya 34,7 persen yang menyatakan yakin. Ada jarak yang cukup jelas antara tingkat pengenalan program dengan tingkat kepercayaan terhadap efektivitasnya.
Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi penting menjelang dua tahun pemerintahan. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan program dikenal masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan program tersebut bekerja, tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan.
Sebab, bagi masyarakat, keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan sekadar terlihat dari angka anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan.
Ukuran paling sederhananya adalah apakah harga kebutuhan pokok semakin terjangkau, pekerjaan semakin mudah didapat, program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya, dan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Dua tahun pemerintahan menjadi momentum untuk melihat kembali yaitu mana program yang sudah berhasil, mana yang masih harus diperbaiki, dan mana yang perlu dievaluasi secara serius.
Karena pada akhirnya, publik tidak hanya menilai janji dan program—publik menilai hasil yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Editor: Rasid Ahmad