Katakata.id – Evaluasi publik terhadap hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya menyentuh program pemerintah, tetapi juga kinerja para menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih.
Hasil Survei Nasional Tatap Muka Poltracking Indonesia periode 14–20 Agustus 2026 menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri dan pejabat pemerintahan masih belum mencapai separuh populasi.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, sebanyak 47,0 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja para menteri dan pejabat pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara 41,8 persen menyatakan tidak puas.
“Sebanyak 47,0 persen publik mengatakan puas terhadap kinerja para menteri dan pejabat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sedangkan 41,8 persen publik mengatakan tidak puas,” kata Hanta Yuda.
Namun, angka yang lebih menarik terlihat ketika publik ditanya mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.
Sebanyak 51,9 persen publik menilai pemerintahan Prabowo perlu melakukan perombakan kabinet. Sebaliknya, hanya 27,9 persen yang menilai reshuffle tidak diperlukan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa keinginan untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinet lebih besar dibandingkan publik yang menginginkan komposisi kabinet dipertahankan.
Di antara publik yang menginginkan reshuffle, sektor perekonomian menjadi bidang yang paling banyak disebut perlu mendapatkan perhatian.
Hanta mengatakan, 30,8 persen publik yang menginginkan reshuffle menilai bidang perekonomian perlu dilakukan perombakan.
Berikutnya, 22,0 persen menyebut bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sementara 6,8 persen masing-masing menyebut bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan dan bidang pangan sebagai sektor yang perlu mendapatkan perhatian dalam perombakan kabinet.
Besarnya sorotan terhadap bidang perekonomian sejalan dengan persoalan ekonomi yang sebelumnya juga muncul dalam temuan survei, terutama terkait mahalnya kebutuhan pokok dan persoalan lapangan kerja.
Lantas, mengapa publik menginginkan reshuffle?
Hanta menyebut alasan utama adalah kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan, dengan angka mencapai 55,5 persen.
Alasan berikutnya adalah ketidakcocokan atau ketidaksesuaian menteri dengan kementerian yang dipimpin, sebesar 10,7 persen.
Sementara 9,3 persen publik menilai ada menteri yang jarang turun ke masyarakat.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa reshuffle bagi sebagian publik bukan semata persoalan pergantian posisi, tetapi berkaitan dengan ekspektasi terhadap efektivitas kerja para pembantu presiden.
Masyarakat menginginkan menteri yang mampu bekerja, memahami bidang yang dipimpinnya, serta hadir lebih dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di tengah tuntutan evaluasi kabinet, gaya komunikasi pemerintah dan kementerian justru mendapat penilaian yang relatif positif.
Hanta mengatakan, 51,2 persen publik menilai gaya komunikasi pemerintah dan kementerian dalam menyampaikan informasi kepada publik sudah baik.
Sementara 40,2 persen lainnya menilai komunikasi pemerintah masih belum baik.
Artinya, terdapat modal positif dari sisi komunikasi publik. Namun, tantangannya adalah memastikan komunikasi tersebut berjalan seiring dengan kinerja nyata di lapangan.
Sebab, semakin tinggi ekspektasi masyarakat, semakin besar pula tuntutan agar komunikasi pemerintah tidak berhenti pada penyampaian program dan capaian, tetapi diikuti hasil yang dapat dirasakan langsung.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, temuan survei ini menjadi cermin penting bagi pemerintah.
Kepuasan terhadap kinerja menteri belum dominan, sementara mayoritas publik justru menginginkan reshuffle.
Pesannya cukup jelas bahwa publik masih memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja, tetapi pada saat yang sama menginginkan adanya evaluasi terhadap jajaran kabinet.
Pada akhirnya, reshuffle bukan sekadar soal mengganti nama dan jabatan. Bagi publik, yang lebih penting adalah apakah perubahan tersebut mampu menghadirkan kinerja pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan benar-benar menjawab persoalan masyarakat.(Rasid Ahmad)