Oleh: Syahrion Teridel Syamsunir
Katakata.id – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11-12 November 2026 bukan peristiwa tunggal, melainkan puncak dari krisis legitimasi. Dalam Il Principe (1532), Niccolo Machiavelli mengatakan penguasa tidak jatuh karena kehilangan kekuasaan, tetapi karena kehilangan citra bahwa kekuasaannya sah. Gibran tidak jatuh karena tidak cakap memerintah, ia jatuh karena dokumen yang menjadi fondasi sahnya kekuasaan telah dibatalkan. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA miliknya tertanggal 6 Agustus 2019. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak ditemukan bukti fisik ijazah SMA yang memenuhi syarat pencalonan.
Dalam Economy and Society (1922), Max Weber membagi legitimasi menjadi tiga: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Legitimasi Gibran bertumpu pada legal-rasional, yakni dokumen dan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia. Ketika fondasi itu retak, seluruh bangunan di atasnya ikut retak, meskipun 120 anggota DPR baru mengajukan Hak Menyatakan Pendapat dan belum sampai pada pemakzulan. Gibran memilih mundur sebelum dimakzulkan, karena ia memahami logika Machiavelli yang lain: lebih baik mundur dengan terhormat daripada dijatuhkan dengan hina.
Untuk memahami mengapa mundurnya Gibran menjadi pukulan telak bagi Joko Widodo, kita harus melihat dari mana kekuatan Jokowi berasal. Jokowi bukan ketua partai, bukan anak jenderal, dan bukan anak presiden. Ia adalah wali kota Solo yang naik karena menguasai empat senjata politik. Pertama, mesin elektoral relawan. Dalam Power in Movement (1994), Sidney Tarrow menjelaskan gerakan sosial yang terorganisir bisa lebih kuat daripada partai, karena ia bergerak atas dasar keyakinan, bukan gaji. Projo dan jaringan relawan Jokowi adalah mesin seperti itu. Kedua, jaringan birokrasi.
Dalam Political Parties (1911), Robert Michels merumuskan Hukum Besi Oligarki: setiap organisasi besar pada akhirnya dikuasai segelintir elit. Selama sepuluh tahun, Jokowi menempatkan orang-orangnya di kementerian, BUMN, Polri, TNI, dan Kejaksaan. Ketiga, popularitas personal. Dalam Soft Power (2004), Joseph Nye mengatakan kekuasaan yang paling efektif bukan yang memaksa, tetapi yang membuat orang ingin mengikuti secara sukarela. Citra blusukan dan sederhana adalah soft power Jokowi yang membuat approval rating-nya selalu di atas 70 persen. Keempat, anaknya menjadi Wakil Presiden. Gibran di Istana bukan sekadar jabatan, ia adalah saluran pengaruh Jokowi masuk ke pemerintahan Prabowo. Ketika Gibran mundur, senjata keempat itu hilang, dan tiga senjata lainnya ikut melemah.
Jokowi bisa begitu kuat padahal ia tidak berasal dari oligarki? Jawabannya ada dalam Oligarchy (2011) karya Jeffrey A. Winters yang secara khusus meneliti Indonesia. Winters membedakan oligarki yang berkuasa dengan memamerkan kekayaan, dengan oligarki yang berkuasa dengan bersembunyi di belakang figur yang citranya bersih. Jokowi adalah figur yang sempurna untuk itu. Ia anak tukang kayu, rumahnya di bantaran sungai, bahasanya sederhana. Bagi pemilik modal besar, wajah seperti itu adalah tameng moral yang paling efektif. Setiap kebijakan besar yang menguntungkan modal, seperti jalan tol, smelter, dan IKN, selalu dibungkus narasi pro-rakyat: untuk petani, untuk anak muda, untuk pemerataan.
Dalam Selections from the Prison Notebooks (1971), Antonio Gramsci menyebut ini hegemoni: kekuasaan dipertahankan bukan dengan senjata, tetapi dengan membuat rakyat percaya bahwa kepentingan pemilik modal adalah juga kepentingan rakyat. Jokowi tidak perlu menjadi boneka oligarki. Ia adalah mitra oligarki. Ia butuh uang dan citra untuk menang, oligarki butuh presiden yang citranya bersih untuk mengamankan investasinya.
Gibran adalah perpanjangan dari hubungan itu. Gibran yang muda, yang bicara soal AI dan startup, adalah wajah baru yang bisa menjamin kesinambungan agenda itu untuk sepuluh tahun ke depan. Ketika Gibran mundur, yang terganggu bukan hanya satu keluarga, tetapi satu rantai kesinambungan modal dan kekuasaan.
Apakah Jokowi selama berkuasa memberikan akses kepada menteri atau ketua partai koalisinya untuk mengakses oligarki? Jawabannya secara struktural adalah ya, tetapi caranya bukan dengan memberikan daftar nama oligarki. Caranya adalah dengan memberikan jabatan, dan jabatan itu otomatis membuka pintu ke oligarki. Dalam Democracy for Sale (2019) karya Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, kekuasaan di Indonesia dipertahankan melalui pembagian jabatan dan pembagian proyek. Ketua partai yang menjadi menteri tidak hanya mendapat kantor, ia mendapat akses ke anggaran, akses ke izin, dan akses ke oligarki yang membutuhkan stempelnya. Oligarki akan datang sendiri kepadanya.
Selain itu, Jokowi juga memiliki operator, yakni menteri kepercayaan yang bukan ketua partai, yang berfungsi sebagai jembatan antara Istana, oligarki, dan partai. Jokowi membiarkan sistem ini berjalan bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tidak bisa memerintah tanpa itu. Ia butuh stabilitas DPR, ia butuh uang pemilu yang sangat mahal, dan ia butuh loyalitas setelah lengser. Memberi akses adalah harga untuk stabilitas.
Dalam The Logic of Collective Action (1965), Mancur Olson menjelaskan kelompok kecil yang terorganisir, seperti oligarki dan elit partai, akan selalu lebih mudah mendapatkan keuntungan daripada kelompok besar yang tidak terorganisir, seperti rakyat. Jokowi memahami logika itu dan memainkannya dengan sangat cerdik selama sepuluh tahun.
Mundurnya Gibran juga menandai retaknya hubungan Prabowo-Jokowi yang menjadi fondasi kemenangan Pilpres 2024. Dalam The Theory of Political Coalitions (1962), William Riker mengatakan koalisi hanya bertahan selama semua pihak merasa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada jika mereka keluar. Pada 2024, Prabowo butuh mesin relawan Jokowi untuk menang, dan Jokowi butuh Prabowo untuk mengamankan anaknya menjadi Wakil Presiden dan mengamankan warisannya. Itu koalisi yang saling menguntungkan. Pada 2026, perhitungan itu berubah.
Prabowo sudah menjadi presiden, ia sudah menguasai birokrasi, TNI-Polri, dan DPR. Ia tidak lagi membutuhkan mesin Jokowi sebesar dulu. Sebaliknya, Gibran yang bermasalah justru menjadi beban, karena setiap hari Prabowo harus menjawab pertanyaan soal ijazah Wapresnya, sementara investasi berpotensi tertunda dan pasar menunggu kepastian.
Menurut teori Riker, ketika biaya mempertahankan koalisi lebih besar daripada manfaatnya, koalisi akan pecah. Prabowo pada awalnya menyarankan Gibran untuk melawan lewat PTUN dan Peninjauan Kembali, yang dalam bahasa politik berarti: saya tidak membuangmu, kamu yang memutuskan. Itu cara Prabowo menjaga citra bahwa ia tidak mengkhianati Jokowi, sambil membiarkan proses hukum dan politik berjalan hingga Gibran terpaksa mundur sendiri. Ini adalah amputasi untuk menyelamatkan tubuh. Sakit, tetapi tubuh pemerintahan bisa kembali bergerak.
Lalu, apa yang akan dilakukan Jokowi setelah ini? Ada tiga skenario yang paling mungkin. Skenario pertama, Jokowi menjadi Kingmaker. Ia tidak lagi menjadi matahari yang menyinari semua, tetapi menjadi bulan yang memantulkan cahaya dan mempengaruhi pasang surut. Ia duduk di Solo, semua ketua partai datang sowan, dan ia menentukan siapa yang didukung pada 2029. Ini skenario yang paling mungkin, karena Jokowi masih punya nama besar, masih punya relawan, dan masih punya waktu, ia baru berusia 65 tahun, sementara Gibran baru 39 tahun. Skenario kedua, Jokowi menjadi titik kumpul oposisi moral.
Jika Gibran ditumbangkan dengan cara kasar, Jokowi bisa menyatukan semua musuh Prabowo untuk melawan balik secara masif. Gibran yang selama ini menjadi samsak politik yang menyerap kritik, kini sudah tidak ada, sehingga kritik akan langsung mengarah ke Prabowo. Jokowi yang hari ini berkata tetap mendukung Prabowo, sebenarnya sedang memainkan strategi mundur selangkah untuk maju beberapa langkah, seperti yang dijelaskan Sun Tzu dalam The Art of War (abad ke-5 SM): jangan melawan ketika musuh sedang kuat, mundurlah, simpan kekuatan, dan serang ketika waktunya tepat.
Skenario ketiga, Jokowi tenggelam perlahan-lahan. Jika PSI gagal menjadi kapal politiknya, jika relawan bubar, dan jika kasus hukum keluarganya terus berjalan, pengaruh Jokowi akan menyusut menjadi hanya tokoh daerah Solo. Ini skenario yang paling kecil kemungkinannya, tetapi tidak boleh diabaikan, karena dalam politik Indonesia, tidak ada yang abadi.
Akhirnya, peristiwa ini memberikan pelajaran paling penting tentang kekuasaan di Indonesia, yang harus dibaca dengan kerangka Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968). Huntington mengatakan masalah utama negara berkembang bukan kurangnya demokrasi, tetapi kurangnya pelembagaan. Kekuasaan yang bertumpu pada orang, bukan pada lembaga, akan selalu rapuh ketika orangnya jatuh. Kekuasaan Jokowi bertumpu pada orang: pada dirinya, pada operatornya, pada anaknya. Ketika satu orang jatuh, seluruh jaringan ikut goyah.
Sebaliknya, kekuasaan yang bertumpu pada lembaga yang kuat, seperti partai yang sehat, sistem pemilu yang murah, dan hukum yang tegak tanpa pandang bulu, akan tetap bertahan meskipun orangnya berganti. Gibran mundur karena dokumennya tidak bisa dipertahankan di depan hukum. Itu bukti bahwa hukum masih bisa bekerja, meskipun lambat.
Tetapi Gibran juga mundur karena ia tidak punya partai sendiri yang bisa melindunginya. Ia naik karena patronase dua tokoh besar, Jokowi dan Prabowo, dan ketika patronase itu berubah, ia tidak punya sandaran. Inilah pelajaran yang paling mahal: dalam politik, kekuasaan itu seperti baterai HP. Ketika menjadi presiden, baterainya 100 persen. Ketika sudah lengser, baterainya tinggal 20 persen. 20 persen itu masih bisa untuk menelepon penting, tetapi tidak bisa lagi untuk bermain game. Jokowi hari ini baterainya 20 persen. Ia tidak bisa lagi memerintah, tetapi ia masih bisa menelepon semua ketua partai. Dan selama ia masih bisa menelepon, politik Indonesia masih harus menghitung Jokowi.
Pertanyaan kunci pasca 12 November 2026 bukan lagi apakah Jokowi masih kuat, tetapi siapa yang akan membangun jembatan baru setelah jembatan lama, yakni Gibran, runtuh, dan apakah jembatan baru itu akan dibangun dengan tampilan moral yang sama, tetapi dengan pemilik modal yang sama pula.(**)
Penulis merupakan Alumni PPS UGM 2003