Katakata.id – Polemik seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Di tengah perbincangan mengenai kemungkinan pengunduran diri dan persoalan ijazah yang terus menjadi sorotan publik, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai mundur dari jabatan merupakan jalan yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan harus melewati proses pemakzulan atau impeachment.
Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang yang dipandu Rizal Mustary, Selasa (10/11/2026). Ia menilai, apabila seorang pejabat memang memilih mengundurkan diri, tidak perlu lagi membuang banyak waktu untuk menempuh proses pemberhentian melalui jalur pemakzulan.
Bagi Mahfud, pengunduran diri merupakan pilihan yang lebih lunak (soft) dalam menyelesaikan polemik politik dan ketatanegaraan. Sebab, baik mundur maupun diberhentikan, konsekuensi akhirnya sama, yakni berakhirnya masa jabatan.
Mahfud bahkan mengaitkan pandangannya dengan peristiwa mundurnya Presiden Soeharto pada 1998. Menurut dia, perdebatan mengenai apakah seseorang harus mundur atau dimundurkan tidak perlu berlarut-larut jika pada akhirnya sama-sama berujung pada berhentinya pejabat tersebut dari jabatan.
Ijazah Tidak Mengubah Keputusan yang Telah Berlalu
Persoalan ijazah menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan tersebut. Mahfud berpandangan, pembuktian kepemilikan ijazah di kemudian hari tidak serta-merta mengubah fakta dan keputusan hukum yang berkaitan dengan proses sebelumnya.
Ia menjelaskan, apabila seseorang baru dapat membuktikan kepemilikan ijazah di kemudian hari, pembuktian tersebut tidak otomatis berlaku surut untuk mengubah keadaan hukum pada saat proses Pilpres 2024 berlangsung.
Dengan kata lain, menurut Mahfud, pembuktian yang dilakukan belakangan tidak serta-merta membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya.
Pandangan itu berkaitan dengan persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah yang menjadi bagian dari sengketa hukum di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahfud menilai, putusan kedua lembaga peradilan tersebut harus ditempatkan sesuai konteks dan waktu terjadinya peristiwa hukum.
Pergantian Wapres Ada di Tangan Konstitusi
Lantas, bagaimana jika Gibran benar-benar mengundurkan diri?
Mahfud menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi. Merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila jabatan wakil presiden kosong, Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Artinya, proses pergantian wakil presiden bukan ditentukan melalui perebutan dukungan politik di ruang publik, melainkan mengikuti mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan.
Mahfud menegaskan, kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti berada pada Presiden. Karena itu, publik maupun partai politik sebaiknya tidak terburu-buru memperdebatkan nama-nama calon pengganti sebelum persoalan pengunduran diri benar-benar memiliki kepastian.
Menurutnya, yang lebih penting saat ini adalah memastikan proses pengunduran diri berjalan sesuai ketentuan apabila memang keputusan tersebut diambil.
Polemik ini memperlihatkan bahwa persoalan jabatan publik tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan ketaatan terhadap konstitusi.
Pesan Mahfud cukup jelas yakni jika pengunduran diri benar-benar ditempuh, penyelesaiannya harus mengikuti jalur konstitusional. Sementara itu, pembuktian hukum atas persoalan masa lalu harus ditempatkan pada konteks dan waktu yang tepat.
Di tengah gaduhnya perdebatan politik, konstitusi semestinya tetap menjadi panglima. Bukan kepentingan kelompok, bukan pula spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikan siapa.
Editor: Rasid Ahmad