Katakata.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai belanja jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
KPK menyatakan akan mencermati temuan tersebut untuk melihat apakah terdapat unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan jasa influencer yang berlangsung pada periode 2024–2026 tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaganya perlu terlebih dahulu mengkaji substansi temuan ICW, termasuk memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan KPK.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Menurut Budi, selain menelaah kemungkinan adanya unsur pidana korupsi, KPK juga akan mempertimbangkan aspek kewenangan sebelum menentukan langkah tindak lanjut.
“Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” ujarnya.
Terkait kemungkinan konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut, Budi menilai kementerian terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa.
Evaluasi, kata dia, harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian hasil pekerjaan.
“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” kata Budi.
Respons KPK ini muncul setelah ICW membeberkan temuan belanja pemerintah senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar untuk pengadaan jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia.
Dalam laporan bertanggal 9 November 2026, ICW menyoroti delapan paket pengadaan yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Temuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, transparansi manfaat belanja, persaingan dalam pengadaan, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Delapan Paket Pengadaan, Nilainya Hampir Rp14,7 Miliar
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek tercatat mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara KKP mengontrak tiga paket pada periode 2025–2026.
Pengadaan tersebut meliputi penayangan konten di YouTube, Instagram, dan TikTok, hingga menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan.
Berikut rincian delapan paket pengadaan yang ditemukan ICW:
| Kementerian | Tahun | Jenis pengadaan | Nilai kontrak |
| ———————————————— | —– | ——————————————————————— | ——————– |
| Kemendikbudristek – Museum dan Cagar Budaya | 2024 | Penayangan video YouTube RANS Entertainment | Rp452.698.902 |
| Kemendikbudristek | 2024 | Instagram Reels @raffinagita1717 | Rp205.893.300 |
| Kemendikbudristek | 2024 | Instagram Story @raffinagita1717 | Rp575.655.000 |
| Kemendikbudristek | 2024 | Event attendance | Rp2.521.329.200 |
| Kemendikbudristek | 2024 | TikTok @raffinagita1717 | Rp144.423.600 |
| KKP – Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut | 2025 | Influencer engagement | Rp3.596.955.000 |
| KKP – Ditjen Perikanan Budidaya | 2025 | Influencer engagement pembangunan BINS | Rp3.600.000.000 |
| KKP – Ditjen Perikanan Tangkap | 2026 | Publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna | Rp3.600.000.000 |
| **Total** | | **8 paket** | **Rp14.696.955.002** |
Dari keseluruhan kontrak tersebut, KKP mengalokasikan sekitar Rp10,8 miliar untuk tiga paket pengadaan, sedangkan lima paket Kemendikbudristek mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
ICW juga mengungkapkan bahwa pengadaan tersebut mencakup pembayaran untuk penayangan Instagram Story Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebesar Rp575,65 juta. Sementara pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam acara atau *event attendance* mencapai Rp2,52 miliar.
Angka-angka tersebut menjadi perhatian ICW karena pengadaan dilakukan ketika pemerintah sedang menggaungkan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Lima Persoalan yang Disoroti ICW
Dalam analisisnya, ICW mengidentifikasi lima persoalan mendasar dari pengadaan jasa influencer tersebut.
Pertama, inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran.
ICW menilai belanja influencer memperlihatkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghematan.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Pemerintah juga meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, menurut ICW, belanja influencer justru tetap berjalan dengan nilai miliaran rupiah.
KKP bahkan mengontrak PT Rans Animasi Indonesia sebanyak dua kali pada 2025 dengan total Rp7,2 miliar. Pada 2026, kontrak kembali dilakukan sebesar Rp3,6 miliar.
ICW membandingkan besarnya belanja tersebut dengan kondisi keuangan daerah dan desa yang menghadapi tekanan akibat pengurangan transfer pemerintah pusat.
Salah satu yang disoroti adalah biaya Rp575,65 juta untuk penayangan Instagram Story yang dinilai sangat besar jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan desa.
Kedua, manfaat dan dampak pengadaan sulit diukur.
ICW mempertanyakan urgensi kementerian menggunakan jasa influencer, sementara masing-masing instansi sebenarnya telah memiliki perangkat kehumasan dan komunikasi publik.
Kemendikbudristek memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. KKP juga memiliki Biro Hubungan Masyarakat yang didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran negara.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan kementerian masih membutuhkan jasa pihak eksternal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
ICW juga menyoroti pengadaan event attendance senilai Rp2,52 miliar. Tanpa keterbukaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, publik dinilai sulit mengukur manfaat kegiatan tersebut.
Ketiga, spesifikasi pengadaan diduga mengarah kepada penyedia tertentu.
ICW menemukan empat paket penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik.
Namun, nama paket secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, spesifikasi yang langsung menunjuk akun dan kanal tertentu berpotensi mempersempit kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti persaingan.
Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka.
ICW juga mempertanyakan metode penentuan harga. Tiga paket penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Kondisi ini dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, terutama terkait penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai kontrak.
Keempat, potensi konflik kepentingan dan penggunaan uang negara untuk membangun citra.
Persoalan yang paling mendapat perhatian ICW adalah hubungan antara kepemilikan perusahaan penerima kontrak dengan jabatan publik Raffi Ahmad.
Berdasarkan dokumen korporasi yang dirujuk ICW dari laporan Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Sementara Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, dan menjabat sebagai komisaris.
Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan yang terafiliasi dengannya.
ICW menilai situasi ini menimbulkan persoalan potensi konflik kepentingan yang perlu dijelaskan secara terbuka.
ICW juga mengingatkan bahwa uang pajak tidak sepatutnya digunakan untuk membangun popularitas atau menggiring opini publik melalui figur terkenal.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurut ICW, seharusnya dibangun melalui kinerja dan transparansi, bukan dengan membeli jasa promosi menggunakan anggaran negara.
Kelima, keterkaitan pengadaan dengan tugas dan fungsi kementerian dipertanyakan.
ICW menilai setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas serta mendukung tugas dan fungsi instansi.
Pengadaan juga harus memiliki hubungan dengan rencana strategis kementerian maupun target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dalam kasus ini, ICW mempertanyakan keterkaitan sejumlah paket penayangan konten media sosial dan kehadiran figur publik dalam acara dengan sasaran strategis kementerian.
Tanpa penjelasan mengenai kebutuhan, target, dan indikator keberhasilan, publik sulit memastikan apakah pengadaan tersebut benar-benar diperlukan atau justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
ICW Desak Dokumen Dibuka dan Audit Dilakukan
Atas berbagai temuan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait.
Pertama, KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran hingga laporan hasil pekerjaan.
Kedua, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian diminta melakukan audit terhadap pengadaan tersebut.
Audit terutama diarahkan untuk memeriksa kewajaran harga, kemungkinan transaksi *payment outside system*, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.
Ketiga, LKPP diminta mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
Keempat, Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian.
ICW juga meminta pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan pejabat tersebut.
Kelima, Raffi Ahmad diminta membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
ICW menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata mengenai besarnya nilai kontrak, melainkan menyangkut transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, dan integritas pengelolaan uang publik.
Sementara itu, KPK menyatakan masih akan mencermati temuan ICW untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi serta memastikan apakah perkara tersebut masuk dalam kewenangannya.
Dengan demikian, temuan ICW tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti terjadinya korupsi. Namun, besarnya nilai pengadaan, spesifikasi paket yang menunjuk akun tertentu, serta persoalan potensi konflik kepentingan menjadi sejumlah aspek yang membutuhkan penjelasan dan pemeriksaan terbuka. Sebab, ketika pemerintah meminta rakyat dan daerah berhemat, setiap rupiah anggaran negara semestinya dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam setiap keputusan belanja pemerintah.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: Pernyataan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, 10 November 2026 melansir ANTARA; laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), 9 November 2026; data realisasi pengadaan INAPROC/LKPP sebagaimana dikutip ICW.
