Katakata.id – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) kembali menunjukkan keseriusannya membangun daerah dengan langkah strategis “menjemput bola” ke pemerintah pusat. Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Rohil mengupayakan dukungan anggaran untuk sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga penyelesaian Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini belum tersalurkan.
Langkah tersebut difasilitasi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau I, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, yang mendampingi langsung jajaran Pemkab Rohil dalam rangkaian kunjungan kerja ke kementerian dan DPR RI, Selasa (20/1/2026).
“Kondisi fiskal daerah cukup terbatas, sehingga Pemkab Rohil harus aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar program prioritas daerah tetap berjalan,” ujar Karmila Sari kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).
Dorong Peningkatan Kualitas Guru
Agenda pertama dimulai dengan pertemuan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti, MEd, di Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta. Pemkab Rohil diwakili Kepala BPKAD Sarman Syahroni, bersama Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Effendi, serta Anggota DPRD H Raja Hot.
Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M Nurhidayat, Kepala Baperida Benny Martedi, dan Kepala BKPSDM Yulisma, serta jajaran pejabat Kemendikdasmen.
Dalam pertemuan tersebut, Mendikdasmen membuka peluang besar bagi guru TK, PAUD, dan SD yang belum berpendidikan Strata 1 (S1) untuk melanjutkan studi melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
“Guru-guru yang belum S1 diberikan kesempatan melengkapi data nasional dan akan difasilitasi kuliah S1 melalui kampus mitra yang ditetapkan kementerian,” jelas Karmila, anggota Komisi X DPR RI.
Ia menegaskan agar peluang tersebut segera disosialisasikan secara masif melalui Dinas Pendidikan, PGRI, dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak ada guru yang tertinggal.
Selain itu, Pemkab Rohil juga mengusulkan bantuan rehabilitasi sekolah serta penataan kepala sekolah definitif guna mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
Mendikdasmen turut menekankan pentingnya penguatan karakter melalui Program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dengan melibatkan peran aktif orang tua. “Pendidikan tidak hanya mencetak anak cerdas, tetapi juga berkarakter dan bermoral,” pesannya.
Aduan DBH Rp520 Miliar ke Komisi XI
Rangkaian kegiatan berlanjut dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI. Dalam forum tersebut, Pemkab Rohil menyampaikan persoalan belum cairnya dana hak daerah sekitar Rp520 miliar, yang terdiri dari tunda salur DBH dan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga.
Pemkab Rohil menegaskan ketergantungan daerah terhadap DBH sangat tinggi, mengingat Rokan Hilir merupakan daerah penghasil minyak dan kelapa sawit. Saat ini, sekitar 70 persen APBD terserap untuk belanja pegawai dan operasional, sehingga ruang fiskal pembangunan menjadi sangat terbatas.
“Kami berharap Komisi XI dapat mendorong percepatan penyaluran DBH agar pembangunan daerah dapat berjalan optimal,” kata Karmila.
Faktor geografis Rokan Hilir yang didominasi lahan gambut serta tingginya aktivitas kendaraan bertonase berat akibat industri sawit juga menjadi perhatian dalam kebijakan fiskal pusat.
Usulan Sekolah Garuda
Rangkaian kunjungan Pemkab Rohil ditutup dengan pertemuan bersama Dirjen Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek RI Prof Dr Ahmad Najib Burhani, MA. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Rohil mengusulkan pendirian Sekolah Garuda sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pihak kementerian menyambut positif usulan tersebut, namun merekomendasikan pembangunan dilakukan di lahan baru seluas sekitar 20 hektare, sesuai dengan standar desain dan tata ruang Sekolah Garuda.
Pemkab Rohil menyatakan kesiapan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai bentuk komitmen jangka panjang dalam memajukan pendidikan di Negeri Seribu Kubah.(Rls)