Katakata.id – Mahalnya harga kebutuhan pokok menjadi persoalan paling mendesak yang diharapkan masyarakat segera diselesaikan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah tekanan harga, sulitnya mencari pekerjaan dan pemberantasan korupsi juga masuk dalam daftar masalah utama yang disorot publik.
Survei nasional Poltracking Indonesia mencatat, 45,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling pokok yang harus segera ditangani pemerintah. Berikutnya, 9,3 persen responden menyoroti sulitnya mencari lapangan kerja, sedangkan 8,9 persen menempatkan pemberantasan korupsi sebagai persoalan mendesak.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi sehari-hari masih menjadi perhatian utama masyarakat. Harga pangan dan kebutuhan pokok yang tinggi dapat menekan daya beli rumah tangga, terutama ketika tidak diimbangi peningkatan pendapatan maupun ketersediaan lapangan kerja.
Selain harga kebutuhan pokok, survei tersebut juga memotret persoalan pupuk bagi keluarga yang mengelola lahan pertanian atau perkebunan.
Sebanyak 47,9 persen responden mengatakan memiliki anggota keluarga yang mengelola lahan pertanian atau perkebunan yang membutuhkan pupuk. Sementara itu, 46,6 persen menyatakan tidak memiliki anggota keluarga dalam kategori tersebut.
Di antara responden yang memiliki anggota keluarga pengelola lahan dan membutuhkan pupuk, 50,2 persen menilai pupuk mudah diperoleh ketika dibutuhkan dalam sebulan terakhir. Namun, 47,3 persen menyatakan kesulitan mendapatkannya.
Persoalan harga juga menjadi sorotan. Sebanyak 52,2 persen responden dalam kelompok tersebut menilai harga pupuk mahal, sedangkan 43 persen menilainya murah.
Angka ini memperlihatkan bahwa kemudahan memperoleh pupuk belum tentu berarti persoalan biaya telah teratasi. Bagi petani, harga pupuk merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dapat memengaruhi pengeluaran usaha tani dan pendapatan.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menyampaikan hasil survei pada Senin (19/10/2026).
Survei nasional ini dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 dengan metode stratified multistage random sampling. Sebanyak 1.220 responden dilibatkan, dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei tersebut memberi sinyal bahwa pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi tuntutan utama masyarakat. Pada saat yang sama, sulitnya mencari pekerjaan dan pemberantasan korupsi juga menuntut perhatian pemerintah.
Bagi pemerintah, tantangannya bukan sekadar menyampaikan program, melainkan memastikan kebijakan berdampak pada kehidupan sehari-hari harga yang lebih terjangkau, kesempatan kerja yang lebih luas, serta akses pupuk dengan harga yang tidak semakin membebani petani.
(Rasid Ahmad)