Katakata.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Indonesia tidak bisa semata-mata dipandang sebagai akibat pembakaran lahan oleh masyarakat. Di balik kebakaran dan kabut asap yang menyelimuti permukiman, terdapat persoalan struktural yang perlu ditangani serius, mulai dari kerusakan ekosistem gambut, pengelolaan konsesi perusahaan, hingga lemahnya efek jera terhadap pelaku.
Hal itu menjadi sorotan Belgis Habiba dari Greenpeace Indonesia dalam perbincangan bersama Fristian Griec. Menurut Belgis, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Pemerintah perlu membenahi akar masalah agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Salah satu persoalan penting adalah kerusakan lahan gambut akibat aktivitas dan pengelolaan konsesi. Gambut yang mengalami pengeringan menjadi lebih rentan terbakar, sementara pemulihannya membutuhkan waktu dan upaya yang tidak sedikit.
Karena itu, penanganan karhutla perlu diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya berulang kali terbakar. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi tegas, termasuk mencabut izin perusahaan yang terbukti bertanggung jawab.
Penegakan hukum yang hanya berhenti pada sanksi administratif dikhawatirkan tidak cukup memberikan efek jera. Apalagi, biaya denda bisa saja dipandang sebagai bagian dari risiko usaha, sementara kerugian akibat kebakaran justru ditanggung masyarakat luas.
Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan. Kabut asap juga mengancam kesehatan, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta menambah beban warga yang terpapar dalam waktu lama.
Atas dasar itu, penanganan karhutla harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas. Pemerintah didorong memberikan layanan kesehatan dan pemulihan bagi warga terdampak, sekaligus membuka akses terhadap data kebakaran dan wilayah konsesi secara transparan agar publik dapat ikut mengawasi.
Greenpeace juga mendorong pemerintah menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional. Langkah tersebut dinilai penting agar pengerahan sumber daya dan penanganan dampak dapat dilakukan secara lebih maksimal, terutama ketika kebakaran meluas dan mengancam kehidupan masyarakat di berbagai daerah.
Pengalaman penanganan karhutla saat Asian Games 2018 menjadi salah satu pelajaran bahwa situasi kebakaran dapat dikendalikan ketika ada kemauan politik yang kuat dan koordinasi serius dari pemerintah. Tantangannya adalah memastikan komitmen serupa hadir secara konsisten, bukan hanya ketika Indonesia menjadi sorotan dunia.
Bagi Belgis dan Greenpeace, persoalan karhutla bukan semata-mata tentang seberapa cepat petugas memadamkan api, melainkan juga seberapa berani negara membenahi tata kelola lahan, menindak pihak yang bertanggung jawab, dan melindungi warga dari dampak kabut asap.
Sebab, selama akar persoalan tidak disentuh, kebakaran berisiko terus berulang. Masyarakat pun kembali menanggung akibatnya, sementara kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan menjadi harga mahal yang harus dibayar setiap tahun.
Editor: Rasid Ahmad