Katakata.id – Kebijakan pemerintah tidak selalu bermasalah karena niat yang keliru. Dalam banyak kasus, persoalan justru bermula dari informasi yang tidak utuh, koordinasi yang lemah, dan ego sektoral antar-lembaga negara.
Hal itu disoroti Pendiri sekaligus CEO Astronacci International, Prof. Dr. Gema Goeyardi, S.E., M.M., CAT, CFTe, MFTA, dalam dialog “Presiden Prabowo Menjawab” yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026).
Dalam dialog yang mempertemukan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah jurnalis senior dan pakar tersebut, Gema menyoroti adanya kesenjangan besar dalam rantai pemerintahan mulai dari presiden, menteri, direktur jenderal, hingga jajaran staf.
Menurut Gema, kesenjangan itu dapat membuat kebijakan pemerintah berjalan tanpa arah yang seragam. Masing-masing kementerian, kata dia, cenderung membuat kebijakan berdasarkan kepentingan sektoral agar terlihat berhasil di hadapan presiden.
Akibatnya, kebijakan yang lahir berpotensi saling tumpang tindih. Ketika aturan dan program tidak berjalan dalam satu garis koordinasi, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Setiap kementerian membuat kebijakan sendiri-sendiri, ego sektoral, supaya terlihat bagus di depan presiden,” kata Gema dalam pembahasannya.
Gema menilai, persoalan tersebut tidak hanya terjadi dalam hubungan antara presiden dan para menteri. Kesenjangan informasi juga dapat muncul di dalam kementerian, mulai dari tingkat dirjen hingga staf pelaksana.
Dorongan untuk menunjukkan kinerja terbaik di hadapan presiden, apabila tidak disertai koordinasi yang kuat, justru bisa melahirkan kebijakan yang hanya terlihat baik di atas kertas.
Satu kementerian dapat mengeluarkan kebijakan tertentu, sementara kementerian lain menerapkan pendekatan berbeda terhadap persoalan yang sama. Pada akhirnya, pemerintah tidak tampil sebagai satu kesatuan kebijakan.
Gema menyebut, kesenjangan paling besar menurut pandangannya terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan. Namun, ia tidak merinci secara spesifik bentuk kesenjangan yang dimaksud.
Kondisi tersebut, apabila dibiarkan, dapat menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat. Rakyat harus berhadapan dengan aturan yang berubah-ubah, pelayanan yang tidak konsisten, serta keputusan pemerintah yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain ego sektoral, Gema mengingatkan adanya kemungkinan pihak tertentu memanfaatkan kesenjangan informasi di dalam pemerintahan.
Ketika presiden, menteri, dirjen, dan staf tidak memperoleh informasi yang sama, ruang manipulasi menjadi lebih terbuka. Informasi yang keliru dapat disampaikan kepada pengambil keputusan, sehingga pemerintah berpotensi mengambil kebijakan yang tidak tepat.
Dalam situasi seperti itu, kesalahan kebijakan sering kali berujung pada presiden. Padahal, menurut Gema, persoalan tersebut bisa saja berawal dari proses penyampaian informasi yang tidak benar di tingkat bawah.
“Orang jahat memanfaatkan celah ini, lalu semua disalahkan ke Prabowo,” ujarnya.
Gema menegaskan, ancaman terhadap pemerintahan tidak hanya datang dari tekanan politik atau kritik publik. Ia justru mengkhawatirkan adanya informasi yang sengaja diarahkan untuk menyesatkan para pengambil keputusan.
“Yang saya takutkan bukan cuma presiden. Menteri juga banyak disuapi informasi salah,” katanya.
Lebih jauh, Gema menyebut upaya memengaruhi pemerintah melalui informasi yang salah sebagai sesuatu yang patut diwaspadai.
Menurut dia, jika informasi keliru sengaja diberikan agar pemerintah mengambil keputusan yang merugikan, hal tersebut dapat menjadi bagian dari operasi yang lebih besar. Gema menyebutnya sebagai bagian dari spionase.
“Menurut saya, itu bagian dari spionase. Supaya pemerintah mengambil kebijakan yang keliru. Dan itu jadi ancaman buat negara,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Gema dalam dialog dan belum disertai rincian mengenai pihak yang dimaksud, bentuk operasi, maupun bukti spesifik atas dugaan tersebut.
Meski demikian, kekhawatiran yang disampaikan mengarah pada satu persoalan penting: pemerintah membutuhkan sistem penyaringan dan verifikasi informasi yang kuat. Keputusan strategis negara tidak boleh hanya bertumpu pada laporan satu jalur atau informasi dari kelompok tertentu.
Bagi Gema, kesenjangan informasi bukan sekadar persoalan komunikasi internal birokrasi. Jika dibiarkan, persoalan itu dapat berkembang menjadi ancaman terhadap efektivitas pemerintahan dan kepentingan negara.
Kebijakan yang keliru dapat berdampak luas terhadap perekonomian, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga kepercayaan masyarakat. Ketika kesalahan terjadi berulang kali, publik akan melihat pemerintah sebagai institusi yang tidak memiliki koordinasi dan arah kebijakan yang jelas.
Karena itu, jalur komunikasi dari tingkat presiden hingga pelaksana teknis perlu diperkuat. Setiap kebijakan harus diuji melalui data yang dapat diverifikasi, koordinasi lintas kementerian, serta mekanisme pengawasan yang tidak berhenti pada laporan administratif.
Ego sektoral juga perlu ditekan. Keberhasilan kementerian semestinya tidak diukur hanya dari seberapa baik sebuah program terlihat di hadapan presiden, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan kepentingan nasional dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan hanya apakah presiden menerima informasi yang benar. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang menyaring informasi tersebut, bagaimana informasi diverifikasi, dan siapa yang bertanggung jawab ketika keputusan diambil berdasarkan laporan yang keliru.
Negara tidak boleh dikelola melalui potongan-potongan informasi yang saling bertabrakan. Ketika koordinasi runtuh dan informasi dapat dimanipulasi, kebijakan publik akan kehilangan arah—sementara rakyat kembali menjadi pihak yang membayar akibatnya.
Editor: Rasid Ahmad