Katakata.id – Harapan publik untuk memiliki instrumen hukum yang mampu merampas kekayaan hasil korupsi terancam kandas. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah dikebut DPR menuju pengesahan justru dinilai kehilangan substansi paling penting: kemampuan menyita kekayaan tidak wajar dan menjangkau hasil kejahatan masa lalu.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai draf RUU yang beredar pada 16 November 2026 telah menumpulkan kekuatan utama instrumen perampasan aset. Ironisnya, pembahasan regulasi yang dinantikan selama puluhan tahun itu berlangsung tanpa keterbukaan naskah resmi kepada masyarakat.
Ibrahim dari ICW menyebut dikutip dalam siaran persnya Kamis (19/11/2026), koalisi pada prinsipnya mendukung kehadiran undang-undang perampasan aset sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian negara. Namun, mereka menolak RUU yang dinilai hanya menyisakan nama dan mekanisme formal, sementara daya gigitnya justru dilemahkan.
“RUU ini adalah mimpi publik selama puluhan tahun. Namun, alih-alih memperkuat instrumen pemberantasan korupsi, draf yang beredar justru menghilangkan sejumlah ketentuan paling penting,” demikian sikap koalisi yang disampaikan Ibrahim.
Menurut koalisi, setidaknya ada dua kekuatan utama yang seharusnya dimiliki undang-undang tersebut. Pertama, kemampuan merampas kekayaan tidak wajar, yakni harta yang tidak sebanding dengan penghasilan sah seseorang dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Kedua, kemampuan menjangkau hasil kejahatan yang terjadi sebelum undang-undang diberlakukan. Kedua instrumen tersebut justru dinilai hilang dalam draf terbaru.
Pasal mengenai kekayaan tidak wajar dihapus, sementara ketentuan non-retroaktif menutup peluang penerapan aturan terhadap perolehan aset dari tindak pidana masa lalu.
Padahal, menurut koalisi, penguatan rezim LHKPN dengan memungkinkan perampasan harta yang tidak dilaporkan merupakan salah satu instrumen penting yang pernah diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas, draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali,” menjadi salah satu kritik utama koalisi.
Selain persoalan substansi, proses pembentukan RUU juga disorot. Koalisi menilai pembahasan regulasi tersebut mengandung cacat formil karena naskah RUU, Naskah Akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak pernah dipublikasikan secara terbuka melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi.
Bahkan, draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tertanggal 16 November 2026 disebut hanya beredar secara terbatas. Koalisi menilai kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 88, 89, dan 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
Ketentuan tersebut mengatur kewajiban penyebarluasan rancangan peraturan dan pemenuhan hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan undang-undang.
Koalisi juga mempertanyakan pelaksanaan prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Prinsip tersebut menjamin tiga hak masyarakat, yakni hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas pendapat yang disampaikan.
Menurut koalisi, ketiga hak itu sulit dipenuhi ketika masyarakat bahkan tidak memperoleh akses terhadap naskah yang sedang dibahas.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pun dinilai berpotensi menjadi formalitas karena peserta diminta memberikan masukan tanpa mengetahui secara utuh draf yang menjadi objek pembahasan.
Persoalan lainnya adalah komposisi peserta RDPU yang dinilai tidak transparan dan cenderung selektif. Koalisi mencatat, dalam pembahasan 26–27 Oktober 2026 yang menyentuh isu kekayaan tidak wajar, pihak yang menyuarakan penolakan terhadap konsep *illicit enrichment* justru berasal dari Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK) yang diwakili Yupen Hadi serta akademisi Prof. Said Karim dari Universitas Hasanuddin.
Sebaliknya, organisasi masyarakat sipil antikorupsi seperti ICW, Transparency International Indonesia (TII), Auriga, ICJR, dan IM57+ disebut tidak dilibatkan dalam pembahasan substansi tersebut.
Koalisi mempertanyakan bagaimana partisipasi publik dapat disebut bermakna jika kelompok yang selama ini mendorong penguatan perampasan aset justru tidak memperoleh ruang dalam pembahasan.
Kelemahan substansi juga terlihat dari perbandingan draf RUU tahun 2023 dengan draf hasil Timus/Timsin 16 November 2026. Salah satu perubahan paling mencolok adalah kenaikan ambang nilai aset yang dapat dikenakan mekanisme perampasan tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).
Jika dalam draf 2023 ambangnya ditetapkan Rp100 juta, draf terbaru menaikkannya menjadi Rp1 miliar. Bahkan, nilai ambang tersebut dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah. Bagi koalisi, kenaikan sepuluh kali lipat ini berpotensi membuat aset bernilai menengah tidak tersentuh mekanisme perampasan.
Perubahan lain menyangkut kelembagaan. Pengelolaan aset yang sebelumnya berada di tangan Jaksa Agung dalam draf 2023 kini diarahkan kepada badan yang dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden.
Hal serupa berlaku terhadap badan pengawas. Koalisi menilai desain kelembagaan tersebut berisiko menempatkan pengelolaan dan pengawasan aset dalam kendali eksekutif, tanpa jaminan independensi yang kuat di tingkat undang-undang. Draf terbaru juga membuka kemungkinan pengelolaan hingga penjualan aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Sementara itu, ruang upaya hukum dinilai dipersempit karena hanya menyediakan kasasi tanpa banding. Ketentuan lain juga membatasi hak keberatan bagi pihak berstatus daftar pencarian orang (DPO) atau yang perkaranya diproses secara in absentia.
Koalisi menilai kombinasi ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius, terutama menyangkut perlindungan hak pihak ketiga dan kepastian hukum.
Bagi koalisi, persoalan dalam draf RUU bukan sekadar perdebatan teknis legislasi. Sejumlah kasus korupsi besar menunjukkan betapa pentingnya instrumen perampasan aset yang kuat.
Kasus mantan Presiden Soeharto menjadi salah satu contoh. Setelah perkara pidananya dihentikan melalui penerbitan SP3 dengan alasan kesehatan, upaya negara untuk memulihkan aset lebih banyak bertumpu pada gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar.
Melalui putusan Mahkamah Agung pada 2015, yayasan tersebut dihukum membayar sekitar 315 juta dolar AS dan Rp139,2 miliar. Namun, sebagian besar kekayaan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan selama puluhan tahun tidak pernah berhasil dipulihkan.
Koalisi menilai ketentuan non-retroaktif dalam draf terbaru justru berpotensi menutup peluang untuk menjangkau hasil kejahatan masa lalu.
Contoh berikutnya adalah perkara mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dalam kasus korupsi kehutanan terkait penerbitan izin IUPHHK.
Dalam perkara tersebut, pengadilan sempat memerintahkan perampasan aset bernilai lebih dari Rp1 triliun dari korporasi penerima izin. Namun, aset yang seharusnya dapat dipulihkan itu tidak terealisasi sebagaimana mestinya.
Sementara itu, uang pengganti yang berhasil dieksekusi hanya sekitar Rp12,367 miliar berdasarkan Putusan MA Nomor 736 K/Pidsus/2009.
Kasus mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP juga memperlihatkan kesenjangan antara kerugian negara dan pemulihan aset.
Dalam perkara yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun itu, LHKPN Setya Novanto tercatat sekitar Rp114,76 miliar. Adapun uang pengganti yang dieksekusi hanya berkisar Rp49,5 miliar.
Bagi koalisi, ketiga kasus tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia: negara tidak cukup hanya membuktikan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman, tetapi juga harus mampu melacak serta mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan.
Tanpa instrumen untuk merampas kekayaan tidak wajar dan menelusuri aset secara efektif, pemulihan kerugian negara akan terus jauh dari harapan.
Koalisi juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.
Dalam UNCAC Pasal 54 ayat (1) huruf c, negara didorong mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut.
Sementara itu, Pasal 20 UNCAC mendorong negara mempertimbangkan pengaturan *illicit enrichment*, yakni peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dibandingkan dengan penghasilan sahnya.
Koalisi mengakui ketentuan Pasal 20 bersifat rekomendatif dan pelaksanaannya tetap memperhatikan sistem hukum nasional. Namun, hal tersebut dinilai bukan alasan untuk menghapus instrumen kekayaan tidak wajar tanpa terlebih dahulu merancang mekanisme perlindungan hak dan pengaman hukumnya.
Koalisi juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan independen sebagaimana ditekankan dalam praktik pemulihan aset yang didorong Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), inisiatif Bank Dunia dan UNODC.
Menurut mereka, draf RUU justru mengambil mekanisme NCB, tetapi meninggalkan sejumlah instrumen yang dapat membuat pemulihan aset lebih efektif.
Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyampaikan empat tuntutan kepada DPR dan pemerintah.
Pertama, mencabut RUU Perampasan Aset yang mereka sebut sebagai RUU Perampasan Aset Palsu.
Kedua, membuka seluruh dokumen pembahasan, mulai dari naskah RUU, Naskah Akademik hingga DIM, serta menunda pengesahan sampai prinsip partisipasi bermakna benar-benar dipenuhi.
Ketiga, mengembalikan ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar, menurunkan kembali ambang nilai aset, serta menerapkan asas retroaktif agar hasil kejahatan masa lalu tidak otomatis luput dari jangkauan hukum.
Keempat, memastikan lembaga pengelola dan pengawas aset memiliki independensi yang dijamin langsung dalam undang-undang, bukan sekadar diserahkan kepada Peraturan Presiden.
Koalisi memperingatkan, luasnya kewenangan perampasan aset tanpa pengawasan independen, transparansi, dan mekanisme koreksi yang memadai justru dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Instrumen yang seharusnya menjadi senjata pemberantasan korupsi berisiko berubah menjadi alat penegakan hukum yang selektif.
Jika DPR dan pemerintah tetap memaksakan pengesahan tanpa memperbaiki persoalan tersebut, koalisi menyatakan akan menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.
Bagi koalisi, Indonesia memang membutuhkan undang-undang perampasan aset. Namun, bukan undang-undang yang hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah ketika harus berhadapan dengan kekayaan para pelaku kejahatan besar. Sebab, perampasan aset bukan sekadar soal menyita harta. Ini tentang memastikan koruptor tidak bisa menikmati hasil kejahatannya, sementara negara dan rakyat menanggung kerugiannya.
Editor: Rasid Ahmad
