Katakata.id – Rencana relokasi sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, yang dikemukakan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, memunculkan pertanyaan serius. Di tengah alasan penyelamatan satwa dari ancaman bencana, kawasan habitat terakhir badak Jawa justru disebut dikepung berbagai kepentingan pertambangan dan eksplorasi minyak serta gas bumi (migas).
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai, wacana relokasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang menetapkan hampir seluruh daratan dan perairan Provinsi Banten sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Pengkampanye JATAM, Asri Widayati, mengungkapkan penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada Februari 2026.
Menurut Asri, kebijakan tersebut menimbulkan ironi. Ketika badak Jawa menghadapi ancaman serius dan membutuhkan perlindungan habitat, wilayah yang mengelilingi Taman Nasional Ujung Kulon justru semakin terbuka bagi kepentingan ekstraktif.
“Alih-alih terlindungi, TNUK kini justru berdiri sebagai sebuah enklave yang terkepung rapat oleh zona ekstraktif dari segala penjuru, baik dari daratan sekitar maupun bentangan perairan strategis di Selat Sunda dan Samudra Hindia,” ungkap Asri.
JATAM mengingatkan, penetapan WUP tidak bisa dianggap sebagai kebijakan administratif biasa. Meski bukan izin operasional pertambangan, WUP merupakan tahapan awal dalam tata kelola pertambangan yang dapat membuka jalan bagi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Karena itu, menurut JATAM, klaim bahwa wilayah WUP berada di luar batas administratif taman nasional tidak cukup untuk menjamin keselamatan ekosistem Ujung Kulon.
Ekosistem, kata Asri, tidak bekerja berdasarkan garis batas administratif di atas peta. Aktivitas industri di kawasan sekitar tetap berpotensi menimbulkan tekanan terhadap bentang alam dan lingkungan konservasi.
JATAM mengungkapkan, berdasarkan penelusuran data Geoportal Minerba, peta Geomigas ESDM, dan dokumen pemerintah, kawasan sekitar Ujung Kulon telah memiliki sejumlah catatan aktivitas maupun prospek eksploitasi sumber daya alam.
Di koridor timur laut taman nasional, tercatat IUP PT Rajawali Octorys Sundari untuk komoditas andesit seluas 84,7 hektare. Selain itu, terdapat IUP PT Batara Chaka Lestari untuk komoditas batu gamping seluas 22,7 hektare.
Data Minerba yang dirujuk JATAM juga menunjukkan adanya potensi cadangan emas dan perak di wilayah timur kawasan tersebut. Ancaman tidak hanya berasal dari daratan. Di wilayah perairan, peta Geomigas ESDM memperlihatkan keberadaan Cekungan Migas Ujung Kulon. Sebagian perairan hingga daratan sekitar TNUK disebut masuk dalam Area Studi Bersama (Joint Study Area) Forearc Sumatra Offshore yang dikaitkan dengan Komodo Energy.
JATAM juga menelusuri dokumen kajian yang dilakukan sejumlah universitas untuk memberikan rekomendasi kepada Komite Eksplorasi Nasional (KEN). Sejak 2019, kawasan Ujung Kulon Basin Forearc telah disebut sebagai salah satu target survei eksplorasi migas.
Tiga target eksplorasi yang tercantum dalam kajian tersebut meliputi carbonate buildup, unconventional play, dan hydrate gas.
Riwayat eksplorasi migas di sekitar Ujung Kulon juga bukan hal baru. JATAM mencatat, pada 2007 pernah dilakukan lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Ujung Kulon yang mencakup daratan dan lepas pantai Banten. Wilayah kerja itu dimenangkan perusahaan asal Malaysia, M3nergy Berhad, dengan kontrak awal selama 30 tahun hingga 2037.
Melalui anak usahanya, M3nergy Gamma Sdn. Bhd., perusahaan tersebut melakukan pengeboran sumur eksplorasi lepas pantai Cula-1 pada awal 2016. Pengeboran dikerjakan PT Apexindo Pratama Duta Tbk menggunakan jack-up rig Soehanah dengan nilai kontrak sebesar 5,4 juta dolar AS. Sumur tersebut dibor hingga kedalaman 2.399 meter, tetapi tidak berhasil menemukan hidrokarbon.
Bagi JATAM, keberadaan sumur Cula-1 memperlihatkan bahwa perairan dekat Ujung Kulon bukan hanya pernah menjadi objek kajian potensi migas, tetapi juga telah menjadi lokasi kegiatan pengeboran eksplorasi secara nyata.
JATAM juga menyoroti besarnya aktivitas pertambangan di Provinsi Banten. Berdasarkan data yang disampaikan Asri, saat ini terdapat 139 IUP aktif dengan luas keseluruhan mencapai 25.903,36 hektare. Sebanyak 84 izin diterbitkan gubernur pada periode 2017–2025, sedangkan 55 izin lainnya diterbitkan Kementerian ESDM pada periode 2019–2022.
Data tersebut, menurut JATAM, menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap sumber daya mineral di sekitar Ujung Kulon bukan fenomena baru. Kepentingan pertambangan dan migas telah berkembang melalui berbagai tahapan perencanaan, pemetaan, hingga aktivitas eksplorasi.
JATAM menilai, jika seluruh data tersebut dibaca secara bersamaan, Ujung Kulon menghadapi tekanan berlapis, mulai dari pertambangan batuan, potensi mineral logam, hingga prospek eksplorasi migas di darat maupun lepas pantai.
Kondisi itu membuat perdebatan mengenai relokasi badak Jawa tidak cukup hanya dijawab dengan alasan mitigasi bencana. Pemerintah, menurut JATAM, juga harus menjelaskan bagaimana perlindungan habitat akan dijamin di tengah semakin luasnya kepentingan ekstraktif di kawasan penyangga.
Atas situasi tersebut, JATAM menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, menghentikan normalisasi eksploitasi dengan meninjau ulang dan membatalkan penetapan WUP serta blok migas yang dinilai mengepung kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan wilayah penyangganya.
Kedua, menolak segala upaya pelemahan perlindungan kawasan. JATAM meminta agar alasan mitigasi risiko bencana maupun wacana relokasi satwa tidak dijadikan legitimasi untuk melonggarkan batas konservasi demi kepentingan korporasi.
Ketiga, menempatkan keselamatan ekosistem dan masyarakat sekitar sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan tata ruang, sekaligus menghentikan perluasan aktivitas pertambangan darat maupun migas lepas pantai di sekitar Banten selatan.
JATAM mengingatkan, Ujung Kulon bukan ruang kosong yang dapat diperlakukan sebagai cadangan komoditas industri. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis, sosial, dan konservasi yang tidak tergantikan.
Persoalan yang dipertaruhkan, menurut JATAM, bukan hanya masa depan badak Jawa sebagai salah satu satwa paling langka di dunia, melainkan juga keberlanjutan ekosistem dan keselamatan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Editor: Rasid Ahmad
