Katakata.id – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan antrean BBM subsidi yang sempat terjadi di sejumlah daerah, termasuk Pekanbaru, bukan disebabkan kelangkaan pasokan. Hasil evaluasi menunjukkan lonjakan antrean dipicu tingginya aktivitas kendaraan logistik yang melintasi jalur distribusi utama Trans Sumatera.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan langsung di berbagai daerah, seperti Kalimantan Barat, Riau, hingga Jambi, untuk memastikan distribusi BBM subsidi tetap berjalan lancar.
Di Pontianak, Kalimantan Barat, misalnya, antrean terjadi akibat meningkatnya aktivitas logistik dari kawasan pelabuhan. Kondisi tersebut langsung direspons dengan penyesuaian distribusi BBM subsidi, terutama jenis Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar dan Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
“Kami langsung turun ke lapangan dan melakukan penyesuaian kebutuhan BBM subsidi agar tidak terjadi antrean. Alhamdulillah semuanya sudah selesai dan berjalan normal,” ujar Wahyudi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga, Kamis (16/7/2026).
Hal serupa juga ditemukan di Pekanbaru yang selama ini kerap menjadi sorotan warganet karena antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Menurut Wahyudi, setelah dilakukan evaluasi, Pekanbaru ternyata merupakan salah satu simpul utama distribusi logistik di jalur Trans Sumatera sehingga permintaan BBM di kota tersebut jauh lebih tinggi dibanding daerah lain.
“Memang kondisi Pekanbaru merupakan titik tengah kegiatan logistik Trans Sumatera. Kota ini menjadi lokasi pengisian BBM tambahan bagi kendaraan logistik sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah selatan hingga Pulau Jawa,” jelasnya.
Ia menerangkan pola perjalanan truk logistik dari Aceh dan Sumatera Utara umumnya melakukan pengisian BBM secara bertahap di sejumlah titik.
“Perjalanan biasanya dari Aceh ke Sumatera Utara, kemudian mengisi lagi di Pekanbaru, setelah itu di Jambi sebelum akhirnya menuju Cilegon. Inilah yang menyebabkan SPBU di Pekanbaru menjadi titik masuk (entry point) kendaraan logistik,” katanya.
Untuk mengantisipasi kepadatan tersebut, BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian alokasi pasokan BBM di SPBU-SPBU yang menjadi lokasi favorit kendaraan angkutan barang.
Penyesuaian dilakukan agar kebutuhan sektor logistik tetap terpenuhi tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Selain melakukan pengawasan distribusi, BPH Migas juga terus menggencarkan penindakan terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
Saat melakukan pengawasan di Provinsi Jambi bersama Komisi XII DPR RI, petugas menemukan berbagai modus penyalahgunaan, mulai dari aktivitas pengerit, pengecor, hingga kendaraan yang dimodifikasi atau dikenal dengan istilah “helikopter” yang keluar masuk SPBU untuk membeli BBM subsidi secara berulang.
“Temuan-temuan di lapangan langsung kami serahkan kepada Polda Jambi untuk ditindaklanjuti. Saat ini seluruh proses hukumnya sedang berjalan dan BPH Migas siap memberikan keterangan sebagai saksi ahli apabila diperlukan,” ungkap Wahyudi.
Ia menegaskan, pengawasan distribusi BBM subsidi akan terus diperkuat melalui sinergi bersama DPR RI, Ombudsman, aparat penegak hukum, serta berbagai instansi terkait.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada DPR RI yang terus mendukung pengawasan bersama. Kami juga selalu melibatkan Ombudsman dan aparat penegak hukum untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan sehingga setiap persoalan bisa segera ditangani,” pungkasnya.(Rasid Ahmad)